Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung upaya kementerian dan lembaga yang menerapkan teknologi industri 4.0 dalam menopang aktivitasnya agar lebih produktif dan efisien. Misalnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang akan mengimplementasikan program Polisi 4.0.

NERACA

Program Polisi 4.0 ini diusung oleh Komjen Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri terpilih yang telah disetujui oleh DPR.

“Kami merespons positif rencana program Polisi 4.0, karena sejalan dengan program prioritas peta jalan Making Indonesia 4.0 yang juga akan mendukung sektor industri elektronik dan telematika,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Taufiek Bawazier di Jakarta.

Menurut Taufiek, transformasi digital di Kepolisian bakal memberikan dampak positif terhadap inovasi dan pertumbuhan sektor industri di dalam negeri terutama industri penghasil hardware dan software untuk artificial intelligence (AI).

“Pemanfaatan teknologi AI untuk Kepolisian seperti Automatic License Plate Recognition (ALPR) dapat mengurangi beban Kepolisian dalam memonitor pelanggaran di jalan. Selain itu, pemanfaatan surveillance equipment seperti drone dapat menumbuhkan industri dalam negeri sekaligus membantu Kepolisian dalam tugas mengurangi criminal rate dan memberi pelayanan terhadap masyarakat lebih optimal,” papar Taufiek.

Lebih lanjut, menurut Taufiek, kesiapan Polri ini perlu didukung dengan pelatihan-pelatihan sumber daya manusia (SDM) yang berbasis kompetensi sehingga aplikasi teknologi Kepolisian dapat berlangsung terus dan penyedia di sektor industri terus berinovasi sesuai kebutuhan pelayanan di Kepolisian. “Program ini memberi peluang bagi anak bangsa untuk membuat aplikasi software dan hardware yang sesuai dengan kebutuhan Kepolisian,” tutur Taufiek.

Taufiek  pun mengungkapkan, industri elektronik dalam negeri siap mendukung Kepolisian mewujudkan Polisi 4.0. Sebab, di era industri 4.0 banyak sekali perkembangan inovasi teknologi industri yang bisa dimanfaatkan Kepolisian. Contohnya Thermal Imaging untuk membantu penglihatan dalam kondisi gelap, aplikasi Biometrik dalam mengungkap fingerprint dan DNA, serta pemanfaatan GPS untuk shots-potter jika terjadi penembakan.

“Selain itu pemanfaatan facial recognition untuk dapat mempercepat identifikasi dan analitik dalam mengungkap sebuah persoalan di lapangan,” ungkap Taufiek.

Lebih lanjut, Taufiek pun melihat bahwa kesiapan big data dan cloud yang aman, juga bisa menjadi prioritas sesuai konsep AI yang akan diterapkan Kepolisian.

Contohnya, peran industri kamera dan robot. Hal ini  juga strategis dimanfaatkan oleh Kepolisian. Dengan melengkapi kamera di lapangan yang terhubung di kantor pusat, akan memberikan efisiensi kerja Kepolisian dan memberi pelayanan masyarakat yang lebih baik.

“Namun demikian, teknologi ini harus dimanfaatkan sesuai kebutuhan sehingga alokasi anggaran dapat efisien. Pemanfaatan smart ponsel dan smart patroli yang dilengkapi peralatan di atas juga akan memberikan dampak positif bagi industri selain masyarakat,” tegas Taufiek.

Terkait beberapa pihak yang melihat Polisi 4.0 akan mengurangi jumlah personel Polisi. Namun, Taufiek justru melihat program tersebut akan menambah jumlah polisi yang profesional dalam pemanfaatan teknologi juga meningkatkan skill Polisi yang ada saat ini. "Selain itu, penambahan tenaga kerja baru selain wirausaha baru di sektor keamanan dan sektor lain,” jelas Taufiek.

Disisi lain, Menteri Perindustrian Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengakui bahwa pihaknya juga berkolaborasi antar pihak dalam mengimplementasi industri 4.0 sesuai program prioritas Making Indonesia 4.0.

Hasilnya, program Making Indonesia 4.0 telah mendukung perusahaan industri dalam penyesuaian dengan kondisi saat ini. Di masa pandemi Covid-19, penerapan industri 4.0 memudahkan dalam menjalankan segala sesuatu sesuai dengan protokol kesehatan. “Dengan menjalankan digitalisasi, dapat mengatur proses kerja maupun SDM-nya dan tetap produktif,” papar Agus.

Artinya, penggunaan teknologi 4.0 tidak hanya pada tubuh Polri, tapi juga di semua sektor, salah satu diantaranya pada sisi pengembangan SDM. Pemerintah menyasar 6 (enam) sektor prioritas, antara lain agribisnis, manufaktur, pariwisata, pekerja migran, tenaga kesehatan, dan ekonomi digital. 

“Pemerintah berkomitmen membangun kompetensi SDM yang memenuhi syarat di era industri 4.0 melalui strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan berfokus pada 3 lembaga kejuruan, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Balai Latihan Kerja (BLK), dan Politeknik,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.