Polri Kembangkan Pemanfaatan Teknologi dalam Memberikan Pelayanan

NERACA

Jakarta - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebutkan, secara bertahap pihaknya mengembangkan pemanfaatan teknologi dalam memberikan layanan kepolisian kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Sigit di Jakarta, dikutip Antara, kemarin, menindaklanjuti direktif Presiden Joko Widodo yang meminta agar TNI-Polri dapat mengikuti dan mengamati pemanfaatan teknologi canggih yang digunakan oleh negara lain dalam perang konvensional maupun perang siber.

“Kemudian perlahan kami bisa memanfaatkan teknologi yang kita miliki yang terus dikembangkan untuk memberikan pelayanan,” kata Sigit.

Jenderal polisi bintang empat itu menyampaikan, saat ini Polri sudah memiliki perencanaan yang disesuaikan dengan tantangan (Polri) dalam mengembangkan SDM dan alat utama sistem senjata (Alutsista).

Perencanaan tersebut, kata dia, telah disiapkan oleh fungsi organisasi Polri yang memiliki tanggung jawab yang akan melakukan kesiapan menghadapi tugas ke depan.

Ia mencontohkan, Ibu Kota Negara (IKN) tengah mempersiapkan anggota dengan konsep yang berbeda dengan wilayah lain.

“Karena memang menjadi salah satu yang memiliki konsep hutan kota, kami harus menyesuaikan konsep tersebut menjadi wilayah yang menggunakan teknologi yang berbeda,” katanya.

Terkait seberapa jauh pemanfaatan teknologi tersebut dilakukan Polri, Sigit menyampaikan bahwa Asrena Polri juga sudah merancang, bekerja sama dan mengecek kebutuhan yang ada.

“Yang kami harapkan bahwa ke depan Polri bisa eksis dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, meningkatkan kualitas SDM, dan peralatan yang harus dimiliki,” kata Sigit.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo meminta agar TNI-Polri dapat mengikuti dan mengamati pemanfaatan teknologi canggih yang digunakan oleh negara lain dalam perang konvensional maupun perang siber.

"Pemanfaatan teknologi dalam perang konvensional, perang siber, akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, TNI, Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/2).

Presiden mengatakan bahwa perkembangan teknologi bisa mengubah dari perang konvensional ke perang-perang yang bisa dikendalikan dari jarak jauh, contohnya penggunaan drone sebagai senjata.

Ia menilai bahwa alutsista memang diperlukan sebagai alat tempur perang bagi TNI, tapi ia juga mewaspadai pemanfaatan drone dengan teknologi canggih yang bisa mengenali sasaran.

"Pesawat tempur perlu? Iya. Tank perlu? Iya. Tapi hati-hati juga dengan drone. Saya ingat di tahun 2020 bulan Januari, ada penggunaan drone yang saya kaget karena begitu sangat presisi dan sangat akurat mengejar siapa yang diinginkan," kata Presiden.

Kawal Agenda Nasional dan Internasional Selama 2024

Kemudian Polri menggelar rapat pimpinan (Rapim) tahun 2024 di Jakarta, Kamis (29/2), salah satu agendanya membahas kesiapan Korps Bhayangkara itu dalam mengawal agenda nasional maupun internasional yang akan berlangsung selama 2024.

Kapolri Sigit menyebutkan, ada banyak agenda nasional dan internasional yang bakal digelar di Tanah Air, mulai dari menghadapi mudik Lebaran, tahap akhir penghitungan suara pemilihan presiden, dan agenda internasional di Bali yang akan dihadiri 43 negara peserta.

“Polri telah menindaklanjuti beberapa direktif dari Bapak Presiden. Tentunya juga dihadapkan dengan kalender kamtibmas, kita sendiri di mana saat ini sedang memasuki tahapan pilpres,” kata Sigit.

Menurut Sigit, tugas personel Polri ke depan semakin padat, selain menjalankan tugas pokok sehari-hari yang mengawal kegiatan agenda nasional.

“Karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadhan di bulan Maret ini. Semua membutuhkan perhatian khusus karena akan terjadi pergerakan mudik yang sangat besar. Tentunya juga harus mampu kami amankan,” ujarnya.

Antisipasi yang dilakukan selama Ramadhan ini, kata dia, adalah menjaga keamanan di wilayah-wilayah yang ditinggal pemudiik di tengah situasi menghadapi pemilu.

Setelah itu, lanjut dia, personel Polri bakal mengamankan kegiatan internasional di Bali yang dihadiri 43 negara.

“Ini juga perlu perhatian khusus, memastikan pengamanan berjalan baik,” kata dia.

Tidak hanya itu, tugas yang menanti jajaran Polri, yakni pesta demokrasi pilkada serentak 2024 di semua daerah. Tercatat ada 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota.

“Ini semua membutuhkan kesiapan dari Polri khususnya sebagai penanggungjawab kamtibmas,” katanya.

Jenderal polisi bintang empat itu mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif. Di bandingkan dengan negara-negara lain yang mengalami resesi.

“Capaian tersebut perlu dipertahankan. Ini tentunya modal yang harus dijaga bersama,” ujarnya.

Mantan Kabareskrim Polri itu juga mengingatkan seluruh lapisan masyarakat supaya tidak larut karena adanya perbedaan pilihan, hingga menyebabkan terjadi polarisasi.

Kunci untuk mencegah hal itu, kata Sigit, yakni dengan persatuan dan kesatuan semua pihak terkait.

“Seluruh kementerian, lembaga dan utamanya kepolisian bisa menjaga stabilitas kamtibmas. Kita yakin bahwa hal ini bisa tercapai pada waktunya,” kata Sigit. Ant

 

BERITA TERKAIT

Sorotan Terhadap Rekam Jejak Hakim MA Suharto, Pakar: Keputusan Harus Berlandaskan Merit

NERACA Jakarta - Herdiansyah Hamzah, pakar Hukum Pidana yang dikenal dengan nama Castro, menegaskan bahwa jika rekam jejak seseorang sudah…

Kanwil Kemenkumham Sumsel Sosialisasikan Pendaftaran Merek Kolektif

NERACA Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menyosialisasikan pendaftaran merek kolektif yang merupakan…

Jokowi Apresiasi PPATK Atas Pengakuan Efektivitas APU PPT

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Sorotan Terhadap Rekam Jejak Hakim MA Suharto, Pakar: Keputusan Harus Berlandaskan Merit

NERACA Jakarta - Herdiansyah Hamzah, pakar Hukum Pidana yang dikenal dengan nama Castro, menegaskan bahwa jika rekam jejak seseorang sudah…

Kanwil Kemenkumham Sumsel Sosialisasikan Pendaftaran Merek Kolektif

NERACA Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menyosialisasikan pendaftaran merek kolektif yang merupakan…

Jokowi Apresiasi PPATK Atas Pengakuan Efektivitas APU PPT

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak…