NERACA

Jakarta - Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sophia Wattimena menekankan pentingnya penerapan governansi atau tata kelola yang baik sebagai fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam keterangannya, Sophia menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat integritas suatu negara, maka semakin pesat pula kemajuan pembangunannya. Hal ini berdasarkan data Worldatlas.com 2025 dan transparancy.org 2024.

Untuk memperkuat governansi, OJK sendiri telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud sebagai pedoman wajib bagi seluruh lembaga jasa keuangan (LJK), guna memperkuat ketahanan sistem keuangan dari risiko kecurangan secara proaktif dan berkelanjutan.

“Nah diharapkan dengan berlakunya dan diimplementasikannya POJK ini, maka kepercayaan masyarakat bisa terjaga terhadap sektor jasa keuangan,” kata Sophia. OJK, ujar Sophia, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama membangun sektor jasa keuangan yang berintegritas, demi menjaga ketahanan ekonomi dan mencapai visi nasional dan daerah ke depannya.

Sophia juga menyampaikan bahwa penguatan tata kelola dalam mendukung program Survei Penilaian Integritas KPK diterapkan dalam internal OJK, dengan menjadikan Survei Penilaian Integritas sebagai indeks penilaian kinerja organisasi.

Pada Selasa (17/6), OJK menyelenggarakan Governansi Insight Forum dengan tema “Bersama OJK Membangun Sektor Jasa Keuangan Berintegritas” bertempat di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin.

Forum ini diikuti lebih dari 550 peserta secara hybrid yang terdiri dari lembaga jasa keuangan, perwakilan pemerintah daerah, akademisi, serta para pemangku kepentingan lainnya di Wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya.

Governansi Insight Forum ini diharapkan dapat menyatukan visi dan memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan perbaikan pada tata kelola, menegakkan integritas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata di seluruh daerah di Indonesia.

Forum ini turut menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan, dan Inspektorat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan wawasan dan perspektif strategis mengenai integritas, penguatan tata kelola, dan antikorupsi.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan Ahmad Bagiawan menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pun optimis kolaborasi yang kuat ini akan mewujudkan sektor jasa keuangan yang berintegritas tinggi dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat.