Pemerintah dan DPR Sepakat Asumsi Dasar RAPBN 2024

 

Pemerintah dan DPR Sepakat Asumsi Dasar RAPBN 2024
NERACA
Jakarta - Pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati asumsi dasar untuk pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024. "Hasil dari panitia kerja (Panja) kami sahkan dan menjadi kesepakatan pemerintah dengan Komisi XI, serta merupakan keputusan yang akan kami sampaikan dalam pembicaraan RAPBN 2024," kata Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir dalam Rapat Kerja bersama pemerintah, yang dipantau secara virtual di Jakarta, Kamis (8/6).
Asumsi dasar yang disepakati terdiri dari asumsi dasar ekonomi makro, target pembangunan, serta indikator pembangunan. Asumsi dasar ekonomi makro yang telah disepakati yakni pertumbuhan ekonomi dalam rentang 5,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) sampai 5,7 persen (yoy) dan inflasi yang akan dijaga pada level 1,5 persen (yoy) sampai 3,5 persen (yoy).
Kemudian, nilai tukar rupiah pada level Rp14.700 per dolar AS hingga Rp15.200 per dolar AS, serta tingkat suku bunga surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun di kisaran 6,49 persen sampai 6,91 persen. Untuk target pembangunan, kisaran target tingkat pengangguran terbuka (TPT) ditetapkan dalam rentang 5 persen sampai 5,7 persen, tingkat kemiskinan di level 6,5 persen sampai 7,5 persen, rasio gini berada dalam rentang 0,374-0,377, dan indeks pembangunan manusia pada level 73,99-74,02.
Sementara itu, indikator pembangunan meliputi nilai tukar petani (NTP) dalam kisaran 105-108 serta nilai tukar nelayan (NTN) 107-110. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus melakukan melakukan penelitian maupun observasi terhadap perkembangan perekonomian terkini. "Tentu ini untuk bisa meningkatkan terus akurasi dari berbagai asumsi dasar yang akan digunakan dalam perhitungan RAPBN 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 16 Agustus 2023," tutur Sri Mulyani.
Kendati begitu, Bendahara Negara ini menyampaikan terimakasih atas nama pemerintah kepada pimpinan dan para anggota Komisi XI atas kerja sama dan pembahasan yang sangat baik, mulai dari Panja hingga mencapai keputusan bersama dalam asumsi dasar pembicaraan pendahuluan RAPBN 2024.
Disamping itu, Sri Mulyani mengatakan penurunan batas bawah asumsi dasar pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024 merefleksikan kemungkinan peningkatan risiko global.
Adapun dalam kesepakatan bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), asumsi dasar pertumbuhan ekonomi ditetapkan dalam rentang 5,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) sampai 5,7 persen (yoy), menurun dari kisaran 5,3 persen (yoy) hingga 5,7 persen (yoy) pada Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun 2024 yang disampaikan pemerintah sebelumnya. "Batas bawah yang menurun menurut saya itu merefleksikan risiko yang meningkat," kata Sri Mulyani.
Dengan demikian, ia menyebutkan angka tersebut sudah sesuai dengan asesmen dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, yang melihat risiko dari global mungkin akan meningkat .
Selain itu, hal tersebut juga seusai dengan asesmen beberapa lembaga global yang menggambarkan perekonomian dunia kemungkinan akan melemah di semester kedua tahun 2023 dan berlanjut pada tahun 2024. "Jadi memang baik untuk membuat batas bawahnya diturunkan dari 5,3 persen (yoy) menjadi 5,1 persen (yoy)," ucap dia.

 

 

NERACA


Jakarta - Pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati asumsi dasar untuk pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024. "Hasil dari panitia kerja (Panja) kami sahkan dan menjadi kesepakatan pemerintah dengan Komisi XI, serta merupakan keputusan yang akan kami sampaikan dalam pembicaraan RAPBN 2024," kata Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir dalam Rapat Kerja bersama pemerintah, yang dipantau secara virtual di Jakarta, Kamis (8/6).

