NERACA

Jakarta - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, MA menyebutkan selama ini Indonesia dikenal sebagai negara hukum dan demokrasi terbesar yang dapat menjaga keberagaman.

" Namun menjelang lima tahun terakhir telah berubah menjadi negara kekuasaan. Persoalan utama Pemilu 2024 adalah netralitas palsu dan kecurangan yang diperlihatkan justru oleh penyelenggara negara. Pemerintah memihak salah satu paslon, menjalankan politik nepotisme, melanggar hukum tanpa rasa malu dan nihil keadaban publik ," ujar Sulistyowati dalam keterangannya di Kampus UI, Depok, Jumat (2/2) . Acara Deklarasi UI ini juga dihadiri segenap Sivitas Akamedika UI.

Ia menyebutkan, pemerintah telah mengerahkan kekuatan struktur negara dan sumber dana tanpa batas, rakyat melihat mereka berperan sebagai sinterklas, membanjiri daerah-daerah dengan bansos , memadati dengan baliho, dan melakukan kunjungan dadakan ke wilayah untuk merebut ceruk suara kontestan lainnya.

" Kecurangan masif dimulai dari politisasi yudisial melalui berbagai produksi kontroversi seperti revisi UU Cipta Kerja, berbagai kebijakan ekonomi developmentalis, dan terakhir adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang kehilangan legitimasi publik karena beraroma politisasi identitas umur ," ujarnya.

Ia melihat lembaga-lembaga hasil reformasi 1998 seperti KPK dan MK beserta strukturnya menjadi begitu mundur. "Bersamaan dengan itu terjadilah penyebaran kesadaran palsu kepada publik, bahwa semua wajar tanpa pelanggaran hukum namun sebenarnya keruntuhan demokrasi dan tata kelola kenegaraan, nilai etika, dan tuna nalar sedang terjadi dan membahayakan persatuan bangsa ," paparnya.

Berbagai kecurangan politik itu menurut dia, dapat dikategorikan sebagai kekerasan budaya . Dalam era digital sekarang ini kekerasan tidak harus dalam bentuk perang dan penyerangan fisik, tapi penyerangan terhadap kesadaran, nilai-nilai, ide-ide dan peranan yang ditujukan terus menerus kepada seseorang atau kolektif. "Kekerasan budaya dilakukan secara simbolik, termasuk melalui simbol agama, potret pemimpin, pidato, poster yang ada dimana-mana dan mempengaruhi kesadaran kita," ungkap Sulistyowati.

Publik* kata dia sudah merasa cemas kehilangan kepercayaan tetapi tidak tahu mau kemana bertanya kebenaran. Kekuatan oposisi politik sangat lemah dan selebihnya mayoritas masyarakat diam. "Meskipun ada kelompok kecil gerakan masyarakat sipil, para aktivis termasuk forum pemantau pemilu, mahasiswa yang sesekali bergerak. Kekuatan ini kalah dengan gegap gempita serbuan kesadaran palsu dan politik uang ," ujarnyya.

Universitas sebagai pionir demokrasi karena menghadirkan manusia kritikal dan skeptikal, dan berargumentasi berdasarkan data berbasis bukti mulai menyatakan keprihatinannya satu per satu dan membiarkan mahasiswa turun ke jalan atas kondisi demokrasi saat ini.

“Karena jalan politik dan hukum tidak memberikan terang malah saling mengunci, maka baiklah mengambil jalan kebudayaan untuk mengembalikan Indonesia pada kesejatiannya. Kebudayaan modern termasuk sistem negara modern harus dapat disinergikan dengan kebudayaan lokal," jelasnya.

Gaya hidup modern karena perubahan masyarakat yang begitu cepat karena temuan science dan teknologi adalah suatu keniscayaan, tetapi nilai-nilai etika moral, nilai kebaikan dan kedurjanaan tetap abadi, mempedomani hidup keseharian warga masyarakat. Sinergi semacam itu yang hilang dari masyarakat disini, bahkan terjadi penyingkiran kebudayaan lokal terutama akibat kesalahan kebijakan pembangunan.

Kebijakan salah memisahkan konsep teknokratis dan pembangunan manusia dengan meniadakan partisipasi bermakna bahkan tanpa persetujuan manusia yang tinggal di habitat kebudayaannya dari generasi ke generasi.

Saat ini saat ini kebudayaan lokal menuju kepunahan seiring terjadinya deforestasi hutan rusaknya ekosistem pantai sungai danau dan keanekaragaman hayati. Hutan ia sebutkan bukanlah semata tambang dan pohon bernilai trilyunan rupiah tetapi di dalamnya ada manusia flora dan fauna sebagai sumber pengetahuan, sumber makanan dan obat-obatan.

"Yang bila punah tidak terbaharui pengelolaan sumber daya alam juga ruang bagi skandal korupsi yang sangat menghancurkan kemanusiaan. Korupsi berkorelasi langsung dengan hilangnya dana bagi pemenuhan hak-hak kesehatan pendidikan berbagai layanan publik dan berdampak kemiskinan ," ungkap Sulistyowati.

Untuk memulihkan Indonesia sudah seharusnya pemerintah mengembalikan demokrasi kedaulatan rakyat melalui penguatan budaya masyarakat dan komunitas. Caranya adalah membiarkan masyarakat mengembangkan cara pikir cara berdemokrasi dan cara berhukum sesuai dengan rasa keadilannya sendiri dalam alam kebebasan.

"Mewujudkan kedaulatan rakyat di segala bidang kehidupan berdasarkan cara berpikir dan berpengetahuan, serta mengembalikan martabatnya memulihkan hilangnya kebebasan berekspresi yang mengoyak demokrasi dan rasa keadilan," tutur Guru Besar UI itu. fba