Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Maret 2023, penduduk Indonesia yang berada pada kategori miskin ekstrem tercatat 1,12% dari jumlah penduduk, menunjukan penurunan 0,6% dari sebesar 1,72% per September 2022. Adapun persentase penduduk miskin pada periode yang sama tercatat sebesar 9,36%, menurun 0,21% terhadap September 2022. dari sisi jumlahnya, penduduk miskin  pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022.

Pemerintah berharap persentasi penduduk miskin ekstrem akan terus menurun, setidaknya tidak lebih 0,9% pada akhir 2023. Tahap selanjutnya bisa mencapai target sebesar 0% kemiskinen ekstrem di akhir pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, untuk kejar target tersebut, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres No 4/2022 mengamanatkan kepada 22 Kementerian, enam Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah intervensi yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Landasan tersebut berlaku hingga akhir 2024 mendatang.

Persoalannya, dengan waktu saat ini tersisa kurang dari 1,5 tahun untuk pemerintah mengejar target besar tersebut. Tampaknya mulai muncul kekhawatiran target menghapus kemiskinan ekstrem di negeri ini tidak terpenuhi. Hal ini diakui Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, bahwa agak sulit mencapai target nol persen hingga 2024. Meski begitu dia optimistis persentasi kemiskinan ekstrem akan terus menurun dari waktu ke waktu.

Pemerintahan Jokowi memang terus berjuang keras merampungkan sejumlah pekerjaan rumah, sebelum masa jabatannya berakhir 2024. Salah satuya menghapus kemiskinan ekstrem bagi penduduk Indonesia. Kemiskinan ekstrem diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Seseorang masuk kategori miskin ekstrem bila biaya kebutuhan dasar, makanan maupun bukan makanan berada di ambang batas bawah atau setara dengan US$ 1,9 per hari. Ini merupakan acuan garis kemiskinan berbasis paritas daya beli (purchasing power parity-PPP) yang digunakan Pemerintah RI.

Kita melihat banyak faktor yang jadi tantangan pemerintah mencapai target, terutama faktor geografis. Di mana keterhubungan antar satu wilayah dengan wilayah lain di pedalaman belum optimal. Belum lagi soal konflik yang masih terjadi terutama di Papua, membatasi ruang gerak pemerintah menjalankan program pengentasan kemiskinan. 

Namun ini tidak berarti harus pasrah, sisa waktu mestinya masih cukup mengejar target, dengan syarat semua lembaga negara, mulai dari pusat hingga pemerintah daerah berkolaborasi erat menjalankan program ini. Terobosan dan intervensi sesuai kewenangan masing-masing instansi juga harus berjalan, pada sasaran dan waktu yang dibutuhkan. Di sini memanfaatkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang telah tersedia harus menjadi pegangan semua pihak dalam melaksanakan program, termasuk program corporate social responsibility (CSR) oleh pihak swasta. Penggunaan satu data sangat penting agar tidak terjadi mispersepsi pelaksanaan program di lapangan.

Selain itu, pemerintah juga tidak boleh abai terhadap penduduk miskin yang rawan turun kelas menjadi miskin ekstrem. Salah satunya menjaga dan mengawal harga kebutuhan pokok agar tidak membumbung tinggi sehingga sulit terjangkau daya beli mereka. Untuk itu perlunya intervensi pasar harus terus dilakukan agar daya beli mereka terjaga. Tidak kalah penting tentu saja meningkatkan pendapatan per kapita dan terus menciptakan lapangan kerja baru. Jadi, pemerintah jangan sampai terlena yang dpat berakibat fatal, yaitu membuat jumlah kemiskinan ekstrem malah terus meningkat.