Jakarta-Presiden Jokowi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memulai realisasi bursa karbon pada 2023. Nantinya, KLHK akan membawahi penyelenggaraan bursa karbon secara nasional. Target itu lebih cepat dari yang dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2024.

NERACA

Namun menurut Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional KLHK Wahyu Marjaka, persiapannya tidak akan mudah. "Target waktu dari pimpinan kami menjalankan amanat dari pak Presiden (Jokowi) adalah tahun 2023 ini. Tetapi pemahaman kami juga tidak mudah memang, harus semua infrastruktur selesai dulu. Dari regulasi kita harus sudah pastikan harus selesai," ujarnya di Jakarta, Selasa (24/1).

Wahyu memaparkan, sejumlah infrastruktur yang perlu disiapkan, antara lain Sistem Registri Nasional (SRN) yang terhubung antar stakeholder. Lalu, untuk memfasilitasi operasional perdagangan karbon semisal rumah karbon, dan lain sebagainya.

Lantas, dia pun menilai wajar mengapa OJK target penyelenggaraan bursa karbon baru bisa dimulai pada 2024 mendatang. Ke depan, KLHK pun akan terus berkolaborasi dengan pihak otoritas maupun berbagai sektor lainnya.

"Ini penting banget, karena (takut) kalau sistem yang kita siapkan, regulasi yang kita siapkan perangkatnya ternyata tidak match dengan apa yang dijalankan OJK. Jadi komunikasi ini menjadi sangat penting, dari awal terus dilakukan dulu," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Untuk pelaksanaan bursa karbon, Wahyu buka kemungkinan itu bisa dikombinasi. Misalnya, apakah OJK dengan segala sistem yang dibuat KLHK akan membentuk suatu bursa sendiri, atau sama dengan bursa eksisting seperti di Bursa Efek Indonesia (BEI). "Saya belum memutuskan saat ini, karena faktor yang harus kita hitung masih cukup banyak," ujar Wahyu.

Sementara ini, mekanisme perdagangan karbon mungkin akan dilakukan secara langsung. Seperti yang sudah resmi dimulai oleh perusahaan pembangkit listrik dengan menjual Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE).

"Kalau bursa karbon barangkali butuh beberapa waktu untuk berbagai hal. Sama sebetulnya perdagangan langsung butuh itu, tapi mungkin perdagangan langsung butuh waktu lebih pendek," tutur dia.

Sebelumnya, Dirut PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menanggapi banyaknya negara yang meminta Indonesia mulai meninggalkan pembangkit listrik tenaga fosil. Alasannya, adalah emisi karbon yang dihasilkan sangat besar, ditambah adanya ancaman krisis iklim ke depannya.

Emisi karbon atau emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi satu tolok ukur kotornya penggunaan energi di suatu wilayah. Ternyata, emisi GRK negara maju, jauh lebih tinggi dari tingkat emisi Indonesia.

Dia menyebut Emisi gas rumah kaca di Amerika Serikat sebesar 15 ton per kapita pertahun, emisi gas rumah kaca di Eropa sebesar 11-12 ton perkapita per tahun. Kemudian emisi gas rumah kaca di Australia sebesar 19 ton per kapita per tahun. "Pertanyaannya, emisi gas rumah kaca per kapita per tahun di Indonesia berapa? Jawabannya adalah 3 ton per kapita per tahun. Jadi kita ini sebagai korban," ujarnya dalam Forum Transisi Energi, belum lama ini.

Bukan tanpa alasan, pernyataannya ini merujuk pada permintaan banyak negara kalau Indonesia harus menyetop penggunaan energi kotor. Disamping itu, pembiayaan ke energi berbasis fosil pun mulai dihentikan oleh beberapa pihak. Padahal, nyatanya, penyumbang emisi karbon paling banyak adalah negara maju itu sendiri.

"Nah, tetapi apakah ini menyurutkan kita? 'Ini bukan lagi tugasnya kita,' Oh bukan, karena ini haruslah menjadi global effort. Untuk itu kita mengambil alih leadership of transition energy to our own hand karena ini harus dilakukan bersama-sama," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya menjalin berbagai kerja sama dengan sejumlah negara maju untuk membangun kolaborasi dalam upaya menekan emisi karbon. Misalnya, dalam 6 bulan terakhir, Darmawan melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat, Jepang, hingga China. Dimana akhirnya Indonesia mendapat komitmen melalui program Just Energy Transition Partnership (JETP).

"Itu kita mampu menunjukkan Kemampuan kepemimpinan Indoneisa sebagai presidensi G20 dan dalam hal ini we are able to marshall bagaimana melobi bahwa dalam menghadapi tantangan ini kita tak boleh sendirian," ujarnya.

"Bahwa perlu ada dukungan policy, perlu adanya kolaborasi tekkologi, kolaborasi inovation, kolaborasi d aa ri suaty investment dalam skala global dan untuk itu juga kami berhasil mendapatkan dukungan dana USD 20 miliar dalam hal ini," tutur Darmawan.

Rentan Perubahan Iklim

Menurut Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Victor Gustaaf Manoppo, Indonesia termasuk negara yang rentan terdampak perubahan iklim. Hal itu ditandai dengan kenaikan tren emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional sekitar 4,3% per tahun, tren kenaikan suhu sekitar 0,03 derajat celcius per tahun dan kenaikan permukaan laut 0,8 hingga 1,2 c per tahun, sementara sekitar 65% penduduk tinggal di wilayah pesisir.

Dia menjelaskan risiko yang ditimbulkan dari perubahan iklim tersebut antara lain, kelangkaan air, kerusakan ekosistem lahan, kerusakan ekosistem lautan, penurunan kualitas kesehatan dan kelangkaan pangan.

"Jika hal tersebut tidak di mitigasi, maka yang terjadi adalah perubahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, potensi kerugian ekonomi Indonesia dapat mencapai 0,66% hingga 3,45% dari total produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2030 Indonesia merupakan negara yang sangat rentang terhadap perubahan iklim," ujar Victor dalam acara workshop strategi blue carbon Indonesia untuk pencapaian target nationally determined contribution (NDC) dan implementasi nilai ekonomi karbon (NEK), kemarin.

Oleh karena itu, KKP memegang dua mandat dalam pengendalian perubahan iklim, yang pertama sebagai penanggung jawab isu ocean dan climate Indonesia untuk konvensi iklim. Kedua sebagai pelaksana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sektor keluatan.

"Sebagai target ke depan KKP akan memasukan sektor karbon biru ke sektor kelautan di dalam dokumen NDC kedua di tahun 2023 dan implementasi nilai ekonomi karbon untuk karbon bury khususnya lamun," ujarnya.

Victor menuturkan, mangrove, lamun, rawa payau merupakan ekosistem ekonomi biru yang memegang peranan penting dalam pengendalian perubahan iklim. Tak hanya berperan meningkatkan ketahanan masyarakat dan pulau-pulau kecil, tetapi ekosistem ini juga mampu mengurangi emisi GRK 4 hingga 5 kali lebih besar dibandingkan ekosistem yang ada di darat.

Adapun perinciannya menurut dia, saat ini Indonesia memiliki kurang lebih 3,36 juta ha mangrove dan dari hasil perhitungan awal KKP, hutan bakau dapat menyerap 14 miliar ton karbon dengan perkiraan nilai moneter kurang lebih US$66 miliar.

"Sedangkan pada ekosistem karbon biru Indonesia lainnya yakni lamun yang memang hingga saat ini belum diperhatikan dengan perkiraan luasan 1,8 juta ha ekosistem ini memiliki kemampuan menyerap 790 juta ton karbon dan apabila dengan moneter sebesar US$35 miliar," ujarnya. bari/mohar/fba