NERACA

Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Sadewa menyatakan adanya gap antara literasi dan inklusi keuangan masih menjadi tantangan bagi Indonesia untuk segera diperbaiki. “Terdapat gap yang signifikan antara inklusi dengan literasi keuangan nasional,” katanya dalam Webinar, Kamis (6/10).

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2019 mencatat bahwa indeks inklusi keuangan nasional berada di level 76,19 persen sedangkan literasi keuangan pada level 38,03 persen. Hal itu berarti tujuh dari 10 masyarakat Indonesia telah memiliki akses pada produk dan jasa keuangan namun hanya empat dari 10 orang yang memahami produk dan jasa keuangan.

Apabila ditelaah lebih dalam berdasarkan wilayah provinsi, gap antara inklusi dan literasi keuangan mayoritas terjadi di luar Jawa. Menurut Purbaya, ini menunjukkan tantangan atas literasi keuangan bukan hanya terkait gap dengan inklusi namun juga kelancaran arus informasi dan edukasi keuangan di berbagai wilayah di Indonesia.

Ia mengingatkan, pemahaman masyarakat yang terbatas atas produk keuangan akan menyebabkan timbulnya berbagai risiko seperti penipuan yang pada akhirnya berdampak buruk pada perekonomian. Terlebih lagi, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah yaitu 38,03 persen pada 2019 yang hanya sedikit meningkat dari 29,7 persen pada 2016 dan 21,84 persen pada 2013.

Sementara untuk tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia pada 2013 sebesar 59,74 persen dan telah meningkat menjadi 67,8 persen pada 2016 hingga akhirnya 76,19 persen pada 2019. “Tantangan sektor keuangan adalah terkait literasi keuangan yang masih rendah. Tantangan ini bersifat lebih struktural namun perlu menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.

Dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukkan terjadi peningkatan, sehingga tingkat literasi keuangan mencapai 49,9% dan tingkat inklusi keuangan di posisi 84,2%. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari menyampaikan, OJK melakukan survei secara periodik per tiga tahunan terakhir kali pada 2019. Ketika itu, hasil akhir indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan mencapai 76,19%.

"Nah kami baru saja melakukan survei yang hari-hari ini akan ada hasil akhir, tetapi bisa saya sampaikan sedikit ada kenaikan yang sangat menggembirakan. Itu di literasi sekitar 49,9%, sedangkan inklusi sekitar 84,2%. Angkanya akan fixed dalam beberapa hari ini," katanya.

Dia mengatakan, pencapaian indeks inklusi keuangan itu menggembirakan dan ditargetkan mencapai 90% pada tahun 2024 mendatang. Namun masih perlu dukungan dan sinergi dengan berbagai pihak seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pusat, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Kiki, tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan meningkat, tetapi masih ada gap cukup lebar di antara keduanya. Perlu upaya lebih untuk semakin mempersempit gap antara literasi dan inklusi keuangan.

"Karena masih ada gap, artinya masih ada masyarakat yang menggunakan produk dan jasa di sektor keuangan tetapi belum paham sebetulnya produk apa yang digunakan. Ini semua yang kemudian yang menjelaskan alasan banyaknya dispute, pengaduan konsumen ke OJK, yang mungkin satu dan lain hal karena tidak paham produk jasa keuangan yang digunakan," jelas dia.