Berbagai elemen rakyat, termasuk Ormas keagamaan menolak dengan sangat tegas aksi “people power” maupun demo buruh yang akan dilaksanakan pada 10 Agustus 2023. Selain menciptakan ketakutan masyarakat, aksi tersebut hanya akan menggangu Kamtibmas yang berdampak buruk pada perekonomian yang saat ini sedang tumbuh pasca Covid-19.

Seluruh para founding fathers dari negara ini, terutama juga termasuk dari para kalangan ulama serta pesantren telah menyepakati suatu hal secara bulat bahwa Indonesia memang dibangun sebagai negara yang daarul muaadah, atau merupakan sebuah negara yang dibangun dengan berbagai macam kesepakatan serta nilai di dalamnya.

Dengan adanya fakta tersebut, maka menyebabkan pilar keempat yang terdapat di dalam Pancasila sebagai dasar filosofi negara, utamanya adalah terkait dengan permusyawaratan memang menjadi sangat penting untuk ditekankan karena di dalam Pancasila sendiri memang merupakan dasar negara yang hendaknya bisa dipergunakan oleh semua elemen bangsa dalam bagaimana tata cara menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Tanah Air.

Wakil Sekretaris Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), K.H. Ahmad Nurul Huda Haem menyatakan, memang terdapat peran-peran tertentu yang sudah hendaknya bisa dan bahkan harus dimainkan oleh berbagai macam kelompok komponen bangsa ini, dalam rangka untuk memberikan banyak masukan yang baik serta mengutarakan kritik yang konstruktif demi kepentingan bangsa.

Namun, meski terdapat kebebasan untuk melakukan kritik demi kebaikan bersama tersebut, namun tetap saja hal tersebut hendaknya bisa dilakukan dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik, utamanya dalam berpolitik di Tanah Air. Maka dari itu, penting pula kepada semua pihak untuk bisa sangat memperhatikan bagaimana caranya memberikan kritik atau masukan, termasuk juga teguran dan saran kepada pihak Pemerintah Republik Indonesia (RI) agar dilakukan dengan cara yang baik.

Lebih lanjut, membahas mengenai bagaimana adanya gagasan terkait dengan sejumlah pihak yang mengumumkan bahwa tepat pada 10 Agustus 2023 akan menjadi momen untuk melakukan penggerakan massa dalam gagasan dan gerakan “people power”, pihak PBNU dengan tegas menyatakan kalau hal itu bukanlah merupakan sebuah gagasan yang bagus.

Banyak sekali pendapat yang kemudian bermunculan mengenai pihak tertentu yang dengan sengaja terus menggemakan aksi dan gerakan massa bertajuk people power itu, yang mana memang memiliki satu tujuan, yakni untuk bisa melengserkan pemerintahan yang sah saat ini, yakni di era kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Beberapa diantara pendapat tersebut adalah terdapat kemungkinan bahwa pihak-pihak itu merupakan barisan sakit hati.

Bukan hanya itu, namun bisa juga gerakan massa people power yang hendak dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2023 tersebut juga bisa jadi dikarenakan adanya kebencian yang sangat mendalam, sehingga memang dengan sengaja menyerukan kepada banyak orang untuk berkumpul guna melengserkan pemerintahan yang saat ini masih sah dan dilindungi oleh konstitusi negara atau juga agar bisa membuat suatu kegaduhan pada situasi negara yang sebenarnya tengah baik-baik saja.

Sama sekali tidak ada alasan yang bisa dibenarkan mengenai adanya penggalakan seruan massa untuk melakukan gerakan “people power”, terlebih karena saat ini negara sendiri sedang dalam situasi dan kondisi pemerintahan yang sama sekali tidak ada isu di dalamnya, sama sekali tidak terjadi permasalahan besar di dalam negeri.

Terlebih, justru banyak riset dan data menunjukkan bahwa tingkat kepuasan dari masyarakat sendiri kepada bagaimana berjalannya pemerintahan Republik Indonesia (RI) di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, saat ini mencapai lebih dari 80% (persen) masyarakat mengaku sangat puas.