NERACA

Jakarta –  Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor sektor pertanian pada Februari 2024 mengalami peningkatan sebesar 16,91 persen (YonY) jika dibandingkan nilai ekspor pada Februari tahun sebelumnya.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa salah satu penyumbang dari kenaikan tersebut adalah subsektor perkebunan khususnya khususnya kelapa sawit dalam bentuk crude palm oil (CPO) dan juga turunannya.

"Secara tahunan semua sektor mengalami penurunan kecuali sektor pertanian yang mengalami peningkatan sebesar 16,91%," ujar Amalia.

Menurut Amalia, sektor pertanian juga tercatat memiliki kontribusi USD0,39 miliar pada total ekspor non migas yang mencapai USD18,09 miliar disusul setelahnya ada sektor pertambangan dan industri pengolahan.

"Nilai ekspor non migas menurut sektor mengalami peningkatan secara bulanan kecuali pada sektor industri pengolahan yang mengalami penurunan sebesar 9,22%," kata Amalia.

Sementara itu, kata Amalia, penurunan terdalam terjadi pada sektor industri pengolahan yang turun sebesar 11,49% serta sektor-sektor lainya. Terutama disebabkan oleh penurunan ekspor logam baja bukan besi, barang perhiasan, barang berharga serta alumunium.

"Nilai ekspor tersebut hanya memberikan share 30,22% dari total ekspor non migas Indonesia pada Februari 2024," jelas Amalia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Perekonomian, Setkab, Satya Bhakti Parikesit mengungkapkan, kelapa sawit merupakan komoditas utama penopang subsektor perkebunan Indonesia yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

“Ekspor kelapa sawit dan turunannya sebesar USD35,16 miliar atau 12,7% terhadap total ekspor nonmigas pada tahun 2022. Kelapa sawit juga menyerap 16,2 juta orang tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketiga, menciptakan kemandirian energi baru terbarukan biodiesel dengan pemanfaatan untuk pasar domestik mencapai 12,2 juta kiloliter pada tahun 2023,” ungkap Bhakti.

Oleh karena itu, kata Bhakti, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan keberterimaan produk kelapa sawit Indonesia di pasar global. Salah satunya melalui penatakelolaan perkebunan kelapa sawit yang semakin ramah lingkungan.

“Arahan tersebut menjadi dasar diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, sebagai wujud komitmen konkret Presiden serta bentuk konsolidasi kebijakan, program, dan kegiatan perkelapasawitan nasional yang terserak di berbagai kementerian lembaga pada pemerintah pusat dan di berbagai OPD [organisasi perangkat daerah] pada pemerintahan daerah penghasil sawit,” ujar Bhakti.

Namun demikian, Bhakti mengakui bahwa jelang berakhirnya pelaksanaan Inpres Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) pada 2024 ini, pembenahan terhadap tata kelompok sawit nasional belum tuntas. Oleh karena itu, diperlukan satu strategi dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan guna memastikan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan RAN KSB ini.

Bhakti pun berharap agar hasil rangkaian diskusi ini dapat menjadi penguat dalam penyusunan rekomendasi kebijakan terkait penuntasan pelaksanaan RAN KSB periode 2019-2024 sekaligus keberlanjutan RAN KSB di masa yang akan datang.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Mukti Sardjono menjelaskan devisa ekspor tahun 2022 mencapai USD39,07 miliar tertinggi sepanjang sejarah sementara tahun 2023 sekitar USD25,58 miliar.

“Ternyata yang kita ekspor tidak lagi bahan baku CPO, produksi dari pabrik kelapa sawit. Tahun 2019 ktia ekspor dalam bentuk CPO (crude palm oil) 7,4 juta ton, 2022 3,4 juta ton jadi tinggal 10 % dalam bentuk bahan baku selebihnya dalam bentuk refinery,” jelas Mukti.

Lalu pada tahun 2023 ekspor CPO hanya 2.6 ton, sementara refinery palm oil 19,7 juta ton, oleochemical 3,8 juta ton. “Ternyata yang kita ekspor tidak lagi bahan baku CPO, produksi dari pabrik kelapa sawit. Tahun 2019 ktia ekspor dalam bentuk CPO 7,4 juta ton, 2022 3,4 juta ton jadi tinggal 10% dalam bentuk bahan baku selebihnya dalam bentuk refinery. Dengan negara tujua nutama antara lain China, India, Pakistan, Timur Tengah, Banglades dan Uni Europa,” ungkap Mukti.gro