Bali - Menteri Koperasi dan UKM ,Teten Masduki mengatakan, “konsep berwirausaha di kalangan masyarakat harus dikaitkan dengan upaya menyejahterakan masyarakat sekitar dan membuka lapangan kerja baru, bukan semata untuk memperkaya diri.”

Oleh karena itu, Teten mengajak lebih banyak masyarakat untuk menumbuhkan UMKM socioentrepreneur yang berpola pikir mendirikan usaha untuk sekaligus menyejahterakan masyarakat sekitar.

Konsep socioentrepreneur sangat relevan diterapkan dimana ketika seseorang mendirikan usaha tidak sekadar untuk memperkaya diri melainkan menyejahterakan sekitarnya. Maka dari itu, ia mengajak wirausaha baru atau calon wirausaha untuk mengubah pola pikir menjadi socioentrepreneur mulai dari sekarang.

"Pola pikir kita harus berubah. Saya sering bertemu para pengusaha besar dan saya mendapati ketika mereka berbisnis bukan semata untuk memperkaya diri. Mereka juga ingin membawa kesejahteraan bagi orang di sekitarnya. Ingin menolong orang, membuka lapangan pekerjaan dan lainnya," ucap Teten.

Lebih lanjut, Teten menambahkan bahwa selama ini, pihaknya sering melakukan kunjungan ke berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk menanamkan pola pikir ini kepada calon pengusaha.

Terlebih, saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menambah 1 juta wirausaha baru hingga 2024. Target ini juga akan berkontribusi pada jumlah wirausaha baru di Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

"Kenapa perlu ditambah jumlah wirausaha ini? Karena untuk menjadi negara maju, kita harus punya 10 persen sampai 12 persen pengusaha dari seluruh populasi. Minimumnya 4 persen. Singapura itu sudah 8,67 persen, Malaysia 4,74 persen, dan Thailand 4,26 persen. Kita baru 3,18 persen. Karena itu, kami keliling kampus untuk menyiapkan para entrepreneur sebagai persiapan Indonesia menjadi negara maju di 2045," kata Teten.

Teten pun menegaskan bahwa perguruan tinggi juga perlu mengubah kurikulum agar semakin adaptif dan mampu mendorong terciptanya lebih banyak wirausaha baru.

"Perguruan tinggi jangan lagi menyiapkan sarjananya sebagai pegawai pemerintah atau swasta. Kita siapkan mereka bukan sebagai pencari kerja tapi pencipta lapangan kerja," kata Teten.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) juga telah mengajak akademisi menjadi wirausaha untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital di tanah air yang bisa mencapai Rp5.400 triliun.

“Potensi ekonomi digital di Indonesia sebesar Rp5.400 triliun harus bisa dimanfaatkan para wirausaha mapan baru dari kalangan kampus (mahasiswa) berbasis anak muda inovatif dan berpendidikan tinggi,” kata Teten.

Teten menambahkan, "jangan sampai potensi tersebut dikuasai asing. Pasalnya, saat ini, sekitar 50 persen produk yang ada di e-commerce merupakan barang impor. Para wirausaha muda saat ini, selain harus mampu menguasai pasar dalam negeri, juga harus kompetitif di pasar global."

Teten pun mengajak wirausaha muda untuk meningkatkan kemampuan dalam berkompetisi. "Ke depan, produk UMKM kita harus berbasis inovasi, kreativitas, dan teknologi. Dan itu harus disiapkan oleh kita semua, termasuk dari lembaga kampus," kata Teten.

Lebih lanjut berdasarkan penelitian Asia Pacific Young Entrepreneurs Survey 2021 menunjukkan bahwa 72 persen generasi Z dan milenial bercita-cita menjadi wirausaha.

"Universitas saat ini harus mengubah pola pikir melalui kurikulumnya dalam mencetak sarjana, untuk menjadi wirausaha berpendidikan yang berdaya saing dan inovatif dengan menciptakan lapangan kerja, bukan lagi pencari kerja," katai Teten.

Atas dasar itulah KemenKopUKM konsisten dalam membantu para pengusaha muda baru melalui Program Wirausaha Pemula (WP) di tahun 2021. Para mahasiswa yang memiliki usaha, difasilitasi melalui kampusnya, untuk bisa mengajukan bantuan dana dalam mengembangkan usahanya.

Sementara itu, Rektor Universitas Warmadewa I Dewa Putu Widjana mengatakan pemberian bekal untuk para mahasiswa ini sangat baik untuk dilakukan guna mengubah pola pikir wirausaha.

"Pemberian bekal ini sangat baik untuk memberikan wawasan kepada para mahasiswa agar dapat menjadi pebisnis yang sukses," ucap Putu Widjana.

Ketua Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali AA Gede Oka Wisnumurti menambahkan bahwa kurikulum bukan berarti tidak bisa diganggu gugat. Untuk mencetak para pengusaha baru, pendekatan dari sektor pendidikan akan menjadi langkah utama dan sangat krusial.

"Kurikulum jangan dijadikan kitab suci. Mahasiswa ini hebat tinggal ada sentuhan dari kampus agar terbentuk mereka," kata Oka Wisnumurti.