NERACA

Jakarta – Pemerintah dan aparat keamanan tengah bersiap menghadapi potensi gangguan aktivitas publik seiring rencana demonstrasi besar-besaran bertajuk Aksi Akbar 205 yang akan digelar oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia pada Selasa, 20 Mei 2025. Aksi ini akan dilakukan serentak mulai pukul 13.00 WIB di Istana Merdeka, Gedung Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI, serta sejumlah titik strategis lainnya di Jakarta.

Demonstrasi ini meski diakui sebagai bagian dari ekspresi publik, tetap harus dilaksanakan tanpa mengorbankan ketertiban umum dan kenyamanan warga. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi aksi, dan merencanakan ulang aktivitas harian untuk menghindari kemacetan atau ketidaknyamanan.

Ketua Umum GARDA Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan permohonan maaf atas potensi terganggunya aktivitas masyarakat akibat aksi ini.

“Maka akan sangat besar kemungkinan sebagian Jakarta akan lumpuh karena kemacetan panjang, sehingga kami mohon maaf dari jauh hari apabila ada masyarakat terjebak kemacetan dan terganggunya kegiatan masyarakat,” ujar Igun.

Selain turun ke jalan, akan ada pengurangan layanan transportasi daring sehingga masyarakat disarankan menyiapkan alternatif perjalanan. Ini tentunya menuntut kesiapan publik untuk menggunakan alternatif transportasi konvensional atau mengatur jadwal perjalanan lebih awal.

“Aksi Demo pada tanggal 20 Mei 2025 Kami memprediksi layanan aplikasi kemungkinan terganggu sebagian, dan masyarakat diimbau menyesuaikan jadwal perjalanan,” lanjut Igun.

Aksi ini merupakan respons terhadap dinamika hubungan pengemudi dan aplikator, terutama dalam interpretasi aturan sewa aplikasi, khususnya terkait biaya sewa aplikasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan KP 1001 Tahun 2022.

Pemerintah sendiri telah menyatakan komitmennya untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan ruang aman bagi penyampaian aspirasi. Pihak keamanan akan dikerahkan secara proporsional di titik-titik utama demi memastikan kegiatan berlangsung damai dan terkendali. Kesiapan ini menjadi bukti bahwa negara hadir dalam menjaga keseimbangan antara hak menyampaikan pendapat dan ketertiban publik.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, meminta agar potongan yang dikenakan platform kepada pengemudi dapat dikaji ulang agar lebih berkeadilan.

“Kondisi kerja yang jauh dari layak itu termanifestasi dalam bentuk potongan platform yang selangit hingga mencapai 70%,” ujar Lily.

Dengan memperhatikan dinamika ini, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Pemerintah juga membuka ruang dialog untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

Namun demikian, pemerintah melalui apparat keamanan tidak akan segan bertindak tegas terhadap oknum atau pihak-pihak yang mencoba menunggangi aksi dengan tujuan mengganggu ketertiban umum atau merusak fasilitas publik. Langkah preventif dan antisipatif terus disiapkan guna memastikan bahwa situasi tetap kondusif dan masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan aman. (Mohar/fba)