Asumsi dasar yang disepakati terdiri dari asumsi dasar ekonomi makro, target pembangunan, serta indikator pembangunan. Asumsi dasar ekonomi makro yang telah disepakati yakni pertumbuhan ekonomi dalam rentang 5,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) sampai 5,7 persen (yoy) dan inflasi yang akan dijaga pada level 1,5 persen (yoy) sampai 3,5 persen (yoy).

Kemudian, nilai tukar rupiah pada level Rp14.700 per dolar AS hingga Rp15.200 per dolar AS, serta tingkat suku bunga surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun di kisaran 6,49 persen sampai 6,91 persen. Untuk target pembangunan, kisaran target tingkat pengangguran terbuka (TPT) ditetapkan dalam rentang 5 persen sampai 5,7 persen, tingkat kemiskinan di level 6,5 persen sampai 7,5 persen, rasio gini berada dalam rentang 0,374-0,377, dan indeks pembangunan manusia pada level 73,99-74,02.

Sementara itu, indikator pembangunan meliputi nilai tukar petani (NTP) dalam kisaran 105-108 serta nilai tukar nelayan (NTN) 107-110. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus melakukan melakukan penelitian maupun observasi terhadap perkembangan perekonomian terkini. "Tentu ini untuk bisa meningkatkan terus akurasi dari berbagai asumsi dasar yang akan digunakan dalam perhitungan RAPBN 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 16 Agustus 2023," tutur Sri Mulyani.

Kendati begitu, Bendahara Negara ini menyampaikan terimakasih atas nama pemerintah kepada pimpinan dan para anggota Komisi XI atas kerja sama dan pembahasan yang sangat baik, mulai dari Panja hingga mencapai keputusan bersama dalam asumsi dasar pembicaraan pendahuluan RAPBN 2024.

Disamping itu, Sri Mulyani mengatakan penurunan batas bawah asumsi dasar pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024 merefleksikan kemungkinan peningkatan risiko global.

Adapun dalam kesepakatan bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), asumsi dasar pertumbuhan ekonomi ditetapkan dalam rentang 5,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) sampai 5,7 persen (yoy), menurun dari kisaran 5,3 persen (yoy) hingga 5,7 persen (yoy) pada Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun 2024 yang disampaikan pemerintah sebelumnya. "Batas bawah yang menurun menurut saya itu merefleksikan risiko yang meningkat," kata Sri Mulyani.

Dengan demikian, ia menyebutkan angka tersebut sudah sesuai dengan asesmen dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, yang melihat risiko dari global mungkin akan meningkat .

Selain itu, hal tersebut juga seusai dengan asesmen beberapa lembaga global yang menggambarkan perekonomian dunia kemungkinan akan melemah di semester kedua tahun 2023 dan berlanjut pada tahun 2024. "Jadi memang baik untuk membuat batas bawahnya diturunkan dari 5,3 persen (yoy) menjadi 5,1 persen (yoy)," ucap dia.

BERITA TERKAIT

JAPFA Food Tawarkan Solusi Food Service dan Kustomisasi Produk di Ajang Pameran FHI

JAPFA Food Tawarkan Solusi Food Service dan Kustomisasi Produk di Ajang Pameran FHI NERACA  Jakarta – Sejalan dengan strategi PT…

Jakarta Lolos Middle Income Trap?

Jakarta Lolos Middle Income Trap? NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Jakarta telah lolos dari…

BPK Turunkan Laporan Keuangan Kementerian ESDM 2023 Jadi WDP

BPK Turunkan Laporan Keuangan Kementerian ESDM 2023 Jadi WDP NERACA Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurunkan opini Laporan Keuangan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

JAPFA Food Tawarkan Solusi Food Service dan Kustomisasi Produk di Ajang Pameran FHI

JAPFA Food Tawarkan Solusi Food Service dan Kustomisasi Produk di Ajang Pameran FHI NERACA  Jakarta – Sejalan dengan strategi PT…

Jakarta Lolos Middle Income Trap?

Jakarta Lolos Middle Income Trap? NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Jakarta telah lolos dari…

BPK Turunkan Laporan Keuangan Kementerian ESDM 2023 Jadi WDP

BPK Turunkan Laporan Keuangan Kementerian ESDM 2023 Jadi WDP NERACA Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurunkan opini Laporan Keuangan…