Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sangat besar, bahkan sekitar 60% dari PDB negara ini berasal dari sektor UMKM, yang juga menyerap hampir 97% tenaga kerja di seluruh Indonesia. Dengan potensi yang begitu besar, pengembangan dan pemberdayaan UMKM menjadi salah satu fokus utama pemerintahan yang baru. Dalam hal ini, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki peran penting dalam meningkatkan akses pasar bagi produk-produk UMKM Indonesia.

Pemerintah memiliki tantangan sekaligus peluang besar untuk memperluas akses pasar bagi produk UMKM Indonesia. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong pemanfaatan teknologi digital. Di era modern ini, internet dan teknologi informasi memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan pasar. Digitalisasi juga dapat mengubah cara kerja operasional UMKM. Dengan teknologi, pelaku usaha bisa mengoptimalkan manajemen inventaris, distribusi produk, serta pemrosesan pembayaran yang lebih efisien. Hal ini tentu akan mendukung kelancaran proses pemasaran dan mengurangi biaya operasional. Pemanfaatan platform digital oleh UMKM akan memberikan kemudahan untuk memperkenalkan produk, berinteraksi dengan konsumen, dan melakukan transaksi tanpa batasan ruang dan waktu.

Menurut Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengatakan bahwa pihaknya membuka perluasan peluang pola kemitraan dan akses pasar UMKM ke Malaysia.  Upaya ini adalah untuk mendorong pengusaha UMKM agar mampu bersaing di pasar regional maupun global. Selain itu, peningkatan kapasitas UMKM juga dapat dilakukan melalui kolaborasi dalam inovasi teknologi produksi untuk meningkatkan daya saing bisnis. Penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mendorong kolaborasi antara UMKM dengan sektor swasta dan lembaga keuangan. Dalam hal ini, sektor swasta, terutama perusahaan besar, bisa berperan sebagai mitra strategis bagi UMKM.

Membangun kemitraan antara UMKM dengan sektor swasta dan lembaga keuangan juga bisa membuka kesempatan bagi produk UMKM untuk dipasarkan di pasar internasional. Pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan ini melalui program ekspor yang menghubungkan UMKM dengan pembeli atau distributor di luar negeri. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memfasilitasi UMKM untuk mengikuti pameran atau forum bisnis internasional yang memungkinkan  untuk memperkenalkan produk ke pasar global. Program promosi produk UMKM di pasar internasional akan meningkatkan visibilitas produk Indonesia dan membuka peluang ekspor yang lebih besar.

Di sisi lain, untuk mencapai tujuan ini, penyederhanaan regulasi dan kebijakan yang pro-UMKM juga sangat diperlukan. Regulasi yang rumit seringkali menjadi penghalang bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mempermudah proses perizinan dan administrasi bagi UMKM. Dengan adanya kebijakan yang lebih sederhana dan efisien, pelaku UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan produk dan pemasaran tanpa terbebani oleh birokrasi yang berbelit-belit.

Begitu pula kebijakan fiskal yang mendukung UMKM, seperti pemberian insentif pajak dan subsidi, juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Dengan insentif tersebut, pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses pasar, meningkatkan daya saing produk, dan lebih berinovasi dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat.

Selain itu, penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menciptakan ekosistem yang mendukung bagi perkembangan UMKM. Ekosistem ini mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasok, distribusi, dan pemasaran produk. Pemerintah bisa memfasilitasi kolaborasi antara pelaku UMKM dengan berbagai sektor lain, seperti lembaga pendidikan, sektor riset dan pengembangan, serta sektor swasta, untuk menciptakan inovasi produk dan meningkatkan daya saing. Dengan membangun ekosistem yang kuat, pelaku UMKM tidak hanya akan lebih mudah mengakses pasar, tetapi juga akan mendapatkan dukungan yang lebih komprehensif dalam menjalankan usaha.