NERACA

Jakarta – Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bergerak cepat menggelar rapat pimpinan (rapim) guna memperkuat upaya mewujudkan swasembada energi. Beberapa langkah yang dibahas antara lain peningkatan lifting minyak dan konversi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) menjadi listrik.

Wakil Menteri ESDM Yuliot menegaskan bahwa rapat tersebut membahas indikator kinerja utama yang harus dicapai oleh para pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM. "Rapat ini untuk memastikan setiap direktorat teknis memiliki kinerja yang selaras dengan arahan Presiden. Kita menetapkan apa saja yang bisa dicapai sesuai dengan target," ujar Yuliot di Jakarta.

Yuliot menjelaskan, arahan Presiden Prabowo terkait sektor energi menekankan dua hal utama, yaitu ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang baik untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. "Pertama, bagaimana memastikan ketahanan energi. Kedua, pengelolaan SDA harus optimal agar bisa mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Yuliot.

Yuliot juga menegaskan pentingnya kendali penuh oleh Kementerian ESDM dalam pelaksanaan program tersebut, tanpa bergantung pada kementerian atau lembaga lain. "Kita ingin memastikan kinerja tetap berada dalam kendali Kementerian ESDM, meski koordinasi dengan kementerian lain tetap diperlukan agar target dapat tercapai," ujar Yuliot.

Adapun untuk mencapai swasembada energi, Kementerian ESDM akan fokus pada peningkatan lifting minyak yang saat ini berada di angka sekitar 600.000 barel/hari.

Sehingga dalam hal ini Yuliot menekankan perlunya peningkatan produksi minyak sesuai dengan target nasional guna mendukung ketahanan energi.

Selain itu, konversi kendaraan BBM ke listrik juga menjadi prioritas. "Semakin banyak penggunaan kendaraan listrik, konsumsi BBM akan berkurang. Ini salah satu strategi penting kita," jelas Yuliot.

Upaya lain yang dilakukan untuk menekan konsumsi BBM adalah pengoptimalan program Bahan Bakar Nabati (BBN), yang saat ini berada di level B35. Pemerintah berencana meningkatkan campuran biodiesel menjadi B40, B50, hingga B60.

"Saat ini masih di B35, tapi ada rencana untuk naik ke B40, B50, dan B60. Tentu hal ini membutuhkan kebijakan pendukung, termasuk terkait bahan baku biosolar yang berasal dari kelapa sawit. Kita akan mendorong pelaku usaha yang belum mengekspor produk sawitnya untuk memasarkan di dalam negeri sebagai bahan baku biosolar," jelas Yuliot.

Upaya peningkatan lifting minyak, konversi kendaraan, dan pengembangan bahan bakar nabati menjadi bagian integral dari strategi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi, sekaligus mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Lebih lanjut terkait dengan biodiesel, Penerapan biodiesel hingga saat ini banyak dinilai sukses baik dari sisi lingkungan maupun dari sisi penghematan devisa. Kementerian ESDM mencatan pada 2023 biodiesel telah menghemat devisa lebih dari Rp122 triliun dan penurunan gas rumah kaca sebesar Rp132 juta ton CO2.

Meski demikian, saat ini pemerintah sedang mendorong bioenergy salahsatunya melalui bahan baku kelapa sawit melalui program biodiesel.

“Hal ini sebetulnya sudah terbukti menjamin stabilitas harga dan pasokan energi di dalam negeri. Pada satu sisi, kita tidak rentan dengan fluktuasi harga minyak bumi di pasar internasional. Di sisi lain, program mandatori biodiesel terbukti mampu meningkatkan daya serap produk minyak sawit di pasar domestik. Sehingga harga sawit relatif stabil dan tinggi terlepas dari apaapun kondisi perekonomian global. Harga minyak sawit yang stabil dan baik pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan pemerintah dan kesejahteraan petani,” papar Kepala Divisi Perusahaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Achmad Maulizal Sutawijaya, aau biasa disapa Mauli.

Sebagaimana diketahui, Mauli menjelaskan, bahwa dengan luas lahan sekitar 16,3 juta hektar dan produksi minyak sawit mencapai 50 juta ton, tidak ada isu terkait pasokan baik di pasar domestik maupun global. Absorbsi minyak sawit di pasar domestik, khususnya untuk bahan baku pangan dan energi, tidak mengurangi pasokan di pasar ekspor. 

“Sehingga dengan program mandatori B30 yang sekarang berjalan, kebutuhan bahan baku minyak sawit untuk biodiesel masih aman dan ekspor minyak sawit Indonesia juga masih tetap baik. Dengan produksi mencapai 50 juta ton, 70% masih teserap di pasar ekspor dan sisanya di pasar domestik. Permintaan ekspor masih tetap tinggi,” jelas Mauli.

Namun, Mauli menerangkan, disaat yang sama saat adanya Kampanye negatif terhadap sawit tidak akan pernah berhenti selama minyak sawit memegang pangsa pasar terbesar dalam pasar minyak nabati global. Kampanye negatif terkait program mandatori biodiesel sebenarnya juga bagian dari kampanye negatif sawit yang berjalan sangat sistematis. Agak aneh memang jika program menciptakan energi baru dan terbarukan seperti biodiesel tetap mendapatkan kritik. Padahal program mandatori biodiesel adalah solusi paling efektif untuk mencapai kemandirian energi dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.

“Karenanya tidak semua paham kenapa kelapa sawit bisa digunakan sebagai bahan energi, kita perlu meningkatkan sosialisasi dan public awareness terkait program EBT, termasuk biodiesel. Karena program ini memberikan manfaat jangka panjang yang sangat besar. Dengan konsistensi melaksanakan kebijakan mandatori biodiesel, menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia akan menjadi pusat energi dan pangan dunia,” terang Mauli.