Sopir Angkot Kuningan Tuntut Pembebasan Biaya Kir

Sopir Angkot Kuningan Tuntut Pembebasan Biaya Kir

NERACA

Kuningan – DPRD Kuningan setuju adanya pembatasan kuota ojek online karena akan berdampak pada siklus sinergitas kebutuhan ekonomi, dan berjanji akan mengajukan pembebasan biaya Kir mobil khusus untuk angkutan kota.

"Kami dari DPRD Kuningan setuju jika biaya KIR yang besarannya Rp. 52.000,- bagi supir angkutan umum dan Biaya Trayek angkutan umum. Namun untuk KIR akan tetap diadakan, dan untuk tuntutan yang lainnya kami akan koordinasi dengan pemangku jabatan dan dinas instansi terkait," janji Dede Ismail, Wakil Ketua DPRD Kuningan.

Lontaran tersebut disampaikan Dede didampingi anggota dari Komisi 3, saat menerima aspirasi PAKU (Paguyuban Awak Aangkutan Umum), yang menyerukan tujuh tuntutan tentang kendala beratnya mejadi supir angkutan umum saat ini, pada Selasa (19/11), di gedung dewan.

Ketua koordinator aksi Iis Santoso menyampaikan tujuh tuntutannya diantaranya membebaskan biaya Uji KIR, membuat Zonasi bagi pengemudi online yaitu 300 meter dari tempat perbelanjaan, sekolah, kantor dan dinas pemerintahan serta tempat wisata, mengharapkan segeran ditindak angkutan luar kota antar provinsi yang meneruskan Terminal Cidahu banyak angkutan luar kota antar provinsi untuk berhenti di terminal Cidahu saja tidak sampai ke Ciawi atau Kuningan.

"Kami berharap agar pemerintah membebaskan biaya Uji Kir bagi supir angkutan umum, membuat Zonasi bagi Ojek Online (Ojol), penertiban pelajar yang menggunakan kendaraan pribadi yang tidak menggunakan sim, menindak angkutan luar kota yang menerobos trayek kami di terminal Cidahu sehingga kami tidak ada penumpang, dan Organda Kepengurusan saat ini tidak berpihak kepada kami, izin trayek juga diberlakukan kepada ojol, serta menindak tegas odong-odong dan memikir ulang keberadaan bus wisata karna hal tersebut berpengaruh terhadap penumpang kami," jelas Iis yang juga mantan ASN Eselon III.

Dalam audiensi, Kepala Dinas Perhubungan, Deni Hamdani menanggapi terkait Uji KIR angkutan umum harus dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten daerah yang nanti akan disampaikan oleh pihaknya agar ketemu keputusan yang saling menguntungkan.

"Yang pasti uji kelayakan kendaraan KIR harus ditempuh demi keselamatan pengendara dan penumpangnya. Namun mengenai pembebasan biaya KIR kami tidak bisa memutuskan secara langsung, harus dikoordinasikan oleh pemangku jabatan yakni Bupati. Selain itu, biaya Kir di Kuningan turut menyumbang ke dalam PAD yang mencapai Rp. 100juta pertahun,” jelas Deni. Nung

BERITA TERKAIT

Pengembangan Kawasan Industri Sadai dengan Blockchain Sangat Tepat

Pengembangan Kawasan Industri Sadai dengan Blockchain Sangat Tepat  NERACA Jakarta - Direktur Utama PT Ration Bangka Abadi sebagai pengelola Kawasan…

StickEarn dan Ming Berkolaborasi Rajai Pasar Videotron Berjalan Indonesia

StickEarn dan Ming Berkolaborasi Rajai Pasar Videotron Berjalan Indonesia  NERACA Jakarta - StickEarn, startup teknologi periklanan yang mentransformasi sarana transportasi…

Cipta Karya Serahterimakan Hibah BMN Senilai Rp1,58 Triliun

Cipta Karya Serahterimakan Hibah BMN Senilai Rp1,58 Triliun NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR kembali melakukan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Puluhan Perusahaan di Banten Ajukan Penangguhan UMK 2020

Puluhan Perusahaan di Banten Ajukan Penangguhan UMK 2020   NERACA Serang - Puluhan perusahaan di Provinsi Banten seperti Kabupaten/Kota Tangerang dan…

Pemkot Sukabumi Terus Perkuat UMKM

Pemkot Sukabumi Terus Perkuat UMKM NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi terus berupaya optimal mendorong dan menumbuhkan para pelaku…

HUT Ke 52, KADIN DKI Jakarta Peduli Orang Tua

HUT Ke 52, KADIN DKI Jakarta Peduli Orang Tua NERACA Jakarta – Dalam rangka perayaan HUT 52 KADIN DKI mengadakan…