NERACA

Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengungkapkan telah menerima masukan dari CEO Capital A Berhad, induk perusahaan maskapai penerbangan AirAsia Tony Fernandes berkaitan dengan harga tiket penerbangan domestik. “Masukan bapak Tony Fernandes telah kami terima melalui media dan itu memang sudah menjadi temuan kami,” ujar Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di Jakarta, Selasa (10/9).

Tiga faktor yang sangat membebani industri aviasi itu, lanjut dia, adalah pajak, bea dan juga avtur. Kemenparekraf yang juga dilibatkan dalam Satuan Tugas (Satgas) penurunan harga tiket pesawat ini mengungkapkan bahwa saat ini lintas kementerian tengah mengusahakan agar akhir Oktober harga tiket pesawat di Indonesia dapat lebih terjangkau. “Sehingga akhir Oktober kita harapkan harga tiket bisa lebih terjangkau. Paling tidak turun 10 persen target awal kita,” pungkas Sandiaga.

Diketahui, sebelumnya CEO Capital A Berhad, induk perusahaan maskapai penerbangan AirAsia Tony Fernandes mengungkapkan, terdapat beberapa kendala yang dialami maskapai sehingga kesulitan menghadirkan tiket penerbangan domestik yang terjangkau di Indonesia, salah satunya mahalnya harga avtur yang 28 persen lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. “Harga bahan bakar di Indonesia adalah tertinggi di ASEAN, sekitar 28 persen,” ujar Tony.

Bila dibandingkan dengan Malaysia, terdapat beberapa pemasok avtur dari perusahaan berbeda, sementara Indonesia masih dipasok sepenuhnya oleh PT Pertamina. “Bila hanya ada satu di Indonesia, mereka dapat mengenakan biaya yang mereka inginkan,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan adanya pajak ganda yang dikenakan pada penerbangan domestik, yakni pajak dikenakan pada bahan bakar pesawat maupun pada harga tiket penumpang. Pihaknya juga mengusulkan adanya penghapusan bea masuk untuk suku cadang pesawat sehingga diharapkan dapat secara signifikan menurunkan struktur biaya operasional maskapai.

Tony juga mengusulkan kepada pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tarif batas atas tiket penerbangan domestik. Menurutnya, peninjauan batas ini dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi maskapai dalam menetapkan harga berdasarkan permintaan dan biaya operasional yang dinamis, sekaligus mendorong persaingan yang sehat di industri penerbangan.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi usulkan bahan bakar pesawat yakni avtur, dikelola secara multiprovider dan tidak boleh dimonopoli dalam rangka untuk menurunkan harga tiket pesawat. "Avtur itu dirapatkan juga seharusnya tidak boleh monopoli, dan kita mendasarkan dari yang namanya rekomendasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu multiprovider. Jadi ada beberapa provider yang lakukan," ujar Budi Karya Sumadi, Senin (9/9).

Pengelolaan avtur oleh beberapa provider tersebut merupakan salah satu dari empat usulan yang disampaikan oleh Menhub terkait upaya penurunan tiket pesawat. "Kalau tiket sebenarnya secara struktur kita tidak bisa ngambil angka begitu saja. Prosesnya harus dilakukan. Ada empat yang saya sampaikan dalam usulan pada saat rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pertama, pajak-pajak berkaitan dengan suku cadang, itu prinsipnya sudah disetujui dan sedang dilakukan upaya perbaikan di Kementerian Keuangan," kata Budi Karya Sumadi

Usulan selanjutnya, berkaitan dengan pajak pertambahan nilai (PPN). PPN memang kalau dibandingkan dengan negara lain itu tidak ada PPN. "Namun demikian dalam diskusi kami dengan Menteri Keuangan, kami mengerti bahwa apabila PPN itu dihilangkan, maka ada PPN yang lain juga harus dihilangkan. Jadi memang dilematis untuk hal PPN itu," ujar Budi Karya Sumadi. Usulan terakhir, lanjut Menhub, adalah mengkaji biaya-biaya yang lain. bari