Penerbitan SKA, Implementasikan Tarif Nol Rupiah

NERACA

Jakarta – Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyampaikan, Kementerian Perdagangan telah mengimplementasikan pengenaan sementara tarif nol rupiah (Rp0) atas penerbitan surat keterangan asal (SKA) untuk barang asal Indonesia sejak 13 Oktober 2020 dan berlaku hingga 31 Desember 2020. Sebelumnya, tarif formulir SKA ditetapkan sebesar Rp25.000/set dan jumlahnya ditetapkan berdasarkan jumlah setoran yang dibayar. Upaya ini merupakan langkah Kemendag dalam mengakselerasi ekspor nasional.

“Dengan ditiadakannya pembayaran dari eksportir kepada pemerintah melalui bank, maka berkurang alur proses penerbitan SKA. Diharapkan dengan dipotongnya satu alur proses penerbitan SKA, hal tersebut dapat semakin memperlancar dan menstimulus ekspor. Implementasi pengenaan sementara tarif nol rupiah atas penerbitan SKA untuk barang asal Indonesia penting dilakukan untuk mengakselerasi ekspor nasional, khususnya di masa pandemi Covid-19,” jelas Agus.

Agus pun mengungkapkan, ada sejumlah dampak positif dari pemberlakuan tarif nol terhadap jasa penerbitan SKA, antara lain eksportir akan menghemat biaya pengurusan dokumen ekspor sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor dalam masa pandemi Covid-19.

“Bagi UMKM, penurunan tarif sampai nol rupiah diharapkan dapat mendorong dan mendukung UMKM dalam meningkatkan kinerja ekspornya. Sementara bagi pelaku usaha besar dengan nominal jumlah formulir SKA yang besar, dapat merasakan keringanan biaya operasional perusahaan,” ungkap Agus.

Sementara itu dalam web seminar “Relaksasi PNBP di Masa Pandemi Covid-19 dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional,” Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Marthin menjelaskan, usulan penghapusan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) jasa layanan penerbitan SKA kepada Menteri Keuangan melalui surat pada 30 April 2020.

“Penghapusan PNBP jasa layanan penerbitan SKA dalam jangka waktu tertentu ini juga sebagai implementasi arahan Presiden Joko Widodo pada Raker Kemendag untuk memberikan stimulus nonfiskal guna mengurangi dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap kegiatan ekspor. Untuk itu, Kemendag menyambut baik keputusan Menteri Keuangan yang menerima usulan penghapusan tarif tersebut dengan menerbitkan PMK No. 137 Tahun 2020,” jelas Marthin.

Kemudian, lanjut Marthin, hal tersebut ditindaklanjuti kebijakan tarif nol ini melalui Permendag No. 79 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Jasa Penerbitan SKA untuk Barang Asal Indonesia.

“Meskipun bersifat sementara, namun tidak menutup kemungkinan aturan ini untuk diperpanjang,” ucap Marthin.

Menurut Marthin, adapun beberapa pokok ketentuan mengenai tarif formulir SKA yang diatur melalui Pemendag No. 79 tahun 2020 yaitu, formulir SKA yang diajukan eksportir kepada Instansi Penerbit SKA (IPSKA) secara elektronik dikenakan tarif Rp0 untuk semua jenis formulir SKA, baik SKA preferensi maupun nonpreferensi, kepada seluruh eksportir baik berskala kecil, menengah, maupun besar.

Selain itu, IPSKA menetapkan jumlah formulir SKA yang diserahkan kepada eksportir pengguna SKA berdasarkan kinerja ekspor (past performance) dan/atau pertimbangan lain sesuai kebutuhan ekspor.

Sekedar catatan,SKA merupakan dokumen yang membuktikan barang ekspor Indonesia telah memenuhi ketentuan asal barang Indonesia (rules of origin of Indonesia) yang terbagi menjadi SKA preferensi dan nonpreferensi. SKA preferensi ialah ketentuan asal barang Indonesia yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk di negara tujuan ekspor berdasarkan perjanjian perdagangan yang disepakati. Sedangkan SKA nonpreferensi, tidak memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk di negara tujuan ekspor. SKA diterbitkan IPSKA yang tersebar di berbagai daerah.

Adapun e-SKA adalah sistem penerbitan SKA secara elektronik yang dibangun Kemendag untuk seluruh IPSKA. Saat ini, ada 14 form SKA preferensi yang berbeda-beda sesuai dengan perjanjian dengan setiap negara tujuan ekspor dan 4 form SKA nonpreferensi.

Pada periode 2018—2020, nilai ekspor yang menggunakan SKA cenderung mengalami peningkatan, yaitu sebesar USD 127,61 miliar pada 2018; USD 132,30 miliar pada 2019; dan USD 93,14 miliar pada Januari—September 2020. Sementara itu, pemanfaatan formulir SKA preferensi tercatat juga mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 979,7 set pada 2018; 1 juta set pada 2019; dan 617,8 ribu set pada Januari— September 2020.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Mendorong UKM Pernak-Pernik

NERACA Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) terus melanjutkan kerja sama penyelenggaraan In Store…

Tingkatkan Daya Saing dan Transformasi UMKM

Surabaya – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali menegaskan komitmennya mendukung program peningkatan daya saing dan penggunaan produk…

KTT G20 Mengupas Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi

NERACA Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar secara virtual pada tanggal 21-22 November 2020 mengesahkan Deklarasi Pemimpin…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Pemerintah Mendorong UKM Pernak-Pernik

NERACA Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) terus melanjutkan kerja sama penyelenggaraan In Store…

Tingkatkan Daya Saing dan Transformasi UMKM

Surabaya – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali menegaskan komitmennya mendukung program peningkatan daya saing dan penggunaan produk…

KTT G20 Mengupas Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi

NERACA Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar secara virtual pada tanggal 21-22 November 2020 mengesahkan Deklarasi Pemimpin…