NERACA

Jakarta – Penjualan kredit karbon Pertamina NRE di bursa karbon meningkat. Kesadaran pelaku industri terhadap isu perubahan iklim mendorong peningkatan upaya penurunan emisi atas aktivitas operasional korporasi. Hal ini salah satunya tercermin dari meningkatnya penjualan kredit karbon Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE).

Pertamina NRE menjadi penjual kredit karbon pertama pada saat diluncurkannya perdagangan Perdana IDX Carbon pada 26 September 2023. Volume kredit karbon yang diperdagangkan mencapai sekitar 864 ribu ton CO2e. Pada saat perdagangan Perdana di IDX Carbon, volume yang terjual mencapai sekitar 460 ribu ton CO2e dan hingga Juli 2024 realisasi volume penjualan meningkat hingga mencapai sekitar 565 ribu ton CO2e. Kredit karbon Pertamina NRE saat ini menguasai 93 persen pangsa pasar kredit karbon di Indonesia.

“Pertamina NRE memiliki komitmen kuat terhadap upaya dekarbonisasi di Indonesia, salah satunya melalui perdagangan kredit karbon untuk mendukung penurunan emisi terutama di sektor industri. Kami memiliki berbagai portofolio hijau dan energi bersih yang berpotensi menjadi sumber kredit karbon. Kami sangat terbuka dan antusias untuk bekerja sama dengan industri yang memiliki aspirasi untuk menurunkan emisi dari aktivitas operasionalnya,” ujar Corporate Secretary Pertamina NRE, Dicky Septriadi.

Pertamina NRE memiliki kredit karbon dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Lahendong Unit 5 dan 6 yang dikelola oleh anak usaha Pertamina NRE, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE), dengan volume sekitar 864 ribu tCO2e, yang dihasilkan selama periode 2016 – 2020. Kredit karbon ini telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan oleh KLHK. 

Inisiatif hijau seperti perdagangan karbon berpotensi besar untuk berkontribusi terhadap pemenuhan enhanced nationally determined contribution (ENDC) Indonesia sebesar 31,89 persen tanpa dukungan internasional dan 43,2 persen dengan dukungan internasional. Ekosistem bisnis karbon akan terbentuk apabila terdapat dukungan yang cukup terutama dari sisi regulasi. Potensinya di Indonesia pun sangat besar, baik yang berbasis teknologi maupun berbasis alam, karena Indonesia menyimpan potensi energi bersih dan hutan yang cukup besar.

Dicky menambahkan bahwa ke depan, kredit karbon Pertamina NRE tidak saja bersumber dari PLTP saja melainkan juga sumber energi bersih lainnya, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) dari Jawa-1 yang potensinya mencapai sekitar 3 juta ton CO2e setiap tahunnya. Sumber kredit karbon lain yang saat ini sedang dalam tahapan validasi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sei Mangkei dengan estimasi kredit karbon 150 ribu ton CO2e yang dihasilkan pada tahun 2021 – 2023 dan 200 ribu ton CO2e yang dihasilkan pada periode 2024 – 2027.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina mendorong seluruh lini bisnisnya untuk berperan dalam perdagangan karbon. Hal ini sejalan dengan komitmen Pertamina Group dalam dekarbonisasi, yang diharapkan dapat mempercepat pencapaian target penurunan emisi karbon.

"Pertamina berkomitmen untuk melakukan dekarbonisasi di seluruh lini bisnisnya, termasuk juga dalam hal ini bekerja sama dengan mitra, untuk mewujudkan target Net Zero Emission," ujar Fadjar.

Pertamina NRE berkomitmen kuat untuk mendukung net zero emission selambat-lambatnya tahun 2060 dan menjadi garda terdepan Pertamina dalam transisi energi melalui inisiatif-inisiatif hijau serta pengembangan bisnis hijau.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2023 lalu, hasil transaksi perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik senilai Rp84,17 miliar, dimana total transaksi karbon sebesar 7,1 juta ton CO2 ekuivalen.

"Penerapan perdagangan karbon di subsektor pembangkit listrik bertujuan untuk mengurangi dampak-dampak negatif bagi lingkungan, mendorong langkah-langkah efisiensi energi, meningkatkan peran pelaku usaha dalam melakukan mitigasi perubahan iklim, dan juga tentunya mendorong transisi energi nasional, khususnya di sisi suplai energi," ujar Dadan.

Berdasarkan peta jalan perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik yang telah disusun oleh Kementerian ESDM, jelasnya, berpotensi akan menurunkan emisi gas rumah kaca sedikitnya 100 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2030 nanti. Peta jalan yang disusun tersebut diselenggarakan ke dalam tiga fase, yang terbagi menjadi fase pertama pada tahun 2023-2024, fase kedua tahun 2025-2027, dan fase ketiga tahun 2028-2030.