Menhub BKS Layak Diganti?

 

Oleh: Siswanto Rusdi

Direktur The National Maritime Institute (Namarin)

 

Isu reshuffle kabinet merebak setelah video dari Sekretariat Presiden tayang di You Tube pada Minggu (28/6/2020) lalu. Dalam video tersebut Presiden Joko Widodo tampak geram dengan kinerja anak buah buahnya beberapa waktu terakhir dalam menangani pandemi Covid-19. Bahkan dalam kemarahan presiden tersebut, tampak adanya ancaman akan melakukan reshuffle kabinet kepada menteri yang hanya melakukan pekerjaan yang biasa-biasa saja di tengah pandemi.

“Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita,” ujar Presiden dengan geram. Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini, (jika) Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah, lanjutnya.

Akhirnya pendapat publik langsung menyorot kinerja menteri mana saja yang termasuk dalam sindiran Presiden Jokowi tersebut. Beberapa langkah dan kinerja menteri sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 silam pun menjadi pantauan media massa. Bagi saya, salah satu menteri yang layak diganti adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi atau akrab disapa BKS. Dari sisi kemaritiman, BKS telah gagal membangun visi Presiden Jokowi pada 2014 untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Tentu saja ihwal perwujudan ambisi Presiden itu tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan tugas BKS. Menteri-menteri yang lain juga ada peranannya. Tetapi, yang bersangkutan telah dengan sadar memilih untuk menjalankan program Tol Laut, salah satu bagian/pilar Poros Maritim Dunia. Pilihan ini sesungguhnya layak diapresiasi sebab ia menunjukkan kadar loyalitas tinggi yang dimiliki oleh BKS kepada Jokowi. Konsekuensinya, jika program tersebut tidak berjalan sesuai harapan Presiden, rasanya tidak salah bila telunjuk tudingan diarahkan kepadanya.

Karenanya, jika ada reshuffle kabinet, maka menteri pertama yang layak di-reshuffle adalah yang bersangkutan. Saat ini kondisi sektor perhubungan laut masih carut marut. Banyak hal yang belum dibenahi di sektor ini selama kepemimpinan BKS. Misalnya, banyak gaji pelaut yang masih di bawah standar, sertifikasi pelaut palsu masih beredar luas. Di pelabuhannya, skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) juga banyak yang belum berjalan.

Selain itu, dari isi kemanusiaan, kondisi BKS bisa dibilang belum sepenuhnya fit pasca terjangkit Covid-19. Sehingga, sangat memungkinkan mantan Dirut PT Angkasa Pura II ini untuk beristirahat total. Saya tidak tega melihat BKS mendapat tugas berat dari presiden untuk merampungkan visi maritimnya sementara daya tubuhnya mengalami penurunan. Performanya dalam menjalankan tugas-tugas berat dari presiden bisa kurang optimal.

BERITA TERKAIT

Peran Milenial dalam Adaptasi Kebiasaan Baru

  Oleh: Ethan Narendra, Ketua Forum Pegiat Medsos Independen Riau   Generasi milenial punya peranan penting sebagai agent of change…

Pemerintah Siapkan Bantuan bagi Pekerja

  Oleh : Sthira Yudistira, Mahasiswa PTS Bogor Kalangan pekerja akan mendapat bantuan langsung tunai sebesar 600.000 rupiah per bulan.…

Dana Abadi Pariwisata

    Oleh: Joko Tri Haryanto, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu *)   Sebelum terjadinya bencana wabah pandemi Covid-19, pernah…

BERITA LAINNYA DI Opini

Peran Milenial dalam Adaptasi Kebiasaan Baru

  Oleh: Ethan Narendra, Ketua Forum Pegiat Medsos Independen Riau   Generasi milenial punya peranan penting sebagai agent of change…

Pemerintah Siapkan Bantuan bagi Pekerja

  Oleh : Sthira Yudistira, Mahasiswa PTS Bogor Kalangan pekerja akan mendapat bantuan langsung tunai sebesar 600.000 rupiah per bulan.…

Dana Abadi Pariwisata

    Oleh: Joko Tri Haryanto, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu *)   Sebelum terjadinya bencana wabah pandemi Covid-19, pernah…