Peduli pada peningkatan gizi dan Kesehatan masyarakat, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah ambil bagian pada penanganan gizi masyarakat pedesaan dengan menyelenggarakan Program Layanan Optimal Kesehatan Peduli Keluarga (YOK PEKA).

Area Manager Communication, Relations, and Corporate Social Responsibility (CSR) Regional Jawa Bagian Tengah Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih Nugroho mengatakan,kegiatan tersebut dilakukan melalui Fuel Terminal (FT) Boyolali.”Sasaran pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita di enam desa di Kabupaten Boyolali dengan total PMT 4.000 paket,”ujarnya di Boyolali, kemarin.

Disampaikannya,upaya dukungan tersebut terkait dengan pentingnya gizi seimbang.Menurut dia, Program YOK PEKA tidak hanya untuk membagikan PMT tetapi juga mengajak masyarakat rutin memeriksakan bayi dan kandungannya ke posyandu untuk memperoleh edukasi tentang pola asuh."Kami berharap bantuan PMT ini tidak hanya bisa membantu memberikan makanan bergizi tetapi juga dapat menjadi stimulus orang tua yang memiliki balita untuk hadir ke posyandu, diberikan edukasi mengenai gizi dan nutrisi seimbang," katanya.

Selain itu, kata dia, ibu hamil bisa memeriksakan kandungan dan memperoleh ilmu untuk mempersiapkan pola asuh pada anak. Fuel Terminal Manager FT Boyolali Imran Jamil mengatakan desa sasaran pembagian PMT tersebut mulai dari wilayah ring 1-3 FT Boyolali, yakni Desa Mojolegi, Ketaon, Teras, Sampetan, Seboto, dan Sukorejo."Kami pastikan PTM ini sudah tersalurkan ke enam desa di wilayah ring 1 sampai 3. Kami juga melakukan penyerahannya secara simbolis di Desa Teras dan disaksikan oleh perwakilan masing-masing perangkat desa, bidan, dan kader kesehatan," katanya.

Dia mengatakan program tersebut merupakan wujud komitmen Fuel Terminal Manager FT Boyolali dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya balita dan ibu hamil."Pembagian PMT ini juga dilakukan sebagai bentuk pencegahan balita stunting di Kabupaten Boyolali," katanya.

Pengentasan Stunting

Sebelumnya Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Yohanes Baptista Satya Sananugraha pernah mengatakan penurunan stunting sejalan dengan pengentasan kemiskinan ekstrem."Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), lebih dari 48 persen keluarga yang ada di desil satu pada setiap provinsi berisiko stunting. Ini berarti penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting saling beririsan," ujarnya.

Yohanes menegaskan, fokus penanganan kemiskinan ekstrem ini sesuai dengan arahan target Presiden Joko Widodo untuk menurunkannya hingga nol persen pada tahun 2024."Salah satu langkah yang dilakukan Kemenko PMK adalah roadshow penghapusan kemiskinan ekstrem yang didukung oleh 19 kementerian dan lembaga, serta dihadiri oleh gubernur dan kepala daerah di 32 provinsi dan 412 kabupaten/kota, yang dilaksanakan pada Januari-April 2023," ujar dia.

Dari hasil roadshow tersebut, ada beberapa tantangan percepatan penurunan stunting yang masih ditemukan di daerah, yakni pertama, sinkronisasi program spesifik dan sensitif di semua tingkatan pemerintahan dan dukungan mitra terkait, seperti perguruan tinggi, pelaku usaha, dan media massa.

Kedua, penguatan kelembagaan tim percepatan penurunan stunting di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan kelurahan untuk optimalisasi tugas dan fungsi yang sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI).

Ketiga, menetapkan kebijakan bagi 275 daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan menjelang pemilihan kepala daerah untuk tetap fokus terhadap upaya percepatan penurunan stunting.

Keempat, program intervensi agar fokus pada keluarga berisiko stunting, dengan memperhatikan kelompok usia remaja, calon pengantin, ibu hamil, dan anak usia 6-23 bulan untuk pencegahan stunting baru tanpa mengesampingkan penanganan pada balita stunting.

Kelima, penguatan dan integrasi data stunting yang diawali dengan kebutuhan pemenuhan alat antropometri di seluruh posyandu, USG dua dimensi di puskesmas, serta pelatihan tenaga kesehatan dan kader lapangan.

Keenam, edukasi sosial kepada masyarakat secara masif dan terus-menerus dengan melibatkan berbagai pihak. Ketujuh, perguruan tinggi, organisasi profesi, kemasyarakatan, tokoh masyarakat, agama, dunia usaha, media, dan mitra diharapkan dapat bergerak bersama dalam upaya pencegahan stunting dan bersinergi dengan pemerintah daerah sampai tingkat desa dalam berbagai intervensi yang dilakukan.

Kedelapan, membuat program inovasi, seperti bapak asuh anak stunting, dan membuat aksi konkret secara nyata di lapangan, untuk mempercepat capaian target melalui penyediaan pemberian makanan tambahan (PMT), air minum dan sanitasi bersih, serta rumah layak huni."Kolaborasi kerja dari berbagai pihak menjadi penting untuk memastikan konvergensi antarprogram dari pusat hingga desa dan kelurahan untuk menurunkan angka stunting," tuturnya.