Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua MPR RI

RUU Penanggulangan Bencana Harus Perkuat BNPB

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi sikap Pemerintah yang ingin menghapuskan nomenklatur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rencana Revisi UU Penanggulangan Bencana, karena ia menilai BNPB justru harus diperkuat.’

“Di tengah banyaknya bencana alam dan non-alam yang terjadi sepanjang tahun, semestinya kelembagaan BNPB diperkuat, bukan diperlemah baik kelembagaan maupun sistem kerja dan anggarannya. Misalnya dengan diturunkan statusnya dari UU menjadi level Perpres (Peraturan Presiden),” kata HNW dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dikutip Antara, kemarin.

HNW mengungkapkan bahwa dirinya menyayangkan sikap Pemerintah tersebut, terlebih ketika masyarakat membutuhkan komitmen Pemerintah dalam hal penanggulangan bencana.

“Semua fraksi di Komisi VIII DPR sepakat agar dengan revisi UU itu maka posisi BNPB diperkuat, baik dari struktur organisasinya, kewenangan, dan anggarannya agar lebih mampu melaksanakan perannya,” kata Hidayat setelah Rapat Kerja (Raker) RUU Penanggulangan Bencana antara Komisi VIII DPR-RI dengan Kemensos dan DPD RI, Rabu (13/4).

Keinginan Pemerintah untuk menghapuskan nomenklatur BNPB mengakibatkan pembahasan RUU Penanggulangan Bencana bersama Komisi VIII DPR RI mengalami kebuntuan atau deadlock. Pembahasan pun berhenti di tingkat I pada Raker antara Komisi VIII DPR-RI dengan Pemerintah dan DPD RI, Rabu (13/4).

Hidayat menilai, penjelasan Pemerintah yang diwakili Menteri Sosial Tri Rismaharini bahwa kelembagaan penanggulangan bencana akan dibuat lebih kuat dan fleksibel melalui Peraturan Presiden, justru bertentangan dengan kebutuhan di lapangan.

Selain soal nomenklatur BNPB, HNW menjelaskan bahwa kebuntuan pembahasan RUU Penanggulangan Bencana antara Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI juga terjadi lantaran Pemerintah menolak usulan Komisi VIII DPR RI perihal penetapan alokasi 2 persen APBN untuk penanganan bencana. Ant