Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati meminta Badan Layanan Umum (BLU) setiap kementerian dan lembaga (K/L) untuk mengutamakan produk dalam negeri. Sebab, penggunaan produk lokal bisa mempercepat prose pemulihan ekonomi dan memberikan banyak dampak positif lainnya. "Gunakan produksi dalam negeri, ciptakan dampak di ekonomi kita agar bisa lebih berkembang," ujarnya dalam Pembukaan Rakor BLU 2022, Jakarta, Rabu (30/3).

NERACA

Menkeu mengingatkan BLU merupakan bagian dari Kementerian Keuangan. Sehingga tidak hanya mengutamakan keuntungan semata. Melainkan juga harus bisa berpikir program yang didukung harus memberikan manfaat untuk masyarakat.

"Kita bisa melihat dan merasakan kesejahteraan dan munculnya BLU ini sangat penting sebagai pengelola yang bukan hanya berorientasi pada bisnis saja," ujar Sri Mulyani.

Untuk itu dia meminta BLU di Kementerian Kesehatan maupun BLU Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Pengadaan alat kesehatanharus mengutamakan produksi dalam negeri jika kapasitasnya tidak jauh berbeda dengan produk impor. Sebab dari sisi keuangan hal ini akan melahirkan efek domino bagi masyarakat lainnya. "Pengadaan alkes dari nasional saja, jangan ada korupsi dan kepentingan," tutur dia.

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan jika pengelolaan BLU terus terjaga integritasnya, maka bukan hal yang mustahil akan melahirkan rumah sakit-rumah sakit yang baik. "Jangan sampai rumah sakit jadi sumber masalah dalam tata kelola," katanya.

Tidak hanya itu. Ada banyak BLU di bidang pendidikan seperti dana abadi pendidikan, dana abadi penelitian dan dana abadi kebudayaan. Sri Mulyani meminta manajemen BLU harus bisa membumikan peranannya di tengah masyarakat. Agar masyarakat mengetahui kehadiran dan dukungan negara yang sudah ada sejak lama.

"Sampaikan kepada masyarakat kalau instrumen pemerintah telah melayani dan negara hadir dengan efisiensi tinggi, transparansi dan akuntabilitas. Menciptakan ruang yang terlihat secara nyata. Jadi keuangan negara kembali ke masyarakat juga lewat kualitas pendidikan dan sarana prasarana," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku jengkel, akan hadirnya barang-barang impor yang masuk ke Indonesia. Menurut kepala negara, seharusnya masyarakat Indonesia bisa menggenjot potensi produk dalam negeri agar menekan laju impor.

Kantor Staf Presiden RI mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk lebih aktif melakukan monitoring realisasi belanja barang/jasa di seluruh instansi pemerintah.

"Sesuai arahan bapak Presiden yakni memaksimalkan produk dalam negeri benar-benar dilaksanakan," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono dalam keterangan tertulis diterima, Senin (28/3).

Kantor Staf Presiden juga akan memastikan Kementerian, Lembaga, dan BUMN untuk memenuhi ketentuan alokasi produk koperasi dan UMKM sebesar minimal 40 persen dari keseluruhan jumlah pengadaan barang/jasa. Sebab, sesuai catatannya, per Maret 2022 target alokasi 40 persen saat ini belum tercapai. "Diharapkan seiring waktu nanti pengawasan dapat diperketat untuk memastikan target tersebut bisa terpenuhi," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Edy meyakini, sebenarnya banyak unit produksi di Indonesia yang masuk dalam kategori UMKM, yang mampu memenuhi kebutuhan atas barang-barang K/L atau BUMN. Kendati, tinggal bagaimana bisa melakukan matching antara supply dan demand domestik tersebut.

Instrumen Penting

Selain itu, Menkeu menyebut peran APBN dan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai shock absorber ketika Indonesia dihantam pandemi Covid-19. APBN dan BLU menjadi instrumen yang sangat penting untuk memberi dukungan terhadap pemulihan ekonomi.

Dia menjelaskan, kondisi perekonomian Indonesia masih dalam proses pemulihan. Selama pandemi ini, keuangan negara melalui APBN menjadi instrumen sangat penting perannya, begitupun dengan BLU.

"BLU merupakan bagian dari keuangan negara, dalam situasi dimana masyarakat perekonomian sosial mengalami guncangan dan ancaman yang nyata seperti terjadinya pandemi yang tidak hanya menjadi ancaman kesehatan," ujar Sri Mulyani.

Menurut dia, konsekuensi dari Pandemi memberikan pengaruh sosial dan ekonomi dan keuangan, maka keuangan negara melalui APBN dan BLU berfungsi dan diharapkan hadir menjadi instrumen yang mampu mengurangi shock.

"Ini lah yang sering saya sebutkan bahwa keuangan negara APBN dan BLU itu berperan sebagai shock absorber, dan shock stabilizer yang kemudian mampu melindungi masyarakat, dan ekonomi kita," ujarnya.

Sebab, masyarakat Indonesia perlu dilindungi dari ancaman kesehatan yang bisa menimbulkan kematian, masyarakat perlu untuk dilindungi dari kejatuhan kondisi sosial melalui jaring pengaman sosial, perlu juga didukung agar mereka mampu terus bekerja.

Dari sisi ekonomi perlu dipulihkan, sehingga kesempatan kerja berjalan dan juga masyarakat Indonesia akan memiliki kemampuan untuk memperbaiki kesejahteraan, sekaligus terciptanya keadilan yang makin kuat.

"Itu adalah fungsi shock absorber, guncangan terjadi sama seperti kita naik mobil kita tidak pernah bisa memprediksi apakah akan hujan apakah akan ada petir? Apakah ada lobang Apakah jalannya berlumpur? Namun kita harus mampu mobil kita dijaga sehingga pada saat terjadi shock penumpang di dalam mobil menjadi relatif aman," ujarnya.

Tidak berarti bahwa mereka pasti merasakan guncangan, namun mobilnya harus kuat dan aman. Itulah yang Menkeu maksud, bahwa keuangan negara termasuk BLU di dalamnya berfungsi seperti mobil yang menjaga penumpang dalam arti rakyat Indonesia yang sedang menuju perjalanan mencapai cita-cita bernegara.

"Oleh karena itu, APBN dan keuangan negara bekerja dalam tiga tujuan yang penting. Tiga tujuan yang tiga-tiganya sama-sama penting. Pertama dari APBN dan keuangan negara termasuk BLU harus mampu menjadi penjaga keselamatan rakyat, itu yang disebut dari sisi kesehatan, keselamatan dari sisi sosial," katanya.

Kedua, keuangan negara termasuk BLU harus mampu menjadi pelindung dari perekonomian dan ikut memulihkan perekonomian.

Tujuan ketiga, yang penting adalah keuangan negara termasuk BLU harus terus dijaga kesehatannya. Karena kalau BLU dan keuangan negara sendiri sakit, maka dua instrumen penting itu tidak bisa melakukan fungsi melindungi masyarakat dan perekonomian. bari/mohar/fba