NERACA

Surabaya – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) menyelenggarakan Diseminasi Hasil Analisis ke-1 BKPerdag Tahun 2024 secara hibrida di Aula Fakultas  Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga, Surabaya. 

Kepala  BKPerdag, Kasan mengungkapkan, dalam kondisi global dan nasional yang dipenuhi berbagai   tantangan, tugas menjaga dan meningkatkan kinerja perdagangan menjadi semakin kompleks. Menyikapi hal tersebut, pada 2025—2029 Kemendag memiliki arah kebijakan dan strategi yang disebut dengan Tri Karsa Transformasi Perdagangan dan Dasa Mandala Kebijakan Perdagangan.

Kasan menjelaskan, arah kebijakan tersebut nantinya akan meliputi transformasi struktural, integrasi kewilayahan, tata kelola perdagangan yang baik, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Sedangkan, beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi saat ini antara lain pergeseran demografi penduduk dunia, perkembangan geopolitik global, ekonomi hijau dan perdagangan berkelanjutan, serta peningkatan kontribusi perdagangan digital.

“Dengan arah kebijakan dan strategi yang tepat, diharapkan berbagai tantangan tersebut tidak hanya dapat diatasi, namun juga dapat dimanfaatkan secara optimal,” jelas Kasan.

Pada 2024, lanjut Kasan, Kemendag memiliki sejumlah program prioritas. Beberapa di antaranya adalah memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok serta mengembangkan pasar baru dengan prioritas di  pasar  nontradisional.  Untuk  perdagangan  dalam  negeri,  Kementerian Perdagangan melakukan beberapa strategi memperkuat ekosistem perdagangan.

 “Strategi  tersebut meliputi digitalisasi pasar dan peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan  menengah (UMKM); program 1.000 warung; penguatan logistik nasional; dan beberapa program  stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok,” tambah Kasan.

Terkait pengembangan ekspor, Kasan menerangkan, saat ini telah dibentuk satgas percepatan peningkatan ekspor dengan tujuan menjaga dan meningkatkan kinerja ekspor nasional serta memperkuat neraca perdagangan. 

Dari sisi pasar ekspor, percepatan perluasan akses pasar luar negeri juga sudah dibuka melalui 38  perjanjian dagang, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Sebanyak 16 perjanjian sedang  dalam proses perundingan dan 14 perjanjian lainnya masih dalam tahap penjajakan.

“Untuk  mengimplementasikan seluruh program tersebut, kami membutuhkan kerja sama dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari para pemangku kepentingan di wilayah Jawa Timur, khususnya di Surabaya,” ujar Kasan.

Sementara itu, Dekan FEB Universitas Airlangga, Dian Agustia menyampaikan apresiasinya kepada BKPerdag yang telah mempercayakan FEB Universitas Airlangga sebagai mitra dalam berbagi hasil analisis.

“Hal ini merupakan wujud kontribusi sinergi antara praktisi dan akademisi dalam mendorong strategi  pemerintah, termasuk terkait peningkatan ekspor  dengan tantangan yang berbeda di masing-masing   negara. Semoga melalui  diseminasi ini dapat tercipta sinergi yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja ekonomi dan perdagangan Indonesia,” harap Dian.

Sedangkan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Iwan menerangkan bahwa pada Mei 2024, ekspor Jawa Timur mengalami kenaikan 16,74 persen (YoY) atau sebesar USD2,12 miliar  yang didominasi sektor nonmigas sebesar 93,37 persen. Adapun komoditas ekspor tertinggi adalah  perhiasan/permata, tembaga, dan lemak/minyak hewani/nabati. Ekspor nonmigas Jawa Timur utamanya dikirim ke Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok.

“Penguatan kinerja sektor perdagangan tidak lepas dari tersedianya sarana perdagangan di berbagai wilayah. Peran serta pemerintah daerah sangat diperlukan dalam menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui pengembangan sarana perdagangan,  khususnya pasar rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,” tandas Iwan.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan empat arah kebijakan sebagai fokus pada Rencana Kerja Kementerian   Perdagangan tahun 2025. Keempat hal tersebut, yaitu pengembangan ekspor; pembinaan usaha mikro,  kecil, dan menengah (UMKM); perdagangan antar wilayah; dan pengamanan perdagangan.

Arah kebijakan ini merupakan upaya untuk mendukung pencapaian target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025—2045 dan Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.

“Target dimaksud, yaitu peningkatan pangsa ekspor barang Indonesia di dunia dari 1,2 persen pada 2022 menjadi lebih dari 1,43 persen pada 2029; dan peningkatan perdagangan antar wilayah sebesar tiga kali  lipat dari Rp1,12 triliun pada 2023 menjadi Rp3,01 triliun pada 2025,” urai Zulkifli.