NERACA

Padang – Luasnya perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat (Sumbar) maka Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) tengah menyiapkan Praturan Gubernur (Pergub) untuk melindungi harga sawit petani di wilayah Sumbar.

Hal tersebut mengemuka dalam Workshop Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Pekebun Kelapa Sawit yang diselenggarakan oleh DPW Asosiasi Petani kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Sumatera Barat yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDP).

Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy menegaskan komitmennya untuk terus membela kepentingan petani sawit di Sumbar. Bahkan untuk mendengarkan masukan dan usulan dari petani maka pihaknya berkelling ke wilayah petani Sumbar. Selama berkeliling di berbagai daerah pihaknya banyak menerima masukan dari para petani khususnya terkait kondisi riil di lapangan.

Masukan-masukan tersebut, menjadi energi baru untuk memperbaiki ekosistem kelapa sawit secara lebih adil dan berkelanjutan.

“Dari provinsi, kami siap menjadi backup penuh. Saya pribadi berada di garda terdepan untuk membela petani,” tegas Vasko.

Salah satu persoalan krusial yang disorot Vasko adalah minimnya transparansi dari perusahaan dalam pembukaan data invoice, yang menjadi dasar penting dalam penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit.

Meski pemerintah provinsi (Pemprov) telah mengeluarkan peringatan, ia menyebut bahwa kewenangan lebih besar dalam pengawasan berada di tingkat Kabupaten/Kota.

Sebagai bentuk keseriusan, saat ini Pemprov Sumbar juga sedang menggodok rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menciptakan mekanisme penetapan harga sawit yang lebih adil dan berpihak kepada petani.

“Kita sedang kaji Pergub agar penetapan harga tidak berat sebelah. Petani harus terlindungi secara regulasi,” ujar Vasko.

Dalam kesempatan tersebut, Vasko menyampaikan harapan agar kehadiran Apkasindo dapat menjadi kekuatan dalam memperjuangkan kesejahteraan petani sawit di Sumbar. Ia menyebut bahwa saat ini harga sawit Sumbar adalah yang tertinggi secara nasional, berkat kerja kolaboratif antara pemerintah dan petani.

Vasko juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun sektor pertanian, termasuk komoditas kelapa sawit.

“Kami butuh kolaborasi dengan semua pihak, termasuk masyarakat petani. Dengan kebersamaan, saya yakin kita bisa mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata,” ujarnya.

Ketua terpilih DPW APKASINDO Sumbar, Jufri Nur, menyampaikan apresiasinya terhadap keberpihakan Vasko Ruseimy pada petani sawit. Menurutnya, dukungan Vasko sudah terlihat bahkan sejak sebelum menjabat sebagai Wakil Gubernur.

“Kami melihat Pak Vasko sudah menunjukkan keberpihakan pada petani sawit sejak jauh sebelum menjadi Wagub. Itu membuat kami optimis beliau akan terus berpihak pada petani,” kata Jufri.

Jufri juga berharap DPW APKASINDO dapat dibina langsung oleh Pemprov Sumbar dan diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan. Ia turut mengusulkan agar asosiasi petani mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai bentuk dukungan konkret dari pemerintah daerah.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi, UKM Sumatera Barat, Rina Morita menambahkan pihaknya juga melakukan penguatan kelembagaan pekebun menjadi prioritas, dengan dukungan aktif dari pemerintah daerah (Pemda).

Diantaranya, Penyusunan Perda/Perbup (Perturan Daerah/Peraturan Bupati) yang mendukung kelembagaan pekebun. Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk program pemberdayaan petani. Integrasi program kelembagaan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra OPD (Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah).

Tidak hanya  itu, Pemda jugamendorong pembentukan kelompok tani atau koperasi sawit, memfasilitasi legalitas kelembagaan (akta, NPWP, NIB, AD/ART), dan memberikan pelatihan manajemen kelembagaan dan keuangan.

Lalu, Pemda juga memfasilitasi pengajuan dana PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) melalui BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan), menjadi jembatan antara pekebun dengan perbankan dan mitra usaha, serta memberikan dukungan dalam pengembangan Unit Pengolahan Hasil (UPH) dan rantai pasok.