NERACA

Jakarta –Penyerapan kebijakan buyback saham tanpa rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) masih jauh dari yang dianggarkan. Dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin, perseroan telah melaksanakan pembelian kembali (buy back) saham beredar di publik sebanyak 16,4 juta lembar saham dengan rerata pembelian sebesar Rp2.881,34 per lembar saham.

Disebutkan, total dana yang digunakan untuk melaksanakan buy back dalam tiga bulan tersebut sebesar Rp47,254 miliar. Padahal, BBRI dalam rencana penyampaian buy back untuk memanfaaatkan kelonggaran kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait buy back tanpa RUPS pada tanggal 13 Maret 2020 sebanyak-banyaknya Rp3 triliun. Dengan demikian, BBRI hanya menggunakan dana sebesar 1,5% dari total nilai yang telah disiapkan untuk aksi korporasi tersebut.

Di kuartal pertama 2020, perseroan membukukan laba bersih Rp 8,17 triliun. Laba tersebut turun tipis 0,36% dibandingkan kuartal I 2019 yang sebesar Rp 8,20 triliun. Penurunan laba bank terbesar di Indonesia ini berasal dari kontribusi kerugian yang didapat dari entitas anak usahanya dan bukan karena dampak virus corona atau covid-19 yang kini melanda Indonsia. “Laba konsolidasi memang turun, ini karena entitas anak. Utamanya akibat kondisi pasar, terutama terkait instrumen keuangan yang jadi investasi entitas anak BRI seperti BRILife, BRI Agro,” kata Direktur Keuangan BRI, Haru Koesmahargyo.

Laba bersih secara individual (bank only) masih bertumbuh 3,24% (yoy) menjadi Rp 8,30 triliun. Nilai tersebut bahkan lebih besar dibandingkan laba bersih konsolidasi. Secara individual, laba BBRI ditopang pendapatan bunga bersih yang tumbuh 7,11% year on year (yoy) menjadi Rp 20,02 triliun. Selain itu, pendapatan berbasis komisi alias fee based income juga ikut menopang dengan pertumbuhan signifikan mencapai 32,91% (yoy) menjadi Rp 4,17 triliun.

Menurut Direktur Utama BRI, Sunarso, fee based income bertumbuh pesat karena ditopang adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) selama pandemi Covid-19 yang membuat transaksi digital BRI meningkat pesat.  Selain itu, BRI juga memimpin daftar 10 BUMN terbesar kontributor bagian pemerintah atas laba tahun anggaran 2019.

Dilansir melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 yang telah diaudit, realisasi pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan (KND) 2019 berupa bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN) tahun anggaran (TA) 2019 senilai Rp50,63 triliun.

Penerimaan itu merupakan dividen dari modal yang ditanamkan di dalam perseroan pelat merah. Pemerintah melaporkan bagian laba BUMN perbankan senilai Rp18,59 triliun. Jumlah itu seluruhnya berasal dari perseroan pelat merah di bawah Kementerian BUMN.

Selanjutnya, pendapatan bagian laba BUMN non perbankan senilai Rp31,17 triliun. Realisasi itu juga datang dari perusahaan milik negara di bawah Kementerian BUMN. Dari realisasi bagian pemerintah atas laba BUMN TA 2019 tersebut, sebesar 53,36% berasal dari 10 BUMN terbesar. (Bani)