NERACA

Jakarta – Pemerintah kini merintis gagasan baru. Menimbang risiko tinggi produksi minyak dan gas (migas), fiskal dibenahi, skema gross split disempurnakan. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas bakal dapat pembagian hasil (split) lebih besar.  

"Makin tinggi risikonya kita berikan split lebih besar. Untuk minyak, mulai dari 80 (persen) turun hingga 50 kontraktor, 50 pemerintah," jelas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji.

Tak cukup di situ, opsi peralihan stratus kontrak bagi KKKS dibuka lebar. Dari Gross Split ke PSC Cost Recovery. Intinya, memberi kebebasan terhadap pilihan terbaik untuk adposi skema kontrak. Penerapan ini lantaran beberapa lapangan migas dengan pemberian split penuh (100%) tidak ekonomis. Payung regulasi pun tengah disiapkan. Paramater pemberian split akan banyak dipangkas.

"Kita akan keluarkan mudah-mudahan kalau gak bulan (Januari) ini di bulan depan, Peraturan Menteri (Permen) ESDM baru tentang gross split," ungkap Tutuka.

Kehadiran beleid anyar ini menonjolkan fleksibilitas. Bahkan bisa memfasilitasi pengembangan blok migas non konvensional. Apalagi, umumnya KKKS enggan implementasi cost recovery. "Simplified gross split itu seperti tax royalti, ini kan belum ada di Indonesia," tambah Tutuka.

Selain perbaikan fiskal, banyak success story di sektor hulu migas di tahun 2023. Mulai dari peningkatan pengeboran 38 sumur ekplorasi tajak dengan rasio sukses 54%, pengembangan 799 sumur, naiknya besaran nilai investasi hingga USD0,9 miliar, agresivitas eksplorasi di laut dalam, sampai penemuan big-fish giant discovery . "Kalau di atas 500 juta adalah giant discovery. Kita mendorong KKKS bergeser ke sumur yang potensi candangannya besar," tambah Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto di lain waktu.

Langka-langkah di atas mampu menembus 123,5% Rasio Penggantian Cadangan atau Reserve Replacement Ratio (RRR) di tahun 2023. Capaian ini dipastikan menambah umur cadangan migas. Mengomparasi cadangan baru dengan cadangan migas yang sudah diambil. Ini bukti bahwa cadangan migas di Indonesia terklasifikasi aman. "Kalau kita pertahankan terus di atas 100 terus, cadangan (migas) akan tambah," jelas Dwi.

Melalui segala perbaikan dan peningkatan di sektor hulu diharapkan mampu menjawab kebutuhan hilir. Terlebih pascapandemi Covid-19 ada lonjakan masif terhadap konsumsi Jenis BBM Tertentu (JBT) maupun Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Selama 2023, JBT Minyak Solar tersalurkan 17,46 juta kilo liter (102,69% dari total kuota 17 juta KL), JBT Minyak Tanah sebesar 0,489 juta kiloliter (97,89% dari kuota 0,500 juta KL), dan JBKP Pertalite sebesar 29,77 juta KL (91,43% dari kuota 32,56 juta KL).

Guna menjamin kelancaran pendistribusian JBT (Jenis BBM Tertentu) dan JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan) hingga ke konsumen pengguna, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menerbitakan aturan baru. Aturan ini mengatur prosedur dan kewenangan penerbitan surat rekomendasi pembelian JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum.

"BPH Migas secara intensif telah melakukan sosialisasi ke Pemerintah Daerah," kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati beberapa waktu lalu.

Sementara kebutuhan di 2024 akan diproyeksikan 8,05 juta metrik ton elpiji 3 kilogram (Kg) tersalurkan ke masyarakat. 17,57 juta KL Solar dan 0,49 juta minyak tanah. Termasuk di dalamnya menyukseskan pemerataan akses energi terjangkau lewat program BBM Satu Harga di 100 lokasi serta peningkatan porsi gas domestik sebesar yang dipatok 68%. "Gas sendiri potensinya untuk kebutuhan domestik makin lama makin besar dan tren ekspornya juga makin menurun," jelas Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Tidak hanya itu, Arifin juga pernah mengungkapkan, “Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui fleksibilitas kontrak (PSC Cost Recovery atau PSC Gross Split), perbaikan syarat dan ketentuan pada putaran penawaran, pemberian insentif seperti tax allowance, fasilitas bea masuk, dan pembebasan pajak, serta menciptakan kemudahan dan penyederhanaan proses perizinan melalui mekanisme permohonan secara online.”

Lebih lanjut, saat ini Indonesia tengah mengincar eksplorasi cekungan migas, terutama untuk lima wilayah eksplorasi di wilayah timur, antara lain Warim, Timor, Buton, Seram, dan Aru.

"Potensi gas alam kita sangat besar, dari Timur hingga Barat Indonesia. Gas bumi akan tetap menjadi bagian signifikan dari bauran energi Indonesia. Pemerintah juga memandang pentingnya gas bumi sebagai energi transisi sebelum beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan dalam jangka panjang," ujar Arifin.

Selain itu, Arifin juga mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur untuk penyaluran gas bumi sudah memasuki tahap pengembangan, seperti ruas Cirebon-Semarang, yang diharapkan dapat selesai pada 2025.

"Kemudian kita akan melanjutkan pembangunan pada ruas Dumai dan Sei Mangke di Sumatera Utara. Maka dari itu, dengan menyelesaikan ruas ini pada 2027 atau 2028, semua ruas dari bagian utara pulau Sumatera sampai timur Pulau Jawa akan tersambung, dan kita siap untuk mengamankan suplai gas dari proyek-proyek mendatang," tutur Arifin.