NERACA

Tokyo – Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga meyakini, hubungan bilateral perdagangan  Indonesia – Jepang masih dapat ditingkatkan meskipun telah berjalan sangat baik. Caranya, melalui  terobosan baru dalam kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Jepang dengan  memanfaatkan perjanjian Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

"Indonesia mengapresiasi dukungan JCCI dalam meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan  Indonesia – Jepang yang semakin kuat dan berlanjut. Dalam waktu dekat, kedua negara akan segera  menandatangani Protokol Perubahan IJEPA setelah lima tahun perundingan atau General Review IJEPA pada 2019 silam. Dengan melihat perjuangan perundingan yang cukup panjang, diharapkan pelaku  usaha dapat memanfaatkan IJEPA karena banyak peluang akses pasar dari kedua negara yang bisa ditingkatkan dan dikembangkan," papar Jerry, saat bertemu Deputy General ManagerJapan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) Tetsuya Matsuoka di Tokyo, Jepang. Turut mendampingi Atase Perdagangan Tokyo Merry Astrid Indriasari.

Lebih lanjut, apresiasi tersebut terkait total nilai perdagangan antara Indonesia dan Jepang pada 2023  yang mencapai USD37,3 miliar. Indonesia mencatatkan surplus USD4,2 miliar. Angka ini melampaui situasi sebelum pandemi Covid-19 yang hanya mencapai USD341 juta.

Kemajuan perundingan Protokol Perubahan IJEPA saat ini dalam tahap kajian hukum (legal scrubbing) dan finalisasi teks draf. Perubahan dan peningkatan dalam Protokol Perubahan IJEPA meliputi bab Trade  in Goods, Trade in Services, Electronic Commerce, Movement of Natural Persons, Cooperation, Intellectual Property, dan Government Procurement.

Protokol Perubahan IJEPA ditargetkan akan selesai pada minggu kedua Juli 2024, yang dilanjutkan dengan proses administratif di internal Pemerintah. Kedua negara menargetkan penandatanganan oleh  Menteri Perdagangan RI dan Menteri Luar Negeri Jepang adalah pada September 2024 mendatang.

Jerry menuturkan, perjanjian bilateral IJEPA merupakan kesepakatan bilateral pertama yang dimiliki    Indonesia. IJEPA ditandatangani pada 20 Agustus 2007 di Jakarta dan diimplementasikan pada 1 Juli  2008 (entry into force). Hal ini membuktikan, Jepang adalah mitra dagang dan investasi yang penting bagi Indonesia.

Nilai investasi Jepang ke Indonesia pada 2019 – 2023 mencapai USD18,3 miliar dengan sektor utama meliputi energi, otomotif, dan properti.

Saat ini, Indonesia juga mendorong investasi asing yang masuk ke sektor energi terbarukan sebagai  bagian dari komitmen pencapaian emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060 atau lebih awal.

Menurut Jerry,  negara-negara di dunia, termasuk para pelaku bisnis, harus lebih mempererat kerja sama dan kolaborasinya untuk mengatasi krisis global. Hal ini sebagaimana yang menjadi komitmen antara pelaku bisnis Jepang dan Indonesia.

"Indonesia dan Jepang perlu mempererat kerja sama dalam mengatasi krisis global. Peluang kerja sama  di sektor energi terbarukan cukup dibutuhkan sektor energi di Jepang. Salah satunya, penyediaan   produk biomassa, seperti cangkang sawit (palm kernel shell) dan pelet kayu (wood pellet) dari Indonesia," imbuh Jerry.

Pada 2023, nilai ekspor cangkang sawit Indonesia ke Jepang mencapai USD550,98 juta atau naik 40  persen dibanding 2022. Selain itu, ekspor pelet kayu Indonesia ke Jepang tercatat USD10,2 juta atau naik 45 persen dibanding tahun 2022.

Selain di sektor energi, Indonesia juga ingin berkontribusi sebagai mitra penyediaan pangan di Jepang. Pasalnya, sebanyak 60 persen kebutuhan pangan di Jepang masih dipenuhi dari impor.

Jerry menekankan, Indonesia sebagai negara produsen pangan dan produk pertanian memiliki peluang  untuk menjadi mitra Jepang dalam memastikan ketersediaan produk tersebut. Namun tentunya,  dibutuhkan kerja sama yang menguntungkan dalam pemenuhan produk sesuai standar yang ditetapkan Jepang.

Pada 2024, partisipasi Indonesia berhasil mencatatkan transaksi dagang USD10,6 juta, untuk pembelian  produk ubi, terung, olahan unggas, camilan, bumbu masak, dan rempah.

Terkait dengan Jepang, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kerja sama dalam pengembangan industri otomotif.

Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Putu Juli Ardika mengungkapkan, Kemenperin dan Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) Jepang telah menjadi partner strategis dalam kerja sama yang berkelanjutan dengan tujuan untuk mencapai netralitas karbon di industri otomotif.