Krisis energi telah menyebabkan di banyak banyak negara melakukan perubahan mendasar dalam kebijakan energinya, termasuk Indonesia. Selain pengaruh fluktuasi harga dan ketersediaan pasokan, isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan juga semakin menguatkan perubahan kebijakan dari penggunaan energi fosil menjadi energi baru terbarukan (EBT).

Perubahan kebijakan ini tentu perlu dilakukan secara gradual melalui mekanisme transisi energi yang terus dimatangkan sehingga tidak mengganggu pasokan energi terutama listrik secara nasional. Hal inipula yang menjadi fokus PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk akselerasi transisi energi di Indonesia, salah satunya dengan merancang Accelerated Renewable Energy Development (ARED). Melalui ARED, PLN akan mengembangkan green enabling transmission line dan smart grid yang mampu menyuplai listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT) yang terpisah dan terisolir menuju pusat permintaan listrik.

Selama ini sumber energi PLN untuk memberikan pasokan listrik masih bergantung pada energi batu bara dan fosil yang dinilai tidak ramah lingkungan. Asal tahu saja, 86,95% dari total produksi listrik Indonesia tahun 2020 berasal dari bahan bakar fosil. Angka ini turun sedikit dari 88,73% pada tahun 2019. Pada tahun 2020, produksi listrik nasional yang berasal dari bahan bakar fosil tercatat mencapai 239 terawatt jam (TWh). Indonesia yang merupakan eksportir utama batu bara dunia, termasuk ke dalam kelompok negara yang kontribusi bahan bakar fosil ke listriknya lebih dari 80%. Banyak negara dalam kelompok ini berasal dari kawasan Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Tenggara.

Ya, komitmen PLN untuk menjalankan transisi energi di Indonesia tidak hanya sekedar menjalankan peraturan semata tetapi juga investasi jangka panjang untuk generasi masa depan Indonesia lebih baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan, inisiatif ini dilakukan bukan karena menjalankan peraturan semata, tapi PLN peduli pada kelestarian alam dan masa depan Indonesia,"Memang bumi memanas dan untuk itu dalam hal ini PLN sangat berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Kenapa? karena kita harus memastikan generasi masa mendatang harus punya masa depan lebih baik dibandingkan generasi kita saat ini," tuturnya.

Dalam proses menjalankan transisi energi, lanjut Darmawan, tantangannya banyak. Ada tantangan teknologi, ada tantangan kebijakan, ada tantangan investasi, ada tantangan mengenai kerja sama. Bagaimanapun untuk menghadapi transisi energi ini baik Indonesia maupun negara mana pun tidak ingin menghadapi transisi energi ini dalam suasana kesendirian.

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam menjalankan transisi energi, Indonesia membutuhkan setidaknya US$ 97 miliar hingga tahun 2030 mendatang. Sementara PLN menyebutkan, kebutuhan untuk melakukan transisi energi sangat besar di mana sampai dengan 2040 diperkirakan dibutuhkan pendanaan sekitar US$ 152 miliar. Maka itu dibutuhkan kolaborasi antara Indonesia dengan pihak global untuk saling membantu mencapai target penurunan karbon yang telah ditetapkan. 

Kata Darmawan, peningkatan investasi di proyek transisi energi bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, investasi dari global bukan hanya sekedar untuk menuntaskan proyek, namun bisa mendorong perekonomian melalui pembukaan lapangan kerja, motor roda perekonomian daerah serta bisa meningkatkan local wisdom di daerah.“Investasi yang dilakukan di Indonesia bukan semata mata untuk mengejar target transisi energi saja, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Prinsip ini yang selalu kami kedepankan bahwa investasi yang masuk harus bisa memberikan multiplier effect,”tandasnya.

