Terhadap Pers Nasional Tidak Boleh Dikenakan Penyensoran, Pembredelan dan Pelarangan Siaran

NERACA

Jakarta - Sehubungan dengan munculnya  wacana dari pihak tertentu  untuk mengizinkan tindakan intervensi terhadap kemerdekaan redaksi menentukan dan menyiarkan berita serta upaya membolehkan  pelarangan siaran langsung dan penghentian terhadap siaran  pers nasional, Dewan Kehormatan PWI Pusat dalam keterangan tertulis yang ditandatangani Ilham Bintang (Ketua) dan Wina Armada (Sekretaris), Minggu (10/12), perlu mengingatkan dan menegaskan hal-hal sebagai berikut:

(1)  Sesuai dengan pasal  4 ayat 2 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan dan pelarangan siaran. Penjelasan pasal 4 ayat 2 UU Pers itu menerangkan, penyensoran, pembredelan atau pelarangan siaran tidak berlaku pada media cetak dan elektronik. Hal ini sejalan  dengan pengertian pers  dalam UU Pers dan isi  Pasal 42 UU No 32 Tahun 2002 tentang  Penyiaran (UU Penyiaran), wartawan penyiaran dalam melaksankan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Oleh karena itu Dewan Kehormatan PWI Pusat  mengingatkan,  perlindungan dan jaminan terhadap kemerdekaan pers, tidak hanya ditujukan kepada pers cetak saja, melainkan juga semua jenis pers yang memenuhi persyaratan, termasuk pers elektronik, televisi, radio dan siber.

(2) Dalam pertimbangan UU Pers dengan terang benderang ditandaskan, pers nasional harus mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan pihak manapun. Dewan Kehormatan PWI Pusat berpendapat, permintaan untuk tidak menyiarkan sesuatu dengan ancaman, secara terselubung atau pun terang-terangan, tindakan pembredelan dan pelarangan serta penghentian siaran terhadap karya jurnalistik, merupakan bagian dari penyensoran dan menghalang-halangi tugas pers. Tindakan itu jelas dilarang oleh UU Pers dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

(3) Kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dijamin dalam pasal 4 UU Pers beserta penjelasannya, sehingga apapun dalihnya, pers harus bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

(4) Bagi Dewan Kehormatan PWI Pusat kemerdekaan pers merupakan salah satu indikator demokrasi suatu bangsa. Oleh karena itu kemerdekaan pers di Indonesia yang lahir dari rahim reformasi dan terangkum dalam UU Pers harus dihormati dan ditegakkan oleh semua pihak. Dewan Kehormatan PWI Pusat meminta kepada semua pihak agar segera mengakhiri wacana untuk membatasi kemerdekaan pers, seperti penyensoran, pembredelan dan pelarangan siaran dalam bentuk apapun.

Dewan Kehormatan juga mengecam pihak-pihak yang bersikap anti kemerdekaan pers dengan mencoba membatasi pers meliput dan menyiarkan secara merdeka sesuai dengan hati nurani masing-masing pers. (Mohar/fba)

 

BERITA TERKAIT

Presiden Jokowi Apresiasi Reformasi Internal Mahkamah Agung

NERACA Jakarta - Presiden RI Joko Widodo menyambut baik reformasi internal yang dijalankan Mahkamah Agung (MA) untuk menegakkan prinsip hukum…

Dewan Pers Dorong Perlindungan Kemerdekaan Pers Menjadi Perkap

NERACA Jakarta - Dewan Pers mendorong agar perjanjian kerja sama (PKS) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)…

Kemenkop UKM-KPPU Perkuat Sinergi Optimalkan Ekosistem UMKM

NERACA Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bersama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperkuat sinergi guna…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Presiden Jokowi Apresiasi Reformasi Internal Mahkamah Agung

NERACA Jakarta - Presiden RI Joko Widodo menyambut baik reformasi internal yang dijalankan Mahkamah Agung (MA) untuk menegakkan prinsip hukum…

Dewan Pers Dorong Perlindungan Kemerdekaan Pers Menjadi Perkap

NERACA Jakarta - Dewan Pers mendorong agar perjanjian kerja sama (PKS) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)…

Kemenkop UKM-KPPU Perkuat Sinergi Optimalkan Ekosistem UMKM

NERACA Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bersama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperkuat sinergi guna…