NERACA

Bitung - Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengimplementasikan penangkapan ikan terukur. Teranyar, sistem lelang ikan online menjadi salah satu terobosan sebagai bagian tak terpisahkan dari penerapan kebijakan tersebut.

Menurut Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, Dirgayuza Setiawan, sistem lelang ikan online akan mengefisienkan rantai tata niaga yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan nelayan.

Selain itu, adanya lelang online akan memberikan kemudahan bagi  calon pembeli ikan hasil tangkapan nelayan dengan kualitas yang baik. Mengingat sistemnya online, maka jangkauan calon pembelinya pun menjadi sangat luas.

“Langkah ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan di Eropa tahun lalu. Kami mendapatkan tugas untuk mengadopsi sistem tersebut agar dapat dikembangkan di Indonesia untuk mendukung aktivitas pelabuhan perikanan khususnya tempat pelelangan ikan (TPI),” ujar Setiawan dalam gelaran focus group discussion (FGD) lelang ikan online di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.

Lebih lanjut, Setiawan mengatakan tidak semua ikan hasil tangkapan nelayan nantinya dijual melalui sistem lelang online. Hanya sekitar 5 persen hingga 10 persen ikan dari total produksi dengan kualitas terbaik dan premium.

 “Ini untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang mencari ikan dengan mutu yang baik. Salah satunya adalah ikan yang didaratkan di Bitung, kualitasnya baik karena memenuhi kriteria penanganan ikan yang baik ketika masih di atas kapal hingga didaratkan di pelabuhan perikanan,” imbuh Setiawan.

Syarat lelang ikan online, lanjut Setiawan, adalah ikan segar berkualitas, teristimewa hasil one day fishing dari nelayan kecil. Pelelangan akan dikelola oleh koperasi yang memberikan jaminan pembelian kepada nelayan, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan juga kepada pembeli.

 Pada kesempatan yang sama, Kepala PPS Bitung, Ady Candra mengungkapkan Bitung merupakan salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia. Pada tahun 2021, produksi perikanan mencapai 47 ribu ton dengan nilai produksi Rp1,16 triliun.

 “Ikan dominan adalah tuna, cakalang, tongkol, layang, selar dan ikan lainnya. Tidak hanya untuk pasar domestik namun juga untuk pasar ekspor ke negara-negara Eropa, Amerika dan Australia," kata Candra.

FGD ini melibatkan para nelayan, pedagang ikan, pelaku usaha perikanan Kota Bitung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Bitung serta para mitra startup di bidang perikanan diantaranya Aruna, eFishery, Silly Fish Indonesia dan Ekosis sebagai pengecer ikan segar bernilai tinggi di Jabodetabek.

Dalam rangkaian FGD ini, kunjungan lapangan juga dilakukan untuk melihat hasil tangkapan ikan nelayan yang didaratkan di TPI PPS Bitung, aktivitas bongkar ikan di dermaga, serta unit pengolahan ikan tuna. Setelah FGD dan langkah lanjutan lainnya, diharapkan sistem lelang online dengan piloting di PPS Bitung dapat segera terealisasi.

Terkait  penangkapan ikan terukur, Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar menegaskan bahwa KKP mengajak seluruh masyarakat agar mulai memikirkan jangka panjang terkait nasib sumber daya ikan, khususnya ikan-ikan lokal di Indonesia yang mulai punah, seperti yang terjadi di Kampar, yaitu pada ikan semah dan ikan baung.

 "Yang harus kita pikirkan, jangka panjang, kita pelihara, kita harus memijahkan, agar disegerakan. Saya meminta agar BRSDM dapat berkoordinasi, bekerja sama dengan BRIN, bagaimana caranya, di Kampar, Kapuas, Musi, untuk ikan-ikan endemik ini bisa dikembangbiakkan oleh masyarakat," jelas Antam pada kegiatan restocking di depan masyarakat Kampar.

 Lebih lanjut, Antam juga meminta bantuan dari pemerintah daerah melalui Bupati Kampar agar dapat senantiasa memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan di Kampar.

 "Mohon bantuan Bapak Bupati, kita bisa libatkan tokoh agama, kita menangkap dari alam, jadi harus menyayangi alam, penangkapan ikan tidak boleh pakai stroom, racun, maupun bom," tegas Antam.

Sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kemudahan berusaha terbuka lebar diberikan pemerintah untuk pelaku usaha rintisan di bidang kelautan dan perikanan.

Peran distribusi logistik saat kebijakan penangkapan ikan terukur nantinya diimplementasikan sangat besar karena pendaratan ikan tidak lagi berpusat di Pulau Jawa, tapi di pelabuhan-pelabuhan di sekitar area penangkapan. Agus/gro