Dirinya mencontohkan, langkah strategis ini sudah lebih dulu dilakukan oleh China. China yang sebelumnya mayoritas pembangkitnya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) saat ini malah menjadi pemain utama dalam proyek EBT. Apalagi, saat ini banyak bahan baku teknologi energi bersih yang diciptakan oleh China.“Belajar dari pengalaman China, dalam proses transisi energi kita perlu membangun kapasitas nasional. Kita perlu memaksimalkan sumber daya lokal, melatih SDM yang kompeten, dan yang paling penting adalah mengubah paradigma konsumsi energi berbasis impor ke domestik,” ujar Darmawan.

Dalam perencanaan pembangunan pembangkit EBT misalnya, PLN mengedepankan potensi lokal agar bisa menurunkan biaya pokok produksi (BPP). Masih dalam komitmen menjalankan transisi energi,salah satu langkah besar yang dilakukan PLN adalah menghapus rencana pembangunan pembangkit listrik batu bara dengan kapasitas 13 gigawatt (GW). Darmawan menerangkan, pihaknya menghapus rencana pembangunan pembangkit listrik batu bara dengan kapasitas 13 GW di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dua tahun lalu. Selain itu, PLN juga mengganti pembangkit batu bara berkapasitas 1,1 GW dengan pembangkit energi baru terbarukan.

 

Suntik Mati PLTU

Dalam RUPTL merencanakan sebanyak 20,9 gigawatt atau 52% kapasitas pembangkit listrik yang dibangun tahun 2021-2030 berasal dari energi terbarukan. Maka pemensiunan dini pembangkit berbasis batu bara, seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pun tak terelakkan. Direktur Manajemen Resiko PT PLN, Suroso Isnandar menuturkan, pensiun dini PLTU dilakukan dengan pendekatan coal face down. Dimana PLTU dihentikan operasinya namun pemerintah tidak membongkar nya,”Pendekatan coal face down dipilih karena ekonomi kita masih tumbuh ditopang oleh energi listrik yang sebagian besar masih dari PLTU batu bara,"ujarnya.

Kata Suroso, pendekatan tersebut sudah mulai diterapkan yang salah satunya di PLTU Suralaya, Cilegon, Banten yang dioperasikan PT Indonesia Power. PLTU Suralaya pada unit 1,2,3,4 yang masing-masing berkapasitas 400 MW atau 1.600 MW dipastikan telah memasuki masa pensiun tahun ini. Namun dirinya menyebutkan, pemerintah masih belum membongkar bangunan PLTU tersebut karena dikhawatirkan sewaktu-waktu akan masih difungsikan untuk memenuhi kebutuhan listrik di sekitar wilayah PLTU itu berada.  

Selanjutnya PLN juga menargetkan 52 unit PLTU batu bara akan pensiun dini hingga 2030. Ya, pensiun dini PLTU batu bara merupakan bagian dari upaya untuk mencapai target net zero emission pada tahun 2060 mengingat pembakaran energi fosil menghasilkan pembuangan gas rumah kaca yang besar. Sebagai pengganti PLTU, PLN telah mencanangkan penggunaan yang memanfaatkan secara penuh energi baru terbarukan (EBT) dalam RUPTL periode 2023-2030.

RUPTL PT PLN tersebut menargetkan bauran EBT di antaranya dari pembangkit listrik tenaga surya, hidro, panas bumi, hingga biomassa mencapai 31% pada tahun 2030. Disebutkan, PLN membutuhkan nilai investasi sebesar US$ 155 miliar untuk melaksanakan program pembangunan kelistrikan nasional berbasis energi hijau pada periode 17 tahun ke depan (2023-2040).“Nilai itu bila dirupiahkan mencapai sekitar Rp 2 ribu triliun. Ini merupakan nilai investasi yang cukup realistis,” kata Suroso.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan,pensiun dini PLTU batubara menjadi langkah krusial karena adanya ancaman perubahan iklim di mana Indonesia sebagai penghasil emisi terbesar ke-7 di dunia dengan mengeluarkan 1,24 Gt CO2e pada 2022. Untuk itu, Indonesia perlu ikut serta untuk menurunkan emisi. 

