Bambang Soesatyo

Ketua MPR RI

Transformasi Birokrasi Lewat Teknologi Digital

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk percepatan transformasi birokrasi.

"Pemanfaatan teknologi digital, seperti internet of thing, robot dan otomatisasi, serta artificial intelligence (kecerdasan buatan), tidak saja mendorong disrupsi besar-besaran di dunia industri, tetapi juga di sektor publik. Karenanya, ASN harus bisa memanfaatkan teknologi digital untuk memangkas berbagai prosedur birokrasi, sehingga bisa bekerja cepat, tepat, efektif, dan efisien," kata Bamsoet dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (30/10).

Dia mengatakan hal itu saat berpidato di acara pengukuhan Guru Besar Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto di ASN Corporate University, Jakarta.

Bamsoet menilai pemanfaatan teknologi digital, seperti kecerdasan buatan, diharapkan dapat menghilangkan masalah klasik dalam birokrasi, misalnya menyangkut jual-beli jabatan.

"Karena perekrutan dan penempatan ASN tidak lagi berdasarkan 'setoran', maupun like and dislike; melainkan berdasarkan merit system, yakni mengedepankan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi, sekaligus menghilangkan pameo 'kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah," tuturnya.

Dia mengingatkan pula agar Indonesia tak menutup mata dengan berbagai tantangan reformasi birokrasi yang masih harus diselesaikan, sebagaimana hasil pengukuran tentang kualitas tata kelola pemerintah dari berbagai indikator global.

Misalnya, lanjut dia, Indonesia menempati peringkat ke-110 dunia dengan skor 34 berdasarkan Corruption Perception Index dari Transparency International pada tahun 2022.

Peringkat Indonesia itu jauh di bawah Singapura yang menempati peringkat ke-5 dunia dengan skor 83.

"Sedangkan, Indikator e-Government Development Index oleh United Nations menempatkan Indonesia di posisi ke-77 dari 193 negara dunia. Berbagai kondisi tersebut mengisyaratkan masih banyaknya pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan dalam mewujudkan digital birokrasi di Indonesia," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bamsoet mengapresiasi pula kajian akademik Adi Suryanto tentang "Transformasi Pengembangan Kompetensi ASN Sebagai Strategi Reformasi Birokrasi Mewujudkan Pemerintahan Berkelas Dunia", yang berhubungan dengan Ketetapan MPR RI Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ant