NERACA
Sukabumi - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi, membutuhkan anggaran sekitar Rp1 hingga Rp1,5 miliar lebih untuk memperbaiki beberapa kerusakan di dua area publik. Yakni, Lapang Merdeka (Lapdek) dan Alun-alun. Anggaran sebesar itu juga, sekaligus termasuk biaya pemeliharaan untuk menjaga kondisi tetap baik.
"Idealnya sih, anggaran yang kita butuhkan untuk kedua area publik itu dalam mempertahankan dan mengatasi yang rusak diatas satu milliar lebih," ujar Kepala Bidang Tata Bangunan, Jasa Kotruksi dan Pertamanan pada DPUTR Kota Sukabumi, Mohamad Sahid, kepada Neraca, Kamis (28/12).
Saat ini, sambung Sahid, tingkat kerusakan kedua fasilitas publik tersebut dikisaran 20 persen. Meskipun tergolong rendah, namun, ada beberapa titik yang butuh cepat penanganan. Diantaranya, jalur inline track dan rubber yang mulai terkelupas. Termasuk lampu yang membutuhkan tiang besi yang kokoh.
"Sebenarnya sih di tahun 2022 sudah kita usulkan untuk di 2023 sebesar Rp800 juta. Tapi, anggaran sebesar Rp1,5 miliiar yang dibutuhkan saat ini belum kita anggarkan. Kecuali mengandalkan bantuan dari pusat atau dari provinsi," akunya.
Seperti halnya, kata Sahid, ketika anggaran diajukan untuk keperluan pergantian lampu di Lapdek dan Alun-alun, ternyata tidak di Accedere (Acc) semuanya. Sehingga, anggaranya hanya cukup untuk di Lapdek saja, sedangkan untuk di kawasan Alun- alun hingga saat ini belum ada pergantian lampu.
"Kita butuh pergantian lampu itu dengan tiang besi yang kokoh, karena kerusakan lampu selain mati, tiang besinya mudah patah. Jadi kita perlu yang sangat bagus, dan itu anggaranya cukup besar juga," imbuhnya.
Apalagi saat ini, sambung Sahid, animo masyarakat baik warga kota atau pun luar Kota Sukabumi terhadap Lapdek dan Alun-alun cukup besar sampai saat ini. Makanya, untuk mempertahankan kondisi tetap baik sangat dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
"Sekarang kedua area publik itu sudah dianggap sebagai tempat wisata oleh masyarakat baik warga asli Kota Sukabumi maupun dari luar. Untuk itu, kita butuh dorongan anggaran dari Bantuan Keuangan Provinsi atau pun Pusat untuk menjaga dan merawat kedua area yang menjadi dambaan masyarakat," pungkasnya. Arya
NERACA Jakarta-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar (Kanwil DJP WPB/ Kanwil LTO) menggelar kelas pajak secara daring…
NERACA Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi menyatakan komitmennya untuk mendukung pembiayaan Program 3…
NERACA Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan visi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.…
NERACA Jakarta-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar (Kanwil DJP WPB/ Kanwil LTO) menggelar kelas pajak secara daring…
NERACA Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi menyatakan komitmennya untuk mendukung pembiayaan Program 3…
NERACA Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan visi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.…