Jakarta-Laporan Asian Development Bank (ADB) mengungkapkan, pandemi penyakit virus korona (Covid-19) menjerumuskan 4,7 juta orang di Asia Tenggara ke kemiskinan ekstrem pada 2021 seiring dengan hilangnya 9,3 juta pekerjaan, jika dibandingkan dengan kondisi tanpa pandemi. Sementara itu, Pemerintah mengatakan, kondisi tenaga kerja di Indonesia sudah membaik seiring dengan adanya pemulihan ekonomi. Ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah pengangguran terbuka (TPT) secara nasional dari 7,07% menjadi 6,49% pada 2021.

NERACA

Gelombang Omicron dapat memangkas pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara hingga 0,8 poin persentase pada 2022, menurut laporan ADB yang berjudul Southeast Asia: Rising from the Pandemic. Keluaran ekonomi kawasan ini pada 2022 diperkirakan akan turun lebih dari 10 persen dibandingkan skenario tanpa Covid-19.

Kelompok yang paling terimbas dampaknya antara lain adalah para pekerja tanpa keterampilan khusus, pekerja di sektor ritel dan perekonomian informal, serta usaha kecil yang tidak memiliki eksistensi digital.

"Pandemi ini telah menimbulkan pengangguran di mana-mana, memperburuk ketimpangan, serta memperbesar tingkat kemiskinan, dan hal-hal tersebut terutama menimpa kaum perempuan, pekerja usia muda, dan lansia di Asia Tenggara," kata Presiden ADB Masatsugu Asakawa dalam rilis ADB, Jakarta, Rabu (16/3.

ADB akan terus bekerja sama dengan para pembuat kebijakan, seiring upaya negara-negara untuk membangun kembali perekonomian negaranya, meningkatkan sistem kesehatan nasional, dan merampingkan peraturan domestik guna memperkuat daya saing dunia usaha.

"Kami mendorong seluruh pemerintah di Asia Tenggara agar berinvestasi pada infrastruktur yang pintar dan hijau, serta mengadopsi inovasi di bidang teknologi untuk makin menstimulasi pertumbuhan ekonomi," kata Asakawa.

Laporan ADB juga menyatakan bahwa dalam kurun waktu dua tahun pandemi, perekonomian yang sudah mengadopsi teknologi secara luas, mampu mempertahankan ekspornya, atau kaya sumber daya alam, memiliki prospek pertumbuhan yang lebih cerah.

Laporan tersebut mencatat terjadinya pemulihan ekonomi di seluruh kawasan, dan sebagian besar negara mengalami kenaikan kunjungan ke tempat-tempat ritel dan rekreasi hingga 161 persen dalam periode dua tahun sampai dengan 16 Februari 2022.

Namun, kawasan ini masih menghadapi sejumlah tantangan global, termasuk munculnya varian lain dari Covid-19, pengetatan suku bunga global, gangguan rantai pasokan, serta kenaikan harga komoditas dan inflasi.

Sampai dengan 21 Februari 2022, sekitar 59% dari penduduk di Asia Tenggara sudah menerima vaksinasi lengkap. Laporan ini mendorong agar pemerintah negara-negara di kawasan ini mengalokasikan lebih banyak sumber daya guna memastikan berjalannya sistem kesehatan, meningkatkan surveilans terhadap penyakit, dan merespons potensi pandemi di masa mendatang.

Investasi kesehatan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui naiknya partisipasi dan produktivitas tenaga kerja. Misalnya, pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara dapat meningkat 1,5 poin persentase apabila belanja di sektor kesehatan di kawasan ini mencapai sekitar 5% dari produk domestik bruto (PDB), dibandingkan dengan 3% pada 2021, menurut laporan tersebut.

Laporan ini juga merekomendasikan agar pemerintah terus mendorong reformasi struktural guna meningkatkan daya saing dan produktivitas. Hal ini termasuk menyederhanakan prosedur dalam berusaha, mengurangi hambatan perdagangan, dan mendorong usaha kecil untuk mengadopsi teknologi baru.

Reformasi tersebut dapat pula mencakup pelatihan keterampilan untuk membantu pekerja mengatasi disrupsi pasar tenaga kerja dan relokasi pekerjaan di berbagai sektor. Pemerintah juga perlu menjaga kehati-hatian fiskal untuk mengurangi defisit dan utang pemerintah, serta memodernisasi administrasi pajak guna meningkatkan efisien dan memperluas basis pajak.

Acara tahun ini yang bertajuk, 'Solusi Berkelanjutan bagi Pemulihan Asia Tenggara (Sustainable Solutions for Southeast Asia’s Recovery),' berfokus pada bagaimana kawasan ini dapat mendorong pemulihan dari pandemi Covid-19 dengan mengatasi hambatan rantai pasokan, membangkitkan kembali pariwisata, dan memajukan transformasi digital. Acara virtual ini terbuka untuk umum, dan tahun ini diperkirakan akan menarik sekitar 5.000 peserta.

ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota—49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.

Pengangguran Turun

Secara terpisah, pemerintah mengatakan, kondisi tenaga kerja di Indonesia sudah membaik seiring dengan adanya pemulihan ekonomi. Hal itu dibuktikan dengan menurunnya jumlah pengangguran terbuka (TPT) secara nasional dari 7,07% menjadi 6,49% pada 2021.

"Kalau didetailkan jumlah pengangguran yang secara langsung diakibatkan oleh Covid-19 ini juga menurun dari 2,56 juta pada 2020 menjadi 1,82 juta orang pada 2021," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Rakernas Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan, Rabu (16/3).

Selanjutnya, Ida mencatat jumlah penduduk pekerja yang sementara tidak bekerja karena covid-19 ini juga mengalami penurunan dari 1,77 juta pada 2020 menjadi 1,39 juta orang pada 2021. Sama, jumlah penduduk pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 ini terjadi penurunan dari 24,03 juta pada 2020 menjadi 17,41 juta orang pada 2021.

Kemudian, dari sisi penyerapan tenaga kerja, kinerja usaha industri pengolahan dan sektor formal terpantau sangat baik. Penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha industri tercatat ada 1,22 juta orang dalam kurun waktu dari 2020 ke 2021.

"Sementara itu, jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor formal mencapai 2,37 juta orang dalam kurun waktu yang sama. Muara dari perbaikan-perbaikan tersebut bisa kita lihat dengan turunnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi," ujar Menaker.

Tingkat kemiskinan menurun dari 10,19% pada 2020 menjadi 9,71% pada 2021. Begitu juga dengan rasio gini terjadi penurunan dari 0,385 menjadi 0,381. "Yang saya sampaikan ini bukan data dari Kementerian ketenagakerjaan yang bisa diolah begitu saja, tapi ini adalah data dari BPS, itulah kenapa marilah kita bersyukur tahun 2021 kita mengalami perbaikan perbaikan terutama sektor Ketenagakerjaan," ujarnya.

Meskipun perbaikan kondisi Ketenagakerjaan Indonesia itu telah terjadi, namun upaya melanjutkan pemulihan kondisi Ketenagakerjaan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Ketika Dunia belum selesai dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran di dunia yang meningkat adanya Covid-19. "Kita dihadapkan pada gelombang laju inflasi tingkat tinggi kondisi tersebut tentu akan sangat berdampak pada pengetatan keuangan global," ujarnya. bari/mohar/fba