NERACA

Houston AS – PT Pertamina (Persero) menerapkan strategi pertumbuhan ganda untuk mempertahankan kebutuhan energi nasional, yakni memperkuat dan memperluas pengelolaan bisnis minyak dan gas eksisting dan pada saat bersamaan mengembangkan bisnis berkarbon rendah sebagai penggerak pertumbuhan di masa depan.

Di hadapan para CEO perusahaan energi, keuangan, teknologi dunia, perwakilan pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor energi, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengungkapkan bahwa sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina memiliki mandat untuk menyediakan energi.

Oleh karena itu, Pertamina harus menerapkan strategi pertumbuhan ganda yakni pertama, berupaya mempertahankan kebutuhan energi saat ini melalui bisnis warisan kami dalam bidang minyak dan gas. Namun, tetap melakukan dekarbonisasi pada semua operasi internal, mulai dari hulu hingga hilir.

Yang kedua, Pertamina juga akan fokus pada pengembangan bisnis berkarbon rendah, termasuk Carbon Offset, Carbon Capture Storage /Carbon Capture Utilization and Storage (CCS/CCUS), dan solusi berbasis alam (Natural Based Solution).

“Saat ini, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kedua strategi tersebut. Hingga tahun 2032, kami akan mengalokasikan sebagian besar anggaran kami pada sektor hulu untuk meningkatkan produksi minyak dan gas. Mengapa demikian? Karena kami harus mencapai kemandirian energi nasional untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah, produk bahan bakar, dan LPG. Selain itu, kami juga telah melakukan konversi dari kilang minyak menjadi Bio Refinery, dan mengintegrasikannya dengan pabrik Petrokimia,” ungkap Nicke dalam forum internasional di sektor energi CERAWeek yang diselenggarakan di Houston Amerika Serikat.

Pada pertemuan global tersebut, Nicke menguraikan alokasi belanja Perusahaan untuk menjawab strategi pertumbuhan ganda tersebut. Sebanyak 62% alokasi belanja investasi Pertamina akan diarahkan di sektor hulu, 20% untuk investasi kilang, dan sekitar 15% untuk pengembangan New and Renewable Energy (NRE). Namun seiring dengan berjalannya waktu, Pertamina akan meningkatkan alokasi belanja Perusahaan untuk pengembangan bisnis berkarbon rendah.

“Dari strategi pertumbuhan ganda ini, kami yakin bahwa transisi energi yang kami lakukan akan berlangsung tanpa ada yang perlu dikorbankan. Kami akan beralih menuju energi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan keamanan dan ketersediaan energi,” imbuh Nicke.

Di forum global tersebut, Nicke juga mengulas mengenai tantangan utama dalam transisi energi di Indonesia meliputi teknologi, pembiayaan, dan pengembangan SDM. Menurutnya memperbaiki kualitas talenta SDM harus dilakukan, agar siap dan relevan dengan kebutuhan energi masa depan. Teknologi juga sangat penting, meskipun Pertamina perlu mempertahankan produksi minyak dan gas serta mengurangi emisi karbon.

“Kami telah melakukan dekarbonisasi ruang lingkup 1 dan 2 dalam operasi, dan kami berhasil mengurangi sekitar 31% emisi karbon dalam operasi internal, tetapi kami masih percaya bahwa masih banyak ruang untuk ditingkatkan,” jelas Nicke.

Nicke mengakui bahwa dekarbonisasi adalah prioritas utama yang diikuti oleh pengembangan teknologi baru untuk memanfaatkan sumber daya domestik seperti bio energi. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi energi berbasis tumbuhan, sehingga diperlukan teknologi yang dapat mengolah sumber daya alam menjadi energi. Selain itu, tambahnya, pemboran unconventional dan teknologi penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon juga penting untuk mengatasi tantangan offset karbon.

“Kami percaya bahwa teknologi dan kolaborasi adalah kunci untuk kemajuan dalam hal ini,”pungkas Nicke.

Lebih lanjut, pada tahun 2023 lalu, pemerintah telah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2009 menjadi PP Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi. Beleid tersebut mewajibkan kepada pengguna energi dengan kriteria tertentu untuk melakukan manajemen energi. Hal tersebut perlu dilakukan guna melestarikan sumber daya energi dan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi yang dilakukan dalam pelaksanaan konservasi energi.

“Ada empat sektor pengguna energi yang diwajibkan untuk melakukan manajemen energi. Yaitu untuk sektor penyedia energi dengan batas penggunaan energi >= 6.000 Ton Oil Equivalent (TOE)/tahun, sektor industri dengan batas penggunaan energi >= 4.000 TOE/tahun, sektor transportasi dengan batas penggunaan energi >= 4.000 TOE/tahun,” tambah Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Cahyono Adi.

Dalam pelaksanaan manajemen energi sesuai dengan PP tersebut, yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu menunjuk manajer energi yang telah tersertifikasi, menyusun program konservasi energi, melaksanakan audit energi oleh auditor energi yang tersertifikasi, melaksanakan rekomendasi hasil audit energi, dan melaporkan pelaksanaan manajemen energi.