Dalam rangka meningkatkan literasi, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI berupaya melalui kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. “Perpustakaan ke depan diharapkan mampu melayani masyarakat untuk menyajikan ilmu pengetahuan yang bisa mengubah nasib mereka, dengan menyediakan buku terapan yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing,”kata Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando di Jakarta, Kamis (24/3).

Disampaikannya, program literasi ini merupakan langkah konkret yang sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024 untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Buku cetak dan digital sangat berperan penting karena tulisan yang ada di dalamnya mampu memonopoli kebenaran, hal itu menyebabkan invasi pemikiran lebih dahsyat 1.000 kali daripada perang fisik. Tidak ada teori lain untuk menyerap ilmu pengetahuan dari buku tanpa membaca.

Hal senada juga disampaikan Team Leader Konsultan Pendamping Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial PT. Markplus Inc., Erlyn Sulistyaningsih, akses terhadap informasi berkualitas yang diberikan kepada masyarakat oleh perpustakaan bertujuan untuk menghalau kemiskinan informasi.

Adapun tiga strategi yang perlu dilakukan untuk mendukung Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial antara lain meningkatkan kualitas layanan informasi melalui buku, komputer, dan internet, memfasilitasi kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat, dan bekerja sama dengan pihak lain untuk mendapatkan dukungan.“Ini adalah anugerah untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Sebagai pejuang literasi yang mempunyai keyakinan mari jadikan literasi sebagai gerakan sosial nasional, sehingga ke depan Indonesia bisa menjadi lebih baik,” ungkap Erlyn.

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas RI, Subandi Sardjoko menyatakan rasa bangganya akan perpustakaan yang tidak hanya sekadar menjadi tempat untuk menyimpan buku, namun memiliki banyak manfaat untuk sosial dan ekonomi masyarakat.

Dia menambahkan, program tersebut telah membuktikan bahwa perpustakaan berperan aktif dalam menciptakan SDM unggul, profesional, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Akan tetapi, untuk senantiasa mempertahankan kualitas program yang ada, perpustakaan tidak dapat bekerja sendiri sehingga harus melibatkan peran serta dari dinas lain di daerah.“Dibutuhkan pengelola yang inovatif dan kreatif untuk mencari cara tentang bagaimana mentransfer, meningkatkan pengetahuan dan penerapannya sehingga fasilitas yang dihadirkan tidak hanya mengandalkan pemerintah melainkan juga dari pihak filantropi dan swasta,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas, Joko Santoso, mengajak seluruh peserta sosialisasi untuk menjadikan perpustakaan sebagai bangku terakhir bagi masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya untuk memberikan perubahan pengetahuan dan perilaku masyarakat melalui penguatan literasi individu, sehingga dapat memberikan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan.“Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini harus menyasar target agar mampu mengentaskan pengangguran dan mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia,”kata Joko.

Kegiatan Sosialisasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tahun 2022 ini diikuti oleh 34 provinsi, 170 kabupaten/kota, dan 96 perpustakaan desa penerima manfaat. Kegiatan digelar secara hybrid di empat lokasi yakni Jakarta, Batam, Surabaya, dan Makassar. Adapun jumlah peserta luring sebanyak 440 peserta, yaitu 104 peserta di Jakarta, 88 peserta di Batam, 111 peserta di Surabaya, dan 137 peserta di Makassar.