Oleh: Mahpud Sujai, Analis Kebijakan Ahli Madya di BKF Kemenkeu *)

Kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian saat ini sedikit banyak sangat dipengaruhi oleh krisis energi dan pangan yang dipicu oleh fluktuasi harga komoditas global terutama akibat konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Pasokan energi yang terganggu akibat konflik menyebabkan harga energi meningkat tajam dan beberapa wilayah di dunia terutama di Eropa mengalami krisis energi.

Krisis energi ini menyebabkan banyak Negara melakukan perubahan mendasar dalam kebijakan energinya, termasuk Indonesia. Selain karena fluktuasi harga dan ketersediaan pasokan, isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan juga semakin menguatkan perubahan kebijakan dari penggunaan energi fossil menjadi energi baru terbarukan. Perubahan kebijakan ini tentu saja dilakukan secara gradual melalui mekanisme transisi energi yang terus dimatangkan sehingga tidak mengganggu pasokan energi terutama listrik secara nasional.

Isu transisi energi tersebut juga menjadi salah satu topik bahasan dalam KTT G20 yang sudah berlangsung di Bali beberapa hari yang lalu. Pemerintah dalam KTT G20 lalu secara resmi telah  meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) country platform bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Peresmian ini merupakan  bentuk komitmen kuat pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim. ETM country platform ini merupakan momentum penting untuk mendorong seluruh anggota G20 dan negara lain untuk memenuhi komitmen pembiayaan perubahan iklim dengan inisiatif yang nyata dan rasional.

Country Platform ETM ini mengakomodasi pendekatan holistik yang diperlukan untuk mengimplementasikan transisi energi sebagai framework yang menyediakan kebutuhan pembiayaan untuk mempercepat transisi energi nasional dengan memobilisasi dana dari sumber pembiayaan publik dan private secara berkelanjutan. Dengan platform ini, mekanisme penggunaan energi fossil secara gradual akan diturunkan berdasarkan kerangka kebijakan yang lebih luas tentang transisi energi yang adil untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net-Zero Emissions (NZE).

Penyusunan country platform ETM ini disambut baik oleh banyak investor termasuk ADB, Bank Dunia, Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), serta Multilateral Development Banks, sektor swasta dan lembaga filantropi lainnya. Country platform ETM Indonesia menjadi suatu pilot model yang dapat dicontoh oleh negara lain terutama Negara berkembang. Namun pilot model tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan Negara masing-masing sesuai dengan kondisi dan prioritas Negara tersebut agar lebih efektif dalam implementasinya.

Program transisi energi yang dilakukan oleh Pemerintah juga didorong oleh pemanfaatan windfall profit dari lonjakan harga komoditas terutama barang tambang seperti batubara. Batubara sebagai salah satu sumber utama pembangkit listrik secara gradual akan dikurangi dan digantikan oleh sumber energi yang lebih bersih dan hijau. Transisi tersebut perlu diperkuat karena saat ini pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi pembangkit masih cukup lambat. Hingga saat ini, bauran energi pembangkit yang berasal dari energi terbarukan masih cukup rendah dengan proporsi masih dibawah 20 persen dari total energi.

Salah satu penyebab masih rendahnya komposisi energi terbarukan dalam bauran energi nasional adalah belum tercapainya kesepakatan terkait power wheeling yang merupakan pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik. Power wheeling merupakan mekanisme yang dapat memudahkan transfer energi listrik dari sumber energi terbarukan atau pembangkit swasta ke fasilitas operasi PLN secara langsung.

Mekanisme ini memanfaatkan jaringan transmisi yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN. Namun, hingga saat ini masih belum ada kesepakatan antara perusahaan pembangkit dengan PLN terkait penentuan tarif atau biaya power wheeling. Ketika permasalahan transmisi ini dapat disepakati, diharapkan pengembangan energi terbarukan akan semakin cepat dilaksanakan di Indonesia.

Transisi energi menjadi salah satu program yang sangat penting terutama terkait dengan isu kemandirian energi dan isu perubahan iklim. Program transisi energi harus fokus pada pengurangan intensitas karbon dan memberi manfaat lebih bagi setiap rumah tangga. Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Target tersebut harus tercapai untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Untuk memperkuat komitmen transisi energi tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan skema di bidang carbon pricing dan carbon trading. Skema ini diharapkan akan lebih menarik aliran investasi hijau ke dalam negeri baik investasi langsung maupun investasi di pasar modal dan sektor keuangan.

Namun pelaksanaan transisi energi di Indonesia tentu saja tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Hambatan pertama adalah terkait regulasi yang tegas dan jelas untuk memuluskan program transisi energi tersebut. Perlu kesepakatan dari berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, swasta, investor, PLN hingga masyarakat pengguna listrik untuk mengimplementasikan kebijakan transisi energi ini.

Hambatan lainnya adalah terkait kemudahan investasi bagi pembangkit energi terbarukan. Karena selama ini energi terbarukan masih terbilang cukup mahal jika dibandingkan dengan pembangkit berbahan bakar energi fossil. Hambatan lain adalah ketersediaan dan keberlanjutan pasokan energi terbarukan itu sendiri. Kepastian pasokan energi terbarukan tersebut perlu dijamin agar tidak terjadi kekurangan pasokan energi di masa mendatang.

Faktor lain yang sangat penting adalah edukasi kepada masyarakat sebagai pengguna energi terkait dengan manfaat penggunaan energi terbarukan. Termasuk mengakselerasi terbentuknya ekosistem masyarakat agar lebih beralih ke penggunaan energi yang ramah lingkungan seperti penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai hingga penggunaan listrik untuk keperluan rumah tangga seperti memasak.

Meskipun kondisi saat ini sedang berada dalam situasi penuh ketidakpastian dan ekonomi yang melambat akibat resesi global, namun ke depan negara-negara di dunia akan tetap melanjutkan transisi energi dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini harus dilakukan agar momentum transisi energi ini tetap dijaga untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau, bersih dan berkelanjutan. *)Tulisan ini merupakan pendapat pribadi .