NERACA

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak sektor swasta untuk berpartisipasi memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur yang diproyeksikan mencapai 625 miliar dolar AS hingga 2026.

“Total investasi yang dibutuhkan untuk infrastruktur periode 2025 hingga 2026 sekitar 625 miliar dolar AS. Anggaran negara hanya memenuhi sekitar 40 persen. Jadi, kita menghadapi kesenjangan pembiayaan,” kata Sri Mulyani dalam agenda International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis (12/6).

Merujuk paparannya, APBN memenuhi sebesar 143,84 miliar dolar AS dari kebutuhan investasi infrastruktur, setara 23 persen dari total kebutuhan. Sementara dari APBD sesar 106,31 miliar dolar AS atau 17 persen.

Dia pun merinci berbagai tantangan pembangunan infrastruktur. Salah satunya tekanan ekonomi global yang masih terakselerasi, di mana ketegangan geopolitik masih berlanjut sehingga memicu fragmentasi dan ketidakstabilan antarnegara dan wilayah.

Sri Mulyani pun menyoroti proyeksi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) bahwa pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global diperkirakan turun dari 3,4 persen pada 2024 menjadi hanya 2,9 persen pada 2025. Laporan terbaru Bank Dunia juga memproyeksi pertumbuhan ekonomi global akan melemah menjadi 2,3 persen.

Di sisi lain, perubahan iklim juga menambah tantangan pembangunan infrastruktur. Suhu global diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi dalam lima tahun ke depan, sehingga meningkatkan kerentanan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Risiko tersebut juga berpeluang mendorong perpindahan penduduk, menyebabkan risiko perubahan iklim menuntut tingkat ketahanan infrastruktur yang baru. “Tantangan ini, ditambah dengan risiko iklim yang makin meningkat, menjadi rintangan besar bagi banyak negara dalam merencanakan dan mengeksekusi pembangunan infrastruktur,” ujar Menkeu.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa Indonesia adalah mitra yang dapat diandalkan dalam pembangunan infrastruktur di dalam dan di luar negeri. “Pemerintah dan perusahaan-perusahaan Indonesia juga telah secara aktif berkontribusi pada berbagai proyek infrastruktur di luar negeri, terutama di belahan bumi selatan,” kata Sugiono.

Menlu RI itu menyampaikan hal tersebut dalam acara Konferensi Internasional tentang Infrastruktur (International Conference on Infrastructure/ICI) yang dipantau secara daring di Jakarta. Dia melanjutkan, Indonesia berpartisipasi dalam beberapa proyek di luar negeri seperti pengembangan sistem jalan layang metro di Filipina, proyek lepas pantai di Senegal dan Mauritania, jembatan di Taiwan dan perumahan di Aljazair.

Menurutnya, proyek-proyek tersebut menunjukkan jangkauan global dan daya saing perusahaan-perusahaan milik negara Indonesia melalui inisiatif “State-Owned Enterprises Go Global”. “State-Owned Enterprises (SOEs) Go Global” mengacu pada rencana strategis untuk memperkuat dan memperluas kehadiran BUMN Indonesia di kancah internasional, dengan tujuan meningkatkan daya saing global dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sugiono juga mengatakan bahwa pada 2019, Indonesia menginisiasi Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika, yang menghasilkan kesempatan yang cukup besar berdasarkan kolaborasi inklusif. “Saya pikir dengan Danantara sebagai kendaraan baru, upaya ini juga dapat diperluas untuk mencakup lebih banyak bagian dari belahan bumi selatan,” ujar Sugiono.