NERACA

Jakarta- Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan kerugian negara akibat kecurangan dalam pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk (INAF), membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turun tangan. Dimana lembaga ini menyampaikan sedang memeriksa terkait kasus INAF. Itu lagi dalam pemeriksaan kami ya, tapi saya belum update lagi,” kata Dewan Komisioner OJK pengawas pasar modal, Inarno Djajadi di Jakarta, kemarin.

Meski demikian, Inarno belum memberikan detail terkait langkah pemeriksaan yang dilakukan OJK.  Seperti yang diketahui, BPK telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) investigatif atas pengelolaan keuangan Indofarma, anak perusahaan, dan instansi terkait lainnya tahun 2020 hingga 2023 kepada Kejaksaan Agung.  Laporan tersebut menyimpulkan ada penyimpangan berindikasi tindak pidana, yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan keuangan Indofarma dan anak perusahaan, sehingga mengakibatkan indikasi kerugian negara Rp371,83 miliar.

Di sisi lain, Kementerian BUMN sendiri telah mengakui adanya fraud di tubuh BUMN farmasi tersebut. Adapun BUMN telah melakukan pembicaraan dengan BPK terkait dengan laporan ke Kejaksaan.  Adapun, permasalahan fraud INAF versi BUMN adalah dari anak usaha perusahaannya yakni PT Indofarma Global Medika, yang merupakan distributor produk-produk INAF.

Indofarma Global Medika merupakan cucu usaha BUMN. Hal ini karena INAF merupakan anggota dari holding farmasi yang dipimpin PT Bio Farma (Persero).  Berdasarkan hasil audit internal, lanjutnya, Indofarma Global Medika atau IGM ditemukan tidak melakukan penyetoran dana sebesar Rp470 miliar kepada INAF. Adapun dana tersebut merupakan tagihan yang ditarik IGM dari para pihak ketiga.

Sebelumnya, INAF terjerat PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) Sementara per 29 Februari 2024. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Maret 2024 mewajibkan perseroan berkoordinasi dengan tim pengurus yang ditunjuk pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Perseroan juga mengungkapkan, salah satu faktor pendorong penurunan kas bersih paling dipengaruhi oleh negatifnya arus kas aktivitas operasi sebesar Rp188,66 miliar berasal dari tingginya pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar Rp611,52 miliar dan pembayaran bunga sebesar Rp20,58 miliar, tidak sebanding dengan penerimaan kas dari pelanggan yang hanya tercatat sebesar Rp443,45 miliar.

Turunnya penerimaan kas pelanggan yang tak sebanding dengan tingginya beban-beban menjadi pendorong signifikan penurunan kas perseroan. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong penundaan pembayaran gaji karyawan perseroan. Adapun, penurunan kas dari pelanggan didorong dari anjloknya penjualan perseroan pada 30 September 2023 sebesar 50,75% menjadi Rp445,7 miliar, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp904,89 miliar.