Pelaksanaan Pemilu 2024 berpotensi diwarnai oleh penyebaran hoax atau berita bohong. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan partisipasi aktif  media massa dan media sosial (medsos) dalam menangkal ancaman tersebut demi menjamin kelancaran pesta demokrasi mendatang.

Ancaman penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian berpotensi mengancam pelaksanaan Pemilu 2024 diakui oleh pihak keamanan. Bahkan Kapolri dan Kominfo bersama BSSN yang secara tegas mengingatkan, akan pentingnya mempersiapkan langkah-langkah pengamanan yang paling optimal dalam menghadapi situasi tersebut.

Upaya pengamanan ini tidak hanya ditujukan untuk menjaga keamanan fisik selama Pemilu, tetapi juga untuk mengatasi risiko yang melibatkan penyebaran berita bohong (hoax) dan potensi tindakan terorisme yang dapat mengganggu jalannya proses demokrasi.

Patut diingat, bahwa ada beberapa hal penting yang perlu diantisipasi dalam pengamanan pemilu tersebut. Selain berita hoax, yang telah menjadi ancaman serius dalam proses pemilihan umum, pengamanan juga harus memperhitungkan ancaman terorisme yang kerap mengganggu jalannya pesta demokrasi.

Keberhasilan pemilu yang demokratis dan kondusif memerlukan kerja sama seluruh pihak, termasuk aparat kepolisian, TNI, instansi terkait, dan tokoh masyarakat. Pemilu yang aman dan bersih tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan. Teror berita palsu atau hoax tetap menjadi ancaman serius yang memerlukan perhatian bersama.

Contoh konkret lainnya dari upaya bersama dalam mencegah penyebaran hoax jelang Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ciamis bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ciamis.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak untuk mengawasi konten internet, dengan tujuan memitigasi penyebaran berita bohong (hoax) yang dapat mengancam kepentingan politik dan menyebabkan polarisasi masyarakat.

Adalah pentingnya mengawasi konten internet agar sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan norma yang berkaitan dengan kepemiluan. Karena di era digital saat ini, internet telah menjadi sumber utama informasi bagi banyak orang, dan pengawasan terhadap konten internet menjadi kunci dalam melindungi masyarakat dari konten yang merugikan dan polarisasi politik.

Sebab itu, upaya pengawasan konten internet ini setidaknya mencakup  pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik yang positif dapat membantu menjaga kondusifitas, dan mendorong masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial. Selain pengawasan, penyelenggara Pemilu juga memiliki peran dalam menyebarkan konten positif yang berkaitan dengan pendidikan politik dan tahapan pemilu, terutama untuk generasi muda yang aktif menggunakan media sosial.

Artinya, diperlukan upaya bersama untuk secara berkelanjutan menghadapi penyebaran berita palsu atau hoaks yang dapat mengganggu keadaan yang kondusif. Selain melakukan pengawasan di media sosial (medsos), penyelenggara Pemilu juga dapat memaksimalkan fungsi platform untuk menyebarkan konten positif terkait pendidikan politik dan tahapan pemilu. Media sosial kini berperan penting dalam pendidikan politik sekaligus literasi pemilu, khususnya untuk menjangkau generasi muda yang saat ini gemar menggunakan media sosial.

Melihat pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan berita palsu (hoax) menjelang Pemilu, salah satu upaya preventif yang dilakukan sejumlah Diskominfo di Jawa Barat misalnya, meluncurkan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk memverifikasi informasi atau rumor yang belum jelas kebenarannya. Inisiatif ini menjadi langkah proaktif dalam mencegah penyebaran informasi palsu yang dapat mengacaukan proses pemilu.

Pada akhirnya, peran media dalam mencegah penyebaran hoax menjelang pemilu tidak bisa diremehkan. Informasi yang akurat dan terpercaya adalah fondasi demokrasi yang sehat, dan kerja sama antara aparat keamanan, penyelenggara pemilu, dan lembaga pengawas sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut