Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, PT Bukit Asam Tbk bekerja sama dengan Forum CSR Kesejahteraan Sosial Sumatera Selatan serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman setempat memberikan bantuan bedah rumah untuk empat rumah tak layak huni di Palembang.

Vice President Sustainability PT Bukit Asam (PTBA), Hartono mengatakan, bedah rumah empat unit di Palembang sudah selesai dilakukan yakni tiga unit di Kecamatan Kertapati (satu unit di Kelurahan Kemang Agung dan dua unit di Kelurahan Keramasan) dan satu unit di Kecamatan Ilir Barat I (Kelurahan 35 Ilir).”Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan salah satu program CSR atau TJSL PTBA di Kota Palembang, dengan membantu teman-teman di PTBA Unit Dermaga Kertapati dan juga Forum CSR Kessos Sumsel,"ujarnya di Palembang, kemarin.

Dia berharap, program bedah rumah ini membawa manfaat bagi para penerimanya."Sebenarnya ini bukan yang pertama kali. Kami tahun ini sudah melakukan 25 sampai 30 unit bedah rumah tak layak huni, di antaranya empat unit Palembang, belum lagi di dekat wilayah operasi di Kabupaten Muara Enim," kata dia.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Sumsel Basyaruddin Akhmad mengatakan pihaknya juga telah mengalokasikan anggaran untuk melakukan bedah rumah sebanyak 40 unit di kawasan kumuh.  Bedah rumah ini melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan juga Dana Alokasi Khusus (DAK), kabupaten dan kota di Sumsel mendapatkan bantuan bedah rumah untuk sekitar 5.000 unit.

Ke depan, disampaikannya, pihaknya akan mendapat bantuan program RITTA, yakni Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa di Pangkalan Banteng, Kabupaten Banyuasin, Kota Prabumulih, dan Kota Palembang. Anggota DPD RI, Arniza Nilawaty mengaku bangga melihat keseriusan Kepala Disperkim Sumsel dalam melakukan bedah rumah untuk permukiman masyarakat yang tidak layak huni,”Kami tahu bahwa bagaimana kriteria permukiman rumah keluarga yang tidak layak huni itu seperti apa. Karena ketidaklayakan ini memiliki imbas yang sangat jauh terkait dengan gizi mereka, kesehatan, dan masa depan anak-anak mereka," katanya.

Sebelumnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat hasil sensus tahun 2021 rumah tak layak huni di Sumsel capai 171 ribu. Namun ditahun 2022 melonjak drastis hingga 900 ribu rumah tak layak huni. “Parameter rumah tak layak huni di Sumsel melonjak tinggi, penyebabnya karena mereka suka minum air sungai. Begitupun sanitasinya, mereka buang air ke sungai. Apa yang diminum, itu sudah tidak layak," kata Kepala Disperkim Sumsel, Ir Basyaruddin Akhmad.

Dia mengajak masyarakat untuk berpikir besar dan memiliki mimpi besar. Apalagi di Kabupaten Ogan Ilir (OI) kini sudah memiliki tol Indralaya dan tol Prabumulih. Dia menyebut percuma saja jalan dan drainase bagus, tetapi rumahnya tidak layak huni. Prinsip didalam pembangunan itu trade volume ship.

Sementara itu, Kabid PKP Disperkim Sumsel Wahidin menambahkan penanganan kawasan kumuh ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dibagi ke dalam 3 bantuan. Pertama ada yang dibantu oleh kabupaten atau kota, provinsi, dan ada juga yang dibantu pemerintah pusat."Kawasan kumuh di Pipa Putih dan Indralaya Kabupaten OI kini ditangani Provinsi Sumsel. Jadi perubahan ini merupakan misi ke 4 dari visi misi Gubernur Sumsel tahun 2018, 2019, 2020 dan termasuk kualitas infrastruktur, dimana Gubernur Sumsel fokus kepada jalan," terangnya.

Dia mengaku kewenangan pemprov berdasarkan aturan terhadap Undang-Undang hanya bisa mengintervensi untuk daerah bencana, dan tahun ini Pemprov Sumsel melalui nomenklatur yang sudah dibuat oleh Peraturan Mendagri bisa melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni."Nanti untuk Kabupaten OImelalui Disperkimtan bisa mengusulkan untuk rumah-rumah yang ada didaerah itu untuk diperbaiki, tetapi bukan untuk dibangun baru," jelasnya.