Jakarta-Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan fakta bahwa, saat ini, 95% kargo asal pelabuhan Belawan tidak langsung menuju negara tujuan namun harus melalui Pelabuhan Singapura dan Malaysia. Tidak hanya pelabuhan Belawan, sebagian besar pelabuhan di Sumatra hanya sebagai feeder. Hal ini menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.

NERACA

Dominasi Malaysia dan Singapura itu terus berlanjut sampai hari ini. Dari Januari - Mei 2022, sekitar 51 persen peti kemas yang bongkar/muat di Belawan menuju/berasal dari Malaysia. Sisanya, 44 persen ke Singapura dan Thailand 5 persen.

"Kami di Kementerian BUMN sedang berikhtiar untuk menjadikan Belawan sebagai pelabuhan ekspor yang melayani direct call," kata Menteri Erick Thohir dalam keterangannya, pekan ini.

Sebagai gambaran, pelayaran langsung (direct call) kapal peti kemas dari Indonesia ke Los Angeles, misalnya, hanya perlu 23 hari. Sebaliknya, dengan transshipment, rute yang sama perlu waktu 31 hari, plus tambahan ongkos 20 – 30 persen lebih mahal.

Selain merugikan pelaku ekspor, transshipment ini membuat Indonesia kehilangan lebih banyak devisa. Jasa layanan kapal kontainer selama ini dibayar dalam mata uang asing (dollar AS).

Data Bank Indonesia mencatat, dari US$6,286 miliar defisit neraca jasa transportasi Indonesia pada 2021, sebesar US$6,232 miliar atau 99 persen disumbangkan oleh defisit pada biaya pengangkutan barang (sea freight).

"Ekspor barang yang transit ke negara lain, sangat merugikan perekonomian. Praktik ini membuat ekspor Indonesia kurang kompetitif karena harus menanggung biaya logistik yang mahal serta makan waktu. Selain itu, Indonesia juga harus kehilangan banyak devisa," ujarnya.

Menurut Erick, pengembangan Belawan bisa dimulai dengan mendatangkan kapal-kapal kontainer berukuran besar ke Belawan. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan peralatan bongkar muat di Pelabuhan Belawan agar memadai untuk pengangkutan direct call (pelayaran langsung ke negara tujuan).

Selain itu, volume muatan peti kemas juga harus ditumbuhkan. Caranya, dengan menjadikan Belawan sebagai gateway bagi pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitarnya. "Muatan kargo yang tersebar di pelabuhan-pelabuhan kecil di Sumatra, dapat dibawa ke Belawan untuk kemudian bersama-sama diangkut ke negara tujuan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Kementerian Perhubungan mengoptimalkan pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), guna meningkatkan mobilitas komoditas ekspor dan perekonomian masyarakat.

"Bapak Presiden Jokowi menganjurkan kami agar pelabuhan-pelabuhan yang ada di Babel untuk lebih produktif," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Pangkalpinang, dikutip Antara, belum lama ini.

Menurut dia, peninjauan Pelabuhan Sadai dilakukan agar menjadi tindakan selanjutnya untuk peningkatan infrastruktur pelabuhan, agar lebih jelas mana yang akan dikembangkan sebagai pelabuhan untuk barang, atau untuk penumpang.

"Kedatangan kami ini memang sudah direncanakan bersama, guna memetakan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Pulau Bangka dan Belitung. Nantinya ini akan kami kembangkan lagi agar lebih produktif," katanya.

Kolaborasi BUMN

Tiga perusahaan BUMN yang bergerak di industri penyeberangan dan kelautan resmi berkolaborasi. Perusahaan tersebut yaitu ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau PUelni yang telah meneken MoU tentang kerja sama pelayanan jasa kepelabuhanan dan pemanfaatan aset.

Kemudian, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelindo tentang Kemitraan Strategis dan Sinergitas BUMN.

"Kita ingin makin hari pergerakan ini makin efisien, makin memberikan satu nilai tambah bagi masyarakat, baik itu untuk angkutan penumpang maupun barang," kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam sambutannya, di Kementerian Perhubungan, pekan lalu.

Menurut Budi, melalui kolaborasi ini akan tercipta integrasi konektivitas antara masing-masing kerja sama BUMN tersebut. Misalnya, ASDP dan Pelni yang akan menyambungkan konektivitas ke wilayah pelosok. "Kita ingin kegiatan end to end yang baik, kegiatan roro Pelni dari surabaya ke Papua dan dilanjutkan ASDP sampai akhir," katanya. Kemudian, adanya pelabuhan milik Pelindo yang juga bisa digunakan oleh ASDP maupun Pelni bisa menciptakan konektvitas logistik yang lebih baik.

Selain itu, Menhub mengatakan bahwa pelabuhan Tanjung Priok akan dijadikan green port. Ini dilakukan untuk mewujudkan sektor transportasi yang ramah lingkungan. Transportasi harus mencakup beberapa aspek keberlanjutan untuk mendukung pemikiran-pemikiran yang inklusif di bidang ekonomi, bidang sosial, bidang lingkungan dan governance.

"Sekarang kita harus lakukan dengan inklusif. Pengembangan green port menjadi panduan dalam pengembangan pelabuhan ke depan," kata Menhub dalam penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dari UGM belum lama ini.

Green port mengedepankan konsep ramah lingkungan dengan mengelola dampak secara efektif melalui pencegahan pencemaran, konservasi air, dan energi, serta berkontribusi dalam konservasi keanekaragaman hayati dan penggunaan teknologi ramah lingkungan.

"Terminal Teluk Lamong yang ada di Surabaya menjadi green port pertama di Indonesia, menyusul Tanjung Priok. Dan kita ingin bahwa pelabuhan-pelabuhan itu tidak hanya memikirkan pelabuhan, tetapi juga melakukan pengembangan perkebunan mangrove di sekitar Pelabuhan," jelas Menhub.

Selain itu, pihaknya akan secara konsisten mengembangkan transportasi berkelanjutan, seperti kereta listrik yang sudah dirasakan di Jawa Tengah. Kemudian, bus listrik yang sebentar lagi akan dibuat di Bali, di Surabaya dan di Bandung. "Electric vehicle yang sudah ada di kantor kami dan menyusul di tempat-tempat yang lain dan juga green airport," ujarnya.

Guna mengembangkan bus listrik, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta dengan Kementerian ESDM untuk mengkonversi motor-motor, bus-bus konvensional menjadi bus dan motor listrik. "Tentunya dengan mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan membeli baru," ujarnya.

Menhub menegaskan, transportasi berkontribusi merajut keadilan yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Arah pembangunan infrastruktur transportasi bergeser dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. bari/mohar/fba