Jakarta – Komitmen pemerintah percepat peralihan penggunaan kendaraan ramah lingkungan berupa subsisi pembelian motor listrtik menuai pro dan kontra. Merespon polemiK tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif angkat bicara. Menurut dia, opsi untuk menalangi sebagian ongkos pembelian baterai kendaraan listrik sebagai salah satu bentuk pemberian insentif pembelian kendaraan listrik menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyalurkan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik pada tahun depan.

NERACA

Pemerintah, lanjut Arifin, telah menghitung potensi subsidi yang dapat diberikan untuk pembelian motor listrik berada di kisaran Rp6,5 juta. “Ya itu adalah salah satu, ada beberapa kan opsi opsi lain,”ujarnya di Jakarta, Senin (5/12).

Kendati demikian, Arifin menegaskan, opsi subsidi kendaraan listrik masih dimatangkan di tingkat kementerian dan lembaga terkait. “Yang penting manfaat bisa dua pihak dari konsumen dan pemerintah. Kalau dua-duanya bisa seimbang pasti jalan tuh barang,” kata dia.

Menurut Arifin, penggunaan kendaraan listrik memakan biaya bahan bakar serta perawatan jauh lebih murah ketimbang kendaraan berbasis bahan bakar fosil. “Misalnya, Pertalite dengan harga Rp10.000, tetapi jika diganti dengan motor listrik hanya memerlukan daya listrik 1 kilowatt hour [kWh] yang harganya Rp1.600. Jangan lupa juga motor BBM setiap tahun harus ganti oli itu kurang lebih Rp2 juta sampai Rp2,5 juta per tahun, dengan motor listrik hal itu tidak ada lagi," kata Arifin.

Selain penghematan, Arifin menambahkan, keuntungan lain penggunaan kendaraan listrik adalah penurunan emisi karbon dioksida (CO2) yang tentunya sejalan dengan target net zero emission (NZE) pada 2060. "Jika 140 juta unit seluruh kendaraannya diganti dengan listrik, maka kita dapat mengurangi emisi 100 juta ton CO2 tiap tahun. Target kita 2060 emisi kita bisa nol, kita bisa pakai semua potensi energi baru yang ada di seluruh Indonesia,"jelasnya.

Sementara Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Pusat Djoko Setijowarno pernah bilang, lebih bijak jika dana tersebut digunakan subsidi kendaraan umum listrik. Sebab menurutnya, jika digunakan untuk kendaraan umum maka ada beberapa tujuan yang akan tercapai. "Tidak hanya satu tujaun tercapai setidak nya ada 4 tujuan akan tercapai, yakni mengurangi kemacetan lalu lintas, polusi udara terkendali, angka kecelakaan menurun dan ada perubahan perilaku budaya bertransportasi," ujarnya.

Dia menilai, anggaran Rp7,8 triliun terlalu besar jika digunakan untuk memberikan subsidi sebanyak 1,4 juta sepeda motor. "Justru di saat sekaranglah momentum untuk benar-benar membenahi angkutan umum perkotaan di Indonesia," tegasnya.

Senada dengan Djoko, Pakar transportasi Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menyebut, kebijakan subsidi sepeda motor listrik merupakan keputusan yang keliru, sebab hal tersebut menurutnya hanya akan menambah semrawut jalan raya. "Mestinya kalau mau kasih subsidi itu untuk angkutan umum. Kalo motor ya yang untung itu pabrik motornya. Tapi kalo angkutan umum maka masyarakat juga merasakan manfaatnya dengan tarif angkutan yang murah dan green," pungkasnya.

Tahap Finalisasi

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa rencana pemberian subsidi untuk motor listrik sudah dalam tahap finalisasi. Tahun Ini Luhut mengatakan, pemerintah tengah menggodok besaran subsidi yang akan diberikan kepada masyarakat untuk pembelian kendaraan bertenaga listrik. Menurutnya, besaran subsidi yang akan dikucurkan berkisar kurang lebih Rp6 juta khusus untuk subsidi pembelian sepeda motor listrik. "Segera mobil listrik kita luncurkan dengan subsidi, misalnya sepeda motor sedang kita finalisasi. Berapa juta mau kita kasih subsidi sepeda motor. Mungkin Rp6 juta? Di Thailand mungkin Rp7 juta, mungkin kita Rp6,5 juta kira-kira berkisar segitu," kata Luhut.

Luhut juga menyampaikan bahwa pembelian mobil listrik akan disubsidi seperti halnya motor listrik. Hal itu dilakukan guna mengurangi pembelian bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi subsidi energi yang di dalamnya termasuk untuk BBM telah mencapai Rp184,5 triliun hingga 31 Oktober 2022. Realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan posisi tahun lalu yang mencapai Rp144,4 triliun.

Sementara Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata seperti dikutip CNNIndonesia pernah mengatakan, rencana pemberian subsidi tersebut masih dalam tahap awal diskusi di internal pemerintah."Subsidi kendaraan listrik sedang didiskusikan," ujarnya.

Isa mengaku nilai subsidi yang akan diberikan belum diketahui karena masih melihat kesanggupan dari APBN sendiri. Selain itu, di kementerian atau lembaga mana pun nanti anggaran tersebut dialokasikan belum ditetapkan. Asal tahu saja, upaya pemerintah dalam menggenjot penggunaan kendaraan listrik ini memang sudah dilakukan sejak beberapa waktu belakangan. Bahkan Presiden Jokowi memerintahkan semua instansi pemerintah untuk mengganti mobil dinas menjadi mobil listrik.

Perintah itu dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022. Jokowi pun memerintahkan Luhut untuk memimpin kebijakan itu. Tak hanya itu, untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik, pemerintah juga sudah memberikan pemotongan pajak untuk penjualan mobil listrik dan mobil hybrid sejak 2019.  Semua kebijakan itu juga dilakukan dengan alasan mengejar target nol emisi pada 2060.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov seperti dikutip CNNIndonesia, curiga pemberian subsidi pembelian motor listrik juga demi memikat investor untuk membuat pabrik kendaraan listrik dalam negeri. Menurutnya, pemerintah memberikan subsidi di sisi hilir ini memang bisa menjadi daya tarik investor."Saya pikir yang perlu menjadi catatan adalah apa latar belakang atau urgensi wacana kebijakan subsidi kendaraan listrik ini, ini urgensinya apa dulu? Apakah semata-mata ingin mengejar peningkatan penjualan produk motor listrik karena pemerintah kadung memberikan karpet merah untuk industri kendaraan listrik?" ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah ingin mengembangkan industri kendaraan listrik dan baterainya sendiri di dalam negeri. Hal ini seiring dengan pelarangan ekspor bijih nikel untuk memastikan pasokan bagi investor dalam pemrosesan sejak 2020. bani