Lindungi Para Nasabah - OJK Atur Cara Pailitkan Perusahan Efek

NERACA

Jakarta – Menyikapi beberapa perusahaan efek terlilit masalah finansial atau utang hingga berdampak dirugikannya para investor mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mengajukan permohanan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada perusahaan efek.

Hal itu tetuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Efek (POJK 21/2022) yang dirilis dalam laman OJK di Jakarta, kemarin.

Disebutkan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, belum terdapat tata cara terkait pelaksanaan kewenangan OJK untuk mengajukan kepailitan atas Perusahaan Efek. Oleh karena itu, guna memberikan kepastian dalam penyelesaian kewajiban Perusahaan Efek kepada masyarakat yang telah menyetorkan dana atau menginvestasikan dananya pada Perusahaan Efek serta menghindari penyelesaian yang cukup lama terhadap proses pengembalian dana milik masyarakat dari Perusahaan Efek yang telah melakukan penyalahgunaan dana tersebut, diperlukan proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dari Perusahaan Efek.

Definisi kepailitan yang diatur dalam POJK 21/2022 adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sedangkan definisi penundaan kewajiban pembayaran utang adalah permohonan dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Dalam rangka memberikan pedoman tata cara dan mekanisme permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang dilakukan kreditor perusahaan efek atau oleh perusahaan efek itu sendiri, OJK telah menyusun pedoman penanganan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan efek dalam POJK 21/2022. Dalam POJK 21/2022 ini diatur bahwa permohonan pernyataan kepailitan Perusahaan Efek dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan efek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hanya dapat diajukan oleh OJK.

Dasar permohonan pernyataan kepailitan perusahaan efek, yaitu diajukan paling sedikit 2 Kreditor yang memiliki paling sedikit 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap Perusahaan Efek, terdapat permohonan yang diajukan oleh perusahaan efek sendiri; dan pelaksanaan fungsi, tugas, kewenangan OJK.

Selanjutnya, dasar permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan efek, meliputi diajukan paling sedikit 2 kreditor yang memperkirakan bahwa perusahaan efek tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, terdapat permohonan yang diajukan oleh perusahaan efek sendiri; dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan OJK. (bani)

 

Lindungi Para Nasabah

OJK Atur Cara Pailitkan Perusahan Efek

Jakarta – Menyikapi beberapa perusahaan efek terlilit masalah finansial atau utang hingga berdampak dirugikannya para investor mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mengajukan permohanan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada perusahaan efek.

Hal itu tetuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Efek (POJK 21/2022) yang dirilis dalam laman OJK di Jakarta, kemarin.

Disebutkan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, belum terdapat tata cara terkait pelaksanaan kewenangan OJK untuk mengajukan kepailitan atas Perusahaan Efek. Oleh karena itu, guna memberikan kepastian dalam penyelesaian kewajiban Perusahaan Efek kepada masyarakat yang telah menyetorkan dana atau menginvestasikan dananya pada Perusahaan Efek serta menghindari penyelesaian yang cukup lama terhadap proses pengembalian dana milik masyarakat dari Perusahaan Efek yang telah melakukan penyalahgunaan dana tersebut, diperlukan proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dari Perusahaan Efek.

Definisi kepailitan yang diatur dalam POJK 21/2022 adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sedangkan definisi penundaan kewajiban pembayaran utang adalah permohonan dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Dalam rangka memberikan pedoman tata cara dan mekanisme permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang dilakukan kreditor perusahaan efek atau oleh perusahaan efek itu sendiri, OJK telah menyusun pedoman penanganan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan efek dalam POJK 21/2022. Dalam POJK 21/2022 ini diatur bahwa permohonan pernyataan kepailitan Perusahaan Efek dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan efek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hanya dapat diajukan oleh OJK.

Dasar permohonan pernyataan kepailitan perusahaan efek, yaitu diajukan paling sedikit 2 Kreditor yang memiliki paling sedikit 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap Perusahaan Efek, terdapat permohonan yang diajukan oleh perusahaan efek sendiri; dan pelaksanaan fungsi, tugas, kewenangan OJK.

Selanjutnya, dasar permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan efek, meliputi diajukan paling sedikit 2 kreditor yang memperkirakan bahwa perusahaan efek tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, terdapat permohonan yang diajukan oleh perusahaan efek sendiri; dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan OJK.

 

BERITA TERKAIT

Dinilai Melanggar UU KPK - Lagi, Bumigas Polisikan Mantan Anggota KPK Pahala Nainggolan

Kuasa hukum PT Bumigas Energi, Khresna Guntarto akan mempolisikan mantan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan.…

RMK Energy Bidik Laba Bersih Rp 558,6 Miliar

NERACA Jakarta – Meningkatnya permintaan batu bara menjadi sentiment positif bagi emiten pertambangan untuk memacu pertumbuhan bisnis lebih agresif lagi.…

Kantongi Pinjaman - Transcoal Pacific Bakal Tambah 20 Kapal Baru

NERACA Jakarta – Danai pengembangan bisnisnya, emiten pelayaran PT Transcoal Pacific Tbk. (TCPI) melalui anak usahanya PT Sentra Makmur Lines…

BERITA LAINNYA DI Bursa Saham

Dinilai Melanggar UU KPK - Lagi, Bumigas Polisikan Mantan Anggota KPK Pahala Nainggolan

Kuasa hukum PT Bumigas Energi, Khresna Guntarto akan mempolisikan mantan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan.…

RMK Energy Bidik Laba Bersih Rp 558,6 Miliar

NERACA Jakarta – Meningkatnya permintaan batu bara menjadi sentiment positif bagi emiten pertambangan untuk memacu pertumbuhan bisnis lebih agresif lagi.…

Kantongi Pinjaman - Transcoal Pacific Bakal Tambah 20 Kapal Baru

NERACA Jakarta – Danai pengembangan bisnisnya, emiten pelayaran PT Transcoal Pacific Tbk. (TCPI) melalui anak usahanya PT Sentra Makmur Lines…