NERACA

Jakarta - Industri kecil dan menengah (IKM) masih menunjukkan peran strategisnya dalam perekonomian nasional sepanjang tahun 2023. Hal ini didukung dari populasi IKM yang mencapai 4,19 juta unit usaha atau berkontribusi sebesar 99,7% dari total unit usaha industri di Indonesia, sehingga memberikan dampak yang luas bagi perekonomian nasional.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Reni Yanita mengungkapkan, dengan populasi tersebut, IKM turut andil terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu sebanyak 65,52% dari total tenaga kerja industri nasional.

“Selain itu, berkontribusi hingga 21,44% dari total nilai output industri, sehingga betul-betul berperan penting dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan,” kata Reni di Jakarta.

Reni mengemukakan, sepanjang tahun 2023, Kemenperin proaktif meningkatkan kemampuan sektor IKM melalui berbagai program fasilitasi teknologi dan sarana prasarana teknologi, peningkatan kualitas produk dan keahlian pelaku IKM, serta peningkatan akses pasar.

Misalnya, dalam program restrukturisasi mesin dan peralatan produksi, Ditjen IKMA telah memfasilitasi sebanyak 65 IKM untuk mendapatkan fasilitas ini dengan total nilai restrukturisasi sebesar Rp7,9 miliar, dimana total nilai investasi mesin/peralatan yang dilakukan oleh pelaku IKM sebesar Rp60,7 miliar. Permohonan penggantian biaya terbanyak pada tahun 2023 adalahreimbursement untuk pembiayaan mesin destilator minyak atsiri dan mesin milling (CNC/manual).

“Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi program restrukturisasi mesin/peralatan IKM, menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi IKM sebesar 103% sehingga kinerja usahanya dapat semakin meningkat,” ungkap Reni.

Direktorat Jenderal (Ditjen) IKMA juga melakukan peningkatan daya saing melalui fasilitasi dan pembinaan kepada 89 sentra IKM, di antaranya 21 sentra IKM berasal dari kegiatan Satker Pusat dan sebanyak 68 sentra IKM dari pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK). “Peningkatan daya saing IKM terlihat dari hasil bimbingan, pendampingan dan sertifikasi yang diberikan oleh Ditjen IKMA sepanjang tahun lalu,” tutur Reni.

Di samping itu, berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui bahwa setelah tersertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), jumlah IKM pangan yang melakukan ekspor meningkat 23% dan sebanyak 35,7% IKM berhasil melakukan ekspansi pasar. Sepanjang 2023, Ditjen IKMA telah memfasilitasi pendampingan sertifikasi HACCP kepada 11 IKM makanan dan minuman. Tak hanya itu,  Ditjen IKMA turut memfasilitasi sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) garam kepada 4 IKM, sertifikasi SNI mainan anak bagi 15 IKM, dan SNI pakaian bayi bagi 20 IKM.

Adapun fasilitasi pendaftaran perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) melalui Klinik KI Ditjen IKMA telah diberikan kepada 611 IKM. Di samping itu, juga diiberikan fasilitasi desain dan cetak kemasan melalui Klinik Desain Merek dan Kemasan Ditjen IKMA kepada 319 IKM. “Demi meningkatkan kualitas proses bisnis IKM, Ditjen IKMA memberikan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015) kepada 3 IKM, dan pendampingan sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) kepada 4 IKM,” imbuh Reni.

Sesuai dengan gerakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Ditjen IKMA juga memberikan bimbingan teknis dan sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam NegeriIndustri Kecil (TKDN – IK) kepada 853 IKM. “Berdasarkan monitoring TKDN – IK per 27 Desember 2023, tercatat sebanyak 8.030 sertifikat telah diterbitkan,” sebut Reni.

Berikutnya, upaya perluasan akses pasar pun tak luput dari perhatian Ditjen IKMA. Hingga triwulan IV tahun 2023, sebanyak 4.057 IKM telah bergabung dalam program e-smart IKM. “Program e-Smart IKM ini disinergikan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia,” ujar Reni.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun mengakui bahwa IKM memegang peran penting dalam penguatan struktur industri dan turut mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Hal ini karena sektor IKM berkontribusi dalam hal penyerapan tenaga kerja, pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Saat ini populasi IKM berjumlah 4,19 juta unit usaha atau mendominasi hingga 99,7% dari total unit usaha industri di Indonesia. Selain itu, IKM telah menyerap tenaga kerja sebanyak 12,67 juta orang atau menyumbang 65,52% dari total tenaga kerja industri. “Bahkan, turut andil sebesar 21,44% dari total nilai output industri,” kata Agus.

Peningkatan populasi IKM bisa dilakukan dengan mengoptimalkan bonus demografi, yang akan mencapai puncaknya di tahun 2030-an dengan 68% penduduk Indonesia berusia produktif, untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan rasio kewirausahaan Indonesia yang saat ini masih cukup rendah, sebesar 3,47% dari total penduduk.