Salah satu sumber emisi terbesar di Indonesia yakni sektor energi, dengan dominasi pengoperasian PLTU batubara. Fabby berharap  dengan melakukan suntik mati PLTU batubara membuat Indonesia dapat berkontribusi dalam komitmen menurunkan emisi.“Pendanaan dari sumber APBN diperlukan dalam rangka membuat transaksi dari pengakhiran operasi PLTU tersebut layak secara finansial. Kita tidak ingin banyak utang, dengan APBN dimungkinkan hutangnya kecil dan transaksinya menjadi lebih visible. Mengingat sumber pendanaan untuk satu PLTU yang dipensiunkan tidak hanya dari APBN, ada juga beberapa sumber pendanaan lainnya. Tergantung nanti dari jenis transaksinya. Diharapkan masuknya dana APBN, biaya pensiun dini PLTU batubara menjadi lebih rendah,” kata Fabby Tumiwa. 

Menurutnya, pengakhiran operasi PLTU batubara merupakan satu proses yang harus direncanakan, tidak lakukan semuanya dalam satu waktu. Dasar untuk melakukan pengakhiran dini PLTU batubara sudah ditetapkan juga dalam Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022. Fabby menegaskan, tidak semua PLTU batubara akan dipensiunkan dini karena beberapa PLTU yang akan memasuki masa berakhir kontraknya atau usia ekonomisnya sudah habis. 

Kata Fabby, dalam memilih PLTU batubara mana yang akan dipensiunkan dini, beberapa hal bisa menjadi pertimbangan di antaranya penghasil emisinya tinggi dan tingkat efisiensinya rendah, serta usianya di atas 15 tahun. 

Masifkan Proyek PLTS

Percepat pembangunan listrik berbasis energi baru terbarukan terus dilakukan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan memaksimalkan pembangunan infrastruktur pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menuju transisi energi listrik hijau hingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca.“Maka jenis pembangkit listrik yang dimaksimalkan atau yang bisa paling banyak di bangun adalah PLTS seperti yang ada dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari.

Pembangunan PLTS dimaksimalkan karena paling mudah dan ongkosnya lebih rendah dibandingkan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan yang lainnya. Berdasarkan perhitungan ahli ketenagalistrikan, pembangunan infrastruktur PLTS hingga bisa beroperasi berlangsung paling lama tiga tahun. 

Sementara, menurutnya, untuk pembangkit listrik yang lain seperti hidro, panas bumi atau geothermal membutuhkan waktu paling lama yakni 10 tahun sampai bisa berproduksi mengalirkan listrik. Dia menyampaikan, berdasarkan data realisasi kapasitas terpasang EBT di wilayah pengusahaan PLN sampai dengan semester pertama 2023, pembangunan PLTS sudah mencapai sebesar 91,36% dari sebelumnya 89,87 persen tahun 2022. PLTS terapung Cirata di Purwakarta, Jawa Barat, menjadi salah satu dari tiga pembangunan PLTS terbesar yang dilakukan oleh pemerintah dua tahun terakhir.

PLTS terapung Cirata merupakan hasil kolaborasi antara subholding PLN Nusantara Power dengan perusahaan energi asal Uni Emirat Arab (UEA) tersebut menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas daya sebesar 192 megawatt peak (MWp).

Meski demikian, dia menyebutkan, pemerintah membutuhkan dukungan kerja sama dari lembaga swasta dan masyarakat untuk melaksanakan upaya transisi energi hijau yang tidak hanya dari pembangunan PLTS .

Hal ini dikarenakan Kementerian ESDM mencatat secara keseluruhan persentase bauran EBT nasional baru mencapai 12,13 persen, sementara target nasional mesti mencapai hingga 23 persen pada tahun 2025.“Semua harus terlibat aktif dalam kegiatan promosi, mencari investor sehingga target EBT bisa tercapai dalam dua tahun ini,” kata dia.