Pemerintahan Jokowi yang tinggal sisa waktu tidak lama akan berakhir, ternyata muncul keanehan yang luar biasa dipertontonkan di depan masyarakat Indonesia oleh keluarnya keputusan MK No. 90/2023 terkait ambang batas usia minimal capres/cawapres yyang bernada kontroversial.

Persoalannya bukan sekedar memuluskan kandidat seseorang, tetapi aturan ambang batas usia bisa dipermainkan hanya dalam waktu cepat. Ironisnya, putusan kontroversial itu justru mengurangi eksistensi dari MK yang selama ini dikenal sebagai Mahkamah Konstitusi akhirnya menjadi slogan sebagai ‘Mahkamah Keluarga’.

Kita tentu menduga ada aspek penting dibalik putusan MK tersebut yang akhirnya memicu kontroversi menuju hajatan pesta demokrasi. Bahkan, figur seseorang yang mendapat karpet merah dari putusan MK itu akhirnya malah mendapat hujatan dari banyak pihak, terutama berkaitan dengan cara memuluskan jalannya dan juga berbagai potensi ancaman yang mungkin muncul di masa depan.

Jelas, apa yang dihasilkan dari putusan MK secara tidak langsung juga menegaskan nilai penting dari hadirnya era reformasi. Betapa tidak, orde lama digantikan orde baru untuk mengubah tatanan demokrasi demi mengamankan Pancasila. Lahirnya tatanan baru sejak 1998 ketika orde reformasi meluncur menggantikan orde baru karena tudingan di balik praktik culas.  Namun, ironisnya sejak era reformasi lahir ternyata KKN tidak otomatis hilang tapi justru semakin menjadi-jadi tumbuh subur.

Tak hanya itu, korupsi juga semakin marak terjadi di semua aspek, baik di pusat maupun di daerah, tidak hanya dilakukan sendirian, tapi juga berjamaah. Dana desa dan dana kelurahan untuk memajukan ekonomi kerakyatan justru diembat juga tanpa sisa. Bahkan nilai kerugian dari setiap kasus korupsi tidak lagi dalam nominal miliaran tapi sudah ratusan miliar dan juga triliunan rupiah.

Fakta ironi lain di era reformasi ternyata dinasti politik dan politik dinasti juga semakin berkembang biak. Dinasti politik dan politik dinasti tidak hanya berkutat di pusat tapi juga di daerah, tidak hanya di level eksekutif tapi juga di yudikatif. Seolah tidak celah untuk membangun dinasti politik dan politik dinasti. Bahkan, putusan MK juga diduga sebagai langkah strategis untuk memuluskan dan memperkokoh pondasi dinasti politik dan juga politik dinasti.

Rasa pilu di era reformasi memang harus segera diakhiri sebab jika tidak maka kehancuran republik ini tinggal menunggu waktu saja. Jadi, jangan salahkan jika ada serangan fajar setiap menjelang coblosan di hari H pada saat pesta demokrasi yang akhirnya memberi kemenangan dan pemenangan bagi siapa saja yang melakukannya. Demi selembar uang warna biru atau merah maka suara bisa dengan mudah diperjualbelikan dan dalam waktu sekejap bisa mendulang suara dibalik hajatan pesta demokrasi.

Karena itu beralasan jika kemiskinan tidak akan pernah dituntaskan karena justru dengan kemiskinan itu maka para penguasa dan petinggi parpol bisa dengan mudah mendulang suara dibalik hajatan pesta demokrasi. Imbasnya tidak lain adalah semakin kokohnya pondasi dinasti politik dan politik yang dipraktikan.

Kini tinggal sisa waktu menuju pesta demokrasi terutama pilpres, maka publik harus cermat dan hati-hati agar dinasti politik dan politik dinasti bisa direduksi. Hal ini sangat penting sebagai bagian dari menyelamatkan orde reformasi sehingga diharapkan semangat reformasi itu sendiri masih bisa dipertahankan. Mereka yang teriak lantang menyuarakan anti KKN di awal reformasi ternyata saat ini justru mendapatkan porsi terbesar dalam dinasti politik dan politik dinasti yang dimainkannya.

Masyarakat, terutama kalangan bawah yang menderita miskin selama ini hanya diperalat dibalik hajatan lima tahunan pesta demokrasi,  karena tidak ada visi – misi yang benar-benar mampu mengubah nasib rakyat jelata menjadi lebih makmur dan merata.