NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo menyebut penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia akan menjadi evaluasi pemerintah. "Itu akan menjadi evaluasi dan koreksi kita bersama," kata Presiden Jokowi seusai mengunjungi Pasar Baturiti, Tabanan, Bali, Kamis (2/2).

Pada Selasa (31/1), Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan data IPK atau "Corruption Perception Index" (CPI) Indonesia pada 2022 yaitu melorot 4 poin menjadi 34 dari sebelumnya 38 pada 2021 atau berada di posisi 110 dari 180 negara yang disurvei.

IPK mengacu pada 8 sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

Dengan hasil tersebut, Indonesia hanya mampu menaikkan skor IPK sebanyak 2 poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak 2012. Pada 2021 skor IPK Indonesia adalah 38 dengan peringkat 96. "Skor ini merupakan penurunan paling drastis sejak 1995," ungkap Deputi Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko pada Selasa (31/1).

Di ASEAN, Singapura menjadi negara yang dinilai paling tidak korup (skor 83), diikuti Malaysia (47), Timor Leste (42), Vietnam (42), Thailand (36), Indonesia (34), Filipina (33), Laos (31), Kamboja (24), Myanmar (23).

Sedangkan di tingkat global, Denmark menduduki peringkat pertama dengan IPK 90, diikuti dengan Finlandia dan Selandia Baru (87), Norwegia (84), Singapura dan Swedia (83) serta Swis (82). Sementara di posisi terendah ada Somalia dengan skor 12, Suriah dan Sudan Selatan (13), Venezuela (14).

IPK Indonesia sama dengan Bosnia Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal dan Sierra Leone. IPK Indonesia bahkan lebih rendah dibanding dengan Kolombia (39), Lesotho (37), Kazakhstan (36) maupun Sri Langka (36).

Wawan menyebut berdasarkan analisis, indikator ekonomi mengalami tantangan besar antara profesionalitas perusahaan dalam menerapkan sistem antikorupsi dengan kebijakan negara yang melonggarkan kemudahan berinvestasi.

"Negara berkembang mau pilih investor dari negara yang seperti apa? Apakah dari negara dengan standar antikorupsi tinggi atau yang penting pertumbuhan ekonomi jalan?" ucap Wawan seperti dikutip Antara.

Analisis lain adalah dari sisi indikator politik, tidak terjadi perubahan signifikan karena korupsi politik masih marak ditemukan. "Jenis korupsi suap, gratifikasi hingga konflik kepentingan antara politisi, pejabat publik dan pelaku usaha masih lazim terjadi. Pelaku usaha yang datang ke Indonesia bukan hanya memiliki risiko berbentuk untung rugi tapi juga risiko politik," tambah Wawan.

Selanjutnya indikator penegakan hukum menunjukkan kebijakan antikorupsi terbukti belum efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya saat mengetahui Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau "Corruption Perception Index" (CPI) Indonesia pada 2022 melorot 4 poin menjadi 34.

Hal tersebut ia ungkapkan saat rilis IPK Indonesia 2022 yang diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia (TII) sebagai lembaga yang mengeluarkan indeks tersebut setiap tahunnya.

"Pertama, saya ditelepon kemarin kaget setengah mati saya, kok cuma 34? Tapi Mas Wawan terangkan tadi terindikasi ada 3 indeks yang memang terjun bebas," kata Pahala, saat peluncuran IPK Indonesia, di Jakarta, Selasa (31/1).

Menurut Pahala, IPK Indonesia hanya bisa meningkat bila ada terobosan dan kepemimpinan dalam mengerjakan terobosan pemberantasan korupsi. Namun terobosan tersebut tidak mudah, apalagi di level nasional, karena perbaikan sistem melibatkan banyak kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.

Pahala mencontohkan dalam dua permasalahan utama yang dikeluhkan pengusaha, yaitu tata ruang dan perizinan. Memang betul pengurusan izin saat ini dapat dengan cepat dilakukan dengan digitalisasi, namun begitu pengusaha atau investor datang ke daerah untuk berusaha ternyata lahan atau ruang yang mendapat izin tumpang tindih kepemilikannya, sehingga cara yang paling cepat untuk mengatasi tumpang tindih tersebut adalah dengan menyuap.

Memang digitalisasi bukan obat untuk mengatasi korupsi, tapi hampir semua sektor butuh digitalisasi untuk mengurangi korupsi. Mohar