NERACA

Jakarta – Aksi korporasi emiten memperkuat struktur modal dengan menerbitkan saham baru atau rights issue saat ini tengah menjadi tren. Pasalnya, di tengah kondisi pandemi Covid-19, aksi korporasi melakukan penambahan modal melalui hak memesa efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue terus tumbuh.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna menyebutkan, total nilai rights issue di semester pertama sampai dengan Juli 2021 dari 16 perusahaan mencapai Rp 35,7 triliun atau melonjak tajam 302% dibandingkan prideo yang sama tahun lalu Rp 8,9 triliun.”Peningkatan pelaksanaan right issue ini antara lain disebabkan banyaknya bank yang melaksanakan rights issue dalam rangka peningkatan modal sebagai bagian dari salah satu upaya pemenuhan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum,"ujarnya.

Nyoman menyampaikan, sebanyak 62% dari total nilai right issue periode Juli 2021 berasal dari sektor perbankan. Penyebab lain dari peningkatan pelaksanaan right issue jika dikaitkan dengan penggunaan dana adalah untuk pemenuhan modal kerja, pembiayaan ulang (refinancing) utang dan beberapa perusahaan berencana melakukan ekspansi usaha.

Sampai dengan saat ini, lanjut Nyoman, BEI masih menunggu pelaksanaan rights issue dari 42 perusahaan tercatat dalam daftar tunggu atau pipeline yang berencana melaksanakan rights issue pada 2021. Salah satu emiten yang akan rights issue adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pada 22 Juli 2021 lalu, pemegang saham menyetujui aksi korporasi rights issue 28 miliar lembar saham . Aksi korporasi tersebut dilakukan sehubungan dengan rencana pemerintah membentuk Holding Ultra Mikro antara BRI, Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). BRI direncanakan menjadi perusahaan induk dalam holding tersebut.

Dalam PMHMETD ini, pemerintah akan menyetorkan seluruh saham seri B miliknya dalam Pegadaian dan PNM kepada BRI atau Inbreng. Setelah transaksi tersebut, BRI pun akan memiliki 99,99% saham Pegadaian dan PNM. Sementara itu, pemerintah akan tetap memiliki satu lembar saham seri A Dwiwarna dalam Pegadaian dan PNM.

Nantinya, dana hasil dari aksi korporasi ini akan dimanfaatkan oleh BRI untuk membentuk Holding Ultra Mikro yang dilakukan melalui penyertaan saham BRI dalam Pegadaian dan PNM, sebagai hasil dari Inbreng pemerintah. Selebihnya, dana tersebut akan digunakan sebagai modal kerja BRI dalam rangka mengembangkan ekosistem ultra mikro dan mengembangkan bisnis mikro dan kecil.

Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, rights issue yang dilakukan BRI dinilai merupakan bagian upaya meningkatkan daya saing dan naik kelas pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lewat BUMN Ultra Mikro. Pasalnya, dana yang dihimpun dari rights issue digunakan untuk memberdayakan usaha ultra mikro dan berimbas pada penyerapan tenaga kerja. “Pasar pembiayaan segmen mikro masih terbuka lebar, sehingga Holding BUMN ultra mikro akan bergantung pada pemanfaatan dana right issue,“ ujarnya.