NERACA

Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengunjungi beberapa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim) melalui jalur darat, sejak 30 September hingga 1 Oktober 2023. Kunjungan ini untuk menyelidiki penyebab kebakaran beberapa TPA dan mengkaji cara terbaik untuk pencegahannya.

"Saya bersama tim KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menempuh jalan darat mulai dari Jabar, Jateng dan ke Jatim untuk incognito lapangan sehubungan dengan persoalan TPA yang terbakar. Sampai dengan sore ini terdapat variasi  penanganan yang dilakukan oleh Pemda dan tim lapangannya," ungkap Siti, sesaat setelah mengunjungi TPA Kopi Luhur, Cirebon, Jawa Barat.

Siti pun menyatakan, "Kami dari Kementerian (LHK), ingin melihat persisnya kenapa ada api. Karena ada teorinya juga, kalau ada gas metan, kemudian ada angin kencang dan ada oksigen itu pasti terbakar. Itu yang kita mau lihat, pelajari dan kita tangani," ujar Siti.

Siti lebih lanjut juga menjelaskan, tercatat kejadian TPA terbakar pada 16 kabupaten dalam tahun ini. Dirinya menegaskan bahwa jalan keluar harus dicarikan, dan dari data di lapangan akan ditempuh langkah-langkah antar kebijakan untuk penyelesaiannya.

"Sedang terus  diidentifikasi dan besok akan lanjutkan perjalanan ke Jatim. Sekarang break dulu di Jateng. Semoga  lancar dan ada jalan keluar yang  baik dan cepat bisa diselesaikan," ujar Siti saat rehat di Semarang, Jawa Tengah pada hari yang sama.

Sebagaimana diketahui pada musim kemarau tahun ini, akibat cuaca panas dan angin kencang kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi di beberapa lokasi, salah satunya di TPA. Kebakaran yang terjadi di TPA Kopi Luhur, Cirebon Jawa Barat sendiri telah padam tanggal 29 September 2023. Menteri Siti menyimpulkan jika kebakaran di TPA Kopi Luhur ini cepat padam karena cepat tertangani, sehingga api tidak membesar dan meluas.

Cek Spot Satu  Persatu

Setelah dari TPA Kopi Luhur, di Cirebon, Jawa Barat, Menteri LHK melanjutkan kunjungannya ke TPA Pesalakan di Pemalang, Jawa Tengah. Rencananya, pada esok hari, Menteri Siti akan meninjau ke TPA Randegan di Mojokerto dan berlanjut ke TPA Tlekung di Kota Batu Malang.

"Kami jalan akan cek spot satu persatu polanya apa dan bagaimana cara menanganinya." tutur Siti.

Siti juga mengatakan,  bahwa suhu udara yang terjadi pada waktu belakangan ini memang terpantau meningkat dibandingkan normalnya. Data hasil pengamatan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika), suhu maksimum terukur selama periode 22-29 September 2023 di beberapa wilayah Indonesia terjadi cukup tinggi, levelnya berada di kisaran suhu antara 35 - 38.0 °C pada siang hari.

Suhu maksimum tertinggi selama periode tersebut ada yang mencapai hingga 38.0 °C yang terukur di Kantor Stasiun Klimatologi Semarang - Jawa Tengah pada 25 dan 29 September 2023, serta di Stasiun Meteorologi Kertajati, Majalengka-Jawa Barat pada 28 September 2023.

Berkaitan dengan beberapa kebakaran di TPA maupun di kebakaran hutan dan lahan di beberapa lokasi, Menteri Siti berujar terus memantau perkembangan. "Untuk kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan termasuk TPA ini pada dasarnya yang paling penting itu dimonitor, ditangani, dan jangan dibiarkan meluas," ujar Siti.

Siti juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para pihak di daerah yang telah bekerja dengan baik, bekerja sama dengan Pemda, Manggala Agni, TNI dan Polri, Brigdalkarhut, MPA dan stakehokder lainya dalam memadamkan api.

Lebih lanjut, terkait dengan sampah, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati mengungkapkan bahwa pihaknya berupaya mentuntaskan persoalan sampah sesuai target pada tahun 2025, melalui Kebijakan Strategis Nasional Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017, yaitu penanganan sampah 70%, pengurangan sampah 30%. 

“Tahun 2023 ini, menjelang 2025 kita harapkan sudah siap untuk menuntaskan persoalan sampah dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dengan potensi nilai ekonomi yang dimiliki oleh sampah,” ungkap Vivien. 

Vivien juga menerangkan bahwa konsekuensi fenomena perubahan iklim menjadi pemantik utama konsolidasi konsep dan strategi dalam membangun daya dari seluruh pihak yaitu pemerintah, pelaku usaha, institusi non pemerintah dan seluruh elemen masyarakat yang merupakan pihak yang wajib berkontribusi terhadap implementasi solusi nyata dalam pengelolaan sampah.

Keseriusan Pemerintah Indonesia untuk mencegah dampak perubahan iklim diawali dengan meratifikasi Paris Agreement to the United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada tahun 2016. Indonesia telah berkomitmen dengan peningkatan target penurunan emisi dari 29% di First NDC dan menjadi 31,89% di Updated NDC dengan upaya sendiri (CM1) dan dari 41% di First NDC menjadi 43,20% di Updated NDC.