Apabila kinerja BUMN merugi dipastikan akibat terkait kinerja, tidak saja ancaman kerugian yang kian besar di sejumlah BUMN tetapi juga implikasi di masa endemi dan upaya penyelamatan sepertinya perlu strategi jitu. Artinya, bukan hanya menyelamatkan para pekerja agar tidak terjadi PHK massal tapi juga menyelamatkan aset dan operasional bisnisnya. Adapun berita kerugian sejumlah BUMN menjadi ironi karena di periode sebelumnya juga mengalami hal yang sama.

Dari gambaran tersebut, sampai sekarang tidak ada upaya berbenah yang dilakukan secara internal, yang terjadi akhirnya menjadi tanggungan negara, sementara tanggungan itu harus dibayar dengan pajak yang dibayar rakyat. Sementara itu fakta lain sindiran BUMN menjadi “sapi perah” sejumlah parpol setidaknya perlu serius diwaspadai, apalagi di tahun 2023 adalah tahun politik menuju pilpres 2024. Lantas bagaimana prospek 10 BUMN Besar hingga akhir 2023?

Ketika Menteri BUMN Erick Thohir Raker dengan Komisi VI beberapa waktu, terungkap bahwa kinerja BUMN di tengah pandemi meredup dan dividen BUMN di tahun lalu sebesar Rp49 triliun meleset serta prediksi normal pada 2022. Padahal, DPR dan Kemenkeu sepakat menetapkan setoran dividen BUMN Rp49 triliun dan realisasi setoran di tahun 2018 Rp45,1 triliun (naik 2,7% dari sebelumnya Rp43,9 triliun). Terkait pandemi, kinerja BUMN merugi termasuk dari BUMN sektor pariwisata misal PT Angkasa Pura I-II, PT Garuda Indonesia Tbk, PT KAI , PT Pelabuhan Indonesia, dan PT Pelayaran Nasional Indonesia. Selain itu, sejumlah BUMN yang juga terdampak dari fluktuasi nilai tukar misalnya PT Pertamina dan juga PT PLN.

Kinerja BUMN di tengah pandemi dua tahun lalu, jelas memberikan gambaran sejumlah permasalahan yang menimpa BUMN di 2022 dan harus menjadi pembelajaran untuk membangun tata kelola yang lebih baik kedepan dan setidaknya mereduksi stigma BUMN. Terkuaknya kasus BUMN di awal tahun 2020 dan di tengah pandemi secara tidak langsung mengerdilkan citra BUMN pada umumnya. Terkait ini revisi UU no.19/2003 tentang BUMN memberi harapan agar BUMN ke depan bisa berkontribusi maksimal. Data Kementerian BUMN jumlah BUMN 118 buah yaitu 14 Perum, 84 Pesero dan 20 Persero Tbk.

Perkembangan aset BUMN pada tahun 2016 Rp6.325 triliun, tahun 2017 Rp7.210 triliun dan kuartal III 2018 Rp7.718 triliun. Kinerja laba BUMN di tahun 2016 Rp37,1 triliun, di tahun 2017 Rp43,9 triliun. Data pada tahun berikutnya pastinya menarik untuk dicermati sebagai perbandingan kinerja, baik sebelum dan setelah pandemi.

Adapun fakta lain yang menarik, adalah peningkatan kontribusi BUMN bagi pembangunan dan APBN. Data Kementerian BUMN menegaskan di 2014, belanja modalnya hanya Rp 223 triliun, dan 2017 Rp349 triliun terdiri dari Rp268 triliun untuk infrastruktur dan Rp81 triliun untuk non-infrastruktur. Pada 2018 belanja modal Rp563 triliun. Kontribusi bagi APBN dari nilai pajak di 2014 Rp178 triliun dan 2017 naik menjadi Rp211 triliun sedangkan tahun ini target menyumbang pajak Rp217 triliun.

Kita melihat pencapaian kinerja itu tidak mudah, tetapi optimisme harus dipacu terutama kontribusi BUMN terkait perekonomian. Di sisi lain, tahun politik menuju 2024 rentan terkait pencapaian target kinerja BUMN, apalagi ada kasus melibatkan sejumlah BUMN di awal 2020. Selain itu, pandemi virus juga berpengaruh terhadap kinerja BUMN di tahun ini.

Kita melihat kilas balik pandemi dua tahun lalu dan menapaki prospek di tahun ini bersamaan dengan tahun politik menuju pilpres 2024, maka kinerja BUMN harus dipacu meski pada aspek lain kiprah BUMN juga harus diawasi agar tidak lagi menjadi “sapi perah” parpol untuk mendapatkan dana segar demi pemenangan pilpres.

Karena itu, para petinggi jajaran BUMN sebaiknya mawas diri dan tidak perlu arogan pamer kekayaan seperti yang baru saja terjadi sehingga memicu sentimen publik, termasuk juga kemarahan Menkeu Sri Mulyani sampai melontarkan kalimat “pengkhianat institusi” yang menjadi lawan, dan harus dituntaskan karena mencederai kepercayaan publik terhadap institusi.