Wakil Ketua MPR RI - Masyarakat Manfaatkan BPJS dengan Baik

Sjarifuddin Hasan

Wakil Ketua MPR RI

Masyarakat Manfaatkan BPJS dengan Baik

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan baik karena menurutnya program tersebut sangat penting dalam melindungi rakyat Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera.

“Jangan saat di masa sulit baru mencari BPJS. Mumpung lagi sehat, lapang, dan ada kesempatan, pergunakan program yang ada dengan baik, setuju?” kata Sjarifuddin dalam Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Wanita, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/11), sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis (23/11).

Ia mendorong peserta program BPJS Ketenagakerjaan untuk loyal dan setia pada sistem perlindungan diri itu. Dia menyebut program tersebut ada karena negara diamanahkan Pancasila dan UUD NRI 1945 untuk menciptakan keadilan sosial dan memberikan kesejahteraan pada rakyat.

“Kalau negara tidak bisa menyejahterakan rakyatnya, berarti negara gagal,” imbuhnya.

Ia mengakui menyejahterakan rakyat bukan perkara mudah karena ada proses panjang yang harus dilalui, termasuk di antaranya pemerintah wajib mendorong agar pertumbuhan ekonomi semakin baik.

“Bila ekonomi baik, maka dapat dipastikan anggaran untuk BPJS, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan akan tersedia,” kata dia.

Untuk membuat perekonomian itu tumbuh, sambung Sjarifuddin, pemerintah harus mempersiapkan dan menjalankan semua program pembangunan. Salah satu program pembangunan untuk masyarakat itu adalah BPJS Ketenagakerjaan.

“BPJS kali pertama dicetuskan oleh Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Jadi kita harus terima kasih pada beliau,” ujarnya.

Setelah melakukan sosialisasi BPJS itu, Sjarifuddin selanjutnya melakukan Sosialisasi Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial di Aula Kantor Kecamatan Bogor Utara, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan hak dan kewajiban warga negara sebagai tenaga kerja.

“Jangan hanya tahu hak, tetapi lupa kewajiban. Bila ada masalah bisa dimusyawarahkan. Ini sesuai dengan Sila Keempat Pancasila,” kata Sjarifuddin. Ant

 

BERITA TERKAIT

Wakil Ketua MPR RI - Pemerataan Pendidikan Harus Jadi Perhatian Serius

Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR RI Pemerataan Pendidikan Harus Jadi Perhatian Serius Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat…

Menkominfo - Diaspora Jadi Bagian Transformasi Digital Nasional

Budi Arie Setiadi Menkominfo Diaspora Jadi Bagian Transformasi Digital Nasional Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengajak…

Menteri PANRB - Digital ID Kunci Utama Integrasi Pelayanan Publik

Abdullah Azwar Anas Menteri PANRB Digital ID Kunci Utama Integrasi Pelayanan Publik Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi…

BERITA LAINNYA DI

Wakil Ketua MPR RI - Pemerataan Pendidikan Harus Jadi Perhatian Serius

Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR RI Pemerataan Pendidikan Harus Jadi Perhatian Serius Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat…

Menkominfo - Diaspora Jadi Bagian Transformasi Digital Nasional

Budi Arie Setiadi Menkominfo Diaspora Jadi Bagian Transformasi Digital Nasional Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengajak…

Menteri PANRB - Digital ID Kunci Utama Integrasi Pelayanan Publik

Abdullah Azwar Anas Menteri PANRB Digital ID Kunci Utama Integrasi Pelayanan Publik Